Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

CSR Perlu Pendampingan dari LSM

forum csr sumbar

Pertemuan Forum CSR Sumatera Barat (1/10/2014)

Para pelaku corporate social responsibility (CSR) Propinsi Sumatera Barat yang terdiri atas pihak swasta, pemerintah, dan lembaga swadata masyarakat (LSM) menggelar pertemuan di Lamun Ombak Ulak Karang pada Rabu, 1 Oktober lalu.

Pertemuan yang digagas oleh CFCD ini sifatnya tidak mengikat. Sekretaris CFCD Chapter Sumbar Parendangan Nasution mengatakan bahwa forum tersebut diharapkan memberikan warna dalam penerapan CSR yang baik bagi perusahaan. “Kita berharap bisa berbagi pengalaman di forum ini, memberikan tambahan informasi tentang penerapan CSR yang baik saat kita berada di instansi masing-masing,” ujar praktisi pendidikan ini.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya perwakilan Pemprov Sumatera Barat, Dinas Sosial, dan Dinas UKM Koperasi. Dari sektor swasta, tampak perwakilan dari PT. Semen Padang, PLN, PDAM, PT. Gramedia, PT Telkom, Bank BRI, dan Bank Nagari. Sementara Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) dan FK PSM hadir mewakili LSM.

Ketua CFCD Sumbar Iskandar Zulkarnain Lubis mengatakan pelaksanaan CSR bukanlah hal yang mudah. Pasalnya CSR berhadapan langsung dengan masyarakat yang merasa berhak. “Bekerja di bagian CSR adalah pekerjaan yang mulia, namun juga perlu memiliki pola yang tepat agar pemberian CSR dapat mengentaskan masalah sosial. Bukan malah menetaskan masalah sosial,” ujar Kepala Biro CSR PT. Semen Padang ini.

Iskandar juga membagi informasi tentang penerapan CSR Semen Padang yang mengusng tema “Basinergi Mambangun Nagari”. Ia menyebutkan pentingnya pelibatan multi pihak terutama unsur masyarakat dalam perencanaan CSR. Saat ini Semen Padang mencoba menerapkan Standar ISO 26000 dalam kegiatan CSR-nya yang menuntut tujuh faktor dalam penerapan yaitu ketