Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Akuntabilitas adalah Bentuk Pertanggungjawaban

custom_life_balance_13780

Ketika LSM memiliki manajemen staf yang profesional, dimana staf direkrut dengan kualifikasi tertentu, ada ketentuan pengisian timesheet, ada penilaian bagaimana staf bekerja dalam durasi tertentu. Apakah hal ini hanya sebagai pemenuhan terhadap donor? Apakah membuat organisasi yang efisien dan efektif, justru menjauhkan staf dari masyarakat dampingan?

Manajemen staf yang profesional merupakan salah satu standar minimal akuntabilitas LSM. Prinisip ini tidak diperentukan sebagaimana apabila staf bekerja dalam dunia korporasi (terkait dengan gaji misalnya), tetapi bagaimana staf dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada seluruh pihak. Ketika staf melakukan pengisian timesheet, tidak hanya bertujuan untuk melaporkan jam kerja terhadap donor tetapi apa yang sudah dia lakukan dengan masyarakat dampingannya. Bagaimana hal tersebut dapat ditingkatkan dengan lebih baik lagi.

Akuntabilitas perlu dilihat sebagai nilai utama, tidak hanya kepada donor tetapi juga kepada masyarakat dampingan atau disebut dengan akuntabilitas keatas dan kebawah. Selain itu juga akuntabilitas terhadap masyarakat umum dan staf organisasi itu sendiri, akuntabilitas ke dalam dan ke luar. Untuk mengidentifikasi tersebut, ketika melihat nilai-nilai standar minimal akuntabilitas perlu digunakan keempat perspektif tersebut, keatas, kebawah, kedalam, dan keluar.

Dalam standar manajemen staf yang profesional, ketentuan minimal yang perlu dipenuhi oleh organisasi adalah

  1. Ada kebijakan dan prosedur organisasi tentang manajemen dan kepegawaian yang mudah diakses oleh staf. (Sistem remunerasi yang disusun secara terbuka dan adil, larangan mempekerjakan anak di organisasi, adanya perjanjian kerja, hak cuti tahunan, haid dan melahirkan, pemutusan hubungan kerja)
  2. Proses rekrutmen yang terbuka dan tetap
  3. Adanya uraian tugas dan fungsi yang jelas untuk setiap posisi
  4. Mengacu pada ketentuan ketenagakerjaan
  5. Kebijakan berdasarkan prinsip manajemen yang adil, prinsip HAM dan sensitif gender

Untuk menjawab, apakah ketentuan minimal justru menjauhkan staf dari masyarakat dampingan, kita dapat mengidentifikasi satu per satu. Misalnya terkait dengan proses rekrutment yang terbuka dan tetap serta adanya uraian tugas dan fungsi yang jelas untuk setiap posisi. Ketika organisasi merekrut PO untuk program youth, Organisasi perlu merekrut orang yang memliki kualifikasi terbaik sesuai dengan uraian tugas dan fungsi. Sehingga ketika nanti dilapangan orang tersebut paham apa yang harus dilakukan, karena dia merupakan expertise di bidang tersebut. Ketika organisasi tidak memiliki proses rekrutmen yang terbuka dan tetap, mungkin saja orang yang direkurut bukanlah expertise di bidang youth, melainkan di bidang gender. Hal ini bukanlah akuntabilitas yang baik bagi organisasi. Jadi akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada semua pihak, dapat dikatakan merupakan cara untuk memperlihatkan bahwa organisasi dapat diandalkan dan dipercaya.

Leave a Reply