Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Anggaran Rumah Tangga

BAB I

PERWAKILAN KONSIL LSM INDONESIA

Pasal 1

Perwakilan Konsil LSM Indonesia di Daerah

1. Perwakilan Konsil LSM Indonesia di daerah adalah jaringan LSM yang merupakan anggota Konsil LSM Indonesia yang berdomisili di daerah dan mengajukan diri menjadi Perwakilan Konsil untuk melaksanakan program-program Konsil di daerah.

2. Konsil LSM Indonesia dapat membentuk Perwakilan Konsil di daerah atau provinsi dengan ketentuan: a. terdapat sekurang-kurangnya 5 ( lima ) LSM Anggota Konsil yang berdomisili di provinsi yang bersangkutan; b. Perwakilan dapat merupakan jaringan baru anggota atau jaringan yang sudah ada yang seluruh atau sebagian anggotanya merupakan Anggota Konsil LSM Indonesia; c. Perwakilan Konsil LSM di daerah dinyatakan sah sebagai perwakilan setelah menyatakan kesediannya dan disahkan oleh KPN.

3. Perwakilan Konsil LSM Indonesia di daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan program kepada Direktur Eksekutif.

5. Perwakilan Konsil LSM Indonesia di daerah dalam menjalankan program-programnya harus mengacu pada Kode Etik Konsil LSM Indonesia.

BAB 2

KEANGGOTAAN

Pasal 2

Kriteria Anggota Konsil

1. Memiliki visi dan misi yang tidak bertentangan dengan visi dan misi Konsil.

2. LSM yang berbadan hukum

3. Memiliki kepengurusan yang masih aktif.

4. Memiliki kantor dengan alamat, lokasi, no telepon, dan email yang jelas dan terverifikasi.

5. Memiliki program dan kegiatan.

6. Sudah berdiri minimal 2 (dua) tahun.

Pasal 3

Tata Cara Penerimaan Anggota

1. Permohonan untuk menjadi anggota Konsil LSM Indonesia diajukan kepada Komite Pengarah Nasional melalui Sekretariat Nasional dengan melampirkan :

a. surat permohonan menjadi Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Pengurus atau nama lain yang berwenang mewakili LSM bersangkutan ke luar dan ke dalam;

b. profil organisasi;

c. Anggaran Dasar organisasi.

2. Surat Rekomendasi dari sekurang-kurangnya tiga anggota Konsil yang 2 (dua) di antaranya berada di provinsi tempat LSM tersebut berdomisili.

3. Jika di wilayah tersebut belum ada LSM Anggota Konsil, rekomendasi dapat diberikan oleh LSM Anggota Konsil dari provinsi terdekat.

4. Komite Pengarah Nasional Konsil LSM Indonesia melalui Direktur Eksekutif memberikan jawaban tentang penerimaan atau penolakan permohonan menjadi anggota selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya surat permohonan menjadi anggota.

Pasal 4

Verifikasi Keanggotaan

1. Setiap 1 (satu) tahun sekali Direktur Eksekutif melakukan verikasi status keanggotaan melalui perwakilan Konsil LSM di daerah. 2. Apabila di wilayah tersebut belum ada perwakilan Konsil LSM, verifikasi dilakukan oleh Sekretariat Konsil. 3. Direktur Eksekutif melaporkan hasil verifikasi kepada Komite Pengarah Nasional untuk ditetapkan dalam kongres.

Pasal 5

Berakhirnya Keanggotaan

1. Status keanggotaan berakhir apabila :

a. untuk Pasal 5 ayat (5) poin a (Anggaran Dasar) harus disertai dengan  surat pernyataan pembubaran oleh LSM yang bersangkutan,  dan  atau hasil verifikasi oleh Komite Pengarah Nasional yang menyatakan LSM yang bersangkutan  tidak memenuhi kriteria keanggotaan Konsil, yang akan disahkan dalam Kongres Nasional;

b. untuk Pasal 5 ayat (5) poin b (Anggaran Dasar) apabila surat permohonan mengundurkan diri telah diterima oleh Komite Pengarah Nasional melalui Sekretariat Nasional Konsil LSM Indonesia.

