Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Anggaran Dasar

MUKADIMAH
Bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat adalah salah satu hak asasi manusia yang sangat fundamental dan universal yang dijamin oleh Undang‐Undang Dasar Republik Indonesia. Adanya kebebasan‐kebebasan dasar ini akan memberikan jaminan pula bagi keberadaan dan berkembangnya perkumpulan sesama warga negara dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat, dan oleh karena itu wajib selalu diperjuangkan. Bahwa lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu komponen penting masyarakat sipil mempunyai peran yang seimbang dan sama pentingnya dengan pemerintah dan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, terutama dalam mewujudkan modal sosial, demi bekerjanya demokrasi secara substansial serta terciptanya keadilan dan kesejahteraan di dalam masyarakat. Bahwa perkembangan kehidupan bermasyarakat dan bernegara dewasa ini masih belum sepenuhnya mendukung keseimbangan peran antara masyarakat sipil, pemerintah dan sektor swasta; yang diindikasikan oleh lingkungan politik, hukum dan tata‐pemerintahan yang belum kondusif, hambatan‐hambatan bagi lembaga swadaya masyarakat dalam memperoleh akses sumberdaya, serta meningkatnya jumlah lembaga swadaya masyarakat yang bekerja tidak untuk kepentingan publik yang mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap lembaga swadaya masyarakat secara keseluruhan. Bahwa di dalam melaksanakan perannya di tengah masyarakat lembaga swadaya masyarakat wajib menjunjung tinggi dan mempromosikan nilai‐nilai kebebasan, demokrasi, integritas, kejujuran, keadilan, kesetaraan, keterbukaan, responsif, partisipatif, dan bertanggungjawab yang kesemuanya ditujukan kepada terciptanya kehidupan masyarakat sipil yang sehat, yaitu masyarakat sipil yang bebas, mandiri, berkelanjutan dan akuntabel. Bahwa sesungguhnya tujuan, nilai‐nilai dan kepentingan bersama ini perlu selalu diperjuangkan, dipertahankan dan dilindungi secara bersama‐sama terhadap pihak luar, seperti terciptanya lingkungan politik, hukum dan administrasi pemerintahan yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya peran LSM secara optimal. Untuk itu perlu digalang solidaritas, saling menguatkan dan saling percaya antara sesama LSM. Bahwa nilai‐nilai tersebut di atas perlu pula diterapkan dalam perilaku lembaga swadaya masyarakat sehari‐hari demi meningkatkan kepercayaan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan dukungan kepada organisasi masyarakat sipil. Bahwa berdasarkan pemikiran dan keyakinan ini, sejumlah organisasi dan jaringan lembaga swadaya masyarakat sepakat untuk membentuk ‘Konsil Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia’ dengan Anggaran Dasar sebagaimana tercantum di bawah ini.

Silakan mengunduh file berikut untuk mengetahui Anggaran Dasar selengkapnya: AD Konsil LSM Indonesia Hasil Kongres Nasional III Konsil LSM Indonesia