2. Mengacu pada AD organisasi Anggota yang kehilangan status keanggotaannya diharuskan untuk menyelesaikan segala urusan keuangan dan administrasi lainnya yang terkait dengan Konsil LSM Indonesia.

PASAL 6

Mekanisme Pemberhentian Anggota

  1. Ada pengaduan dan atau temuan tentang adanya pelanggaran AD/ART dan Kode Etik yang dilakukan oleh anggota.
  1. Verifikasi oleh Komite Pengarah Nasional dengan menjunjung tinggi azaz praduga tak bersalah, adanya pembinaan, ruang konsolidasi di internal, dan kesempatan membela diri
  1. Mekanisme  pemberhentian  anggota  akan  dituangkan  secara  lebih  rinci  melalui Keputusan KPN.

Pasal 7

Iuran Anggota

1. Anggota Konsil LSM Indonesia berkewajiban untuk membayar iuran tahunan yang besarnya Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun yang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 31 Desember untuk tahun berjalan dan ketentuan ini berlaku sejak tahun buku 2011.

2. Anggota Konsil LSM Indonesia yang telah melunasi iuran tahunan akan memperoleh hak dan kewajiban secara penuh.

3. Iuran anggota disimpan di rekening Konsil LSM Indonesia.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

PASAL 8

Mekanisme Pengambilan Keputusan Komite Pengarah Nasional

  1. Pengambilan Keputusan yang terkait dengan perencanaan, laporan program dan keuangan tengah tahunan dan tahunan, serta pengangkatan dan pemberhentian Direktur Eksekutif dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 13.

PASAL 9

Mekanisme Pengambilan Keputusan Direktur Eksekutif

  1. Direktur Eksekutif berkewajiban menyelenggarakan rapat staf Sekretariat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali secara partisipatif untuk operasionalisasi Konsil, menyusun perencanaan dan laporan program dan anggaran, evaluasi kinerja staf dan lain-lain yang termasuk kewenangan Direktur Eksekutif.
  2. Direktur Eksekutif berkewajiban melakukan konsultasi dan mendapatkan persetujuan Ketua Komite Pengarah Nasional terkait dengan pengajuan proposal.
  3. Tanda tangan kontrak dengan pihak luar dilakukan oleh Direktur Eksekutif.

BAB IV

LOGO

PASAL 10

  1. Logo Konsil LSM Indonesia terdiri dari gambar payung yang abstrak berbentuk setengah lingkaran dengan warna hijau toska yang memayungi tulisan ‘Konsil LSM Indonesia’ dan terjemahan dalam bahasa Inggris yang berbunyi ‘Indonesian NGO Council’.
  2. Gambar payung mengandung arti memayungi atau mengayomi anggota-anggotanya; warna hijau toska melambangkan independensi dan non-partisan; serta lingkaran terbuka melambangkan akuntabilitas, tranparansi dan kedinamisan Konsil LSM Indonesia.
  3. Secara keseluruhan Logo Konsil LSM Indonesia melambangkan prinsip-prinsip transformasi sosial berupa kedinamisan serta beriorientasi kepada masa depan LSM yang baik, kebersamaan, akuntabel, transparan, independen serta non-partisan.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE PENGARAH NASIONAL DAN DEWAN ETIK

PASAL 11

Kriteria dan Mekanisme Pengangkatan Anggota KPN dan Dewan Etik

  1. Kriteria Anggota KPN dan Dewan Etik mencakup kriteria umum dan kriteria khusus
  2. Kriteria Umum KPN dan Dewan Etik mencakup
    1. Memiliki integritas yang tinggi
    2. Memiliki komitmen terhadap prinisip dan praktik akuntabilitas LSM
    3. Memiliki Jejaring yang luas
    4. Mampu bekerja dalam tim
    5. Memiliki semangat kesukarelawanan
    6. Bukan PNS
    7. Bukan pengurus dan anggota partai politik
    8. Belum pernah menjabat sebagai KPN dan Dewan Etik selama 2 (dua) periode berturut-turut.
  1. Kriteria Khusus Komite Pengarah Nasional dan Dewan Etik mencakup;
    1.  Individu yang berasal dari Anggota Konsil (dibuktikan dengan surat tugas/mandat
    2. Individu yang berasal dari lembaga anggota Konsil yang sudah complience berdasarkan hasil assesment standar minimal akuntabilitas LSM Konsil LSM Indonesia
    3. Pengalaman di LSM minimal 10 tahun
    4. memahami tata kelola organisasi (LSM)
    5. Bersedia meluangkan waktu untuk Konsil LSM
    6. Belum pernah terindikasi melakukan korupsi, pelaku kekerasan dan pelanggaranHAM lainnya
    7. Jika ada dua calon KPN dan Dewan Etik dari lembaga yang sama, maka dipilih salah satu calon berdasar kesepakatan lembaga bersangkutan
    8. Berpengalaman menduduki jabatan strategis di LSM
  1. Mekanisme  Penjaringan  Calon  KPN  dan  Dewan  Etik    ditetapkan  dalam  Kongres Nasional;

PASAL 12

Mekanisme Pemberhentian KPN dan Dewan Etik

  1. Pasal 12 poin g AD, adanya aduan dan atau temuan pelanggaran AD/ART dan Kode Etik
  1. Verifikasi terhadap anggota KPN dan Dewan Etik yang melakukan pelanggaran oleh KPN dan atau Dewan Etik.
  1. Mekanisme pemberhentian anggota akan dituangkan secara lebih rinci melalui SK KPN dan Dewan Etik.

BAB VI

 PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DEWAN ETIK AD HOC

PASAL 13

Kriteria dan Mekanisme Pengangkatan Anggota Dewan Etik Ad Hoc

  1. Dewan Etik menyusun kriteria calon yang dibutuhkan. Kriteria-kriteria dasar yang harus dipenuhi minimal mencakup: a. diprioritaskan dari kalangan aktivis LSM; b. dikenal di kalangan LSM di tingkat nasional; c. mempunyai kapasitas untuk melakukan fungsinya; d. mempunyai reputasi dan kredibilitas baik; e. independen; f. memiliki sikap kerelawanan.
  2. Dewan Etik mengumpulkan dan menyeleksi calon-calon yang memenuhi kriteria dengan mempertimbangkan komposisi gender.
  3. Dewan Etik melakukan penjajakan dan meminta kesediaan kepada calon-calon terseleksi untuk dijadikan Anggota Dewan Etik Ad Hoc.
  4. Dewan Etik memilih maksimal 2 (dua) orang yang bersedia menjadi Anggota Ad Hoc dengan mempertimbangkan jumlah (ganjil) dan komposisi gender keseluruhan anggota Dewan Etik.
  5. Dewan Etik membuat Surat Keputusan pengangkatan Anggota Ad Hoc untuk masa jabatan tertentu dan mengumumkannya kepada anggota Konsil LSM secara tertulis.

PASAL 14

Pemberhentian Anggota Dewan Etik Ad Hoc

Pemberhentian anggota Dewan Etik Ad Hoc dilakukan oleh Dewan Etik. Pemberhentian didasarkan pada: a. berakhirnya masa jabatan; b. mengundurkan diri; c. melanggar AD/ART dan Kode Etik Konsil LSM Indonesia; d. mekanisme pemberhentian Dewan Etik Ad Hoc adalah:

  1. adanya aduan dan atau temuan pelanggaran AD/ART dan Kode Etik
  2. verifikasi terhadap anggota Dewan Etik Ad Hoc yang melakukan pelanggaran oleh Dewan Etik
  3. mekanisme pemberhentian anggota akan dituangkan secara lebih rinci dalam SOP pemberhentian Anggota Dewan Etik Ad Hoc.

Anggaran Rumah Tangga ini diterima dalam Kongres Nasional III Konsil LSM Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 1 Oktober 2016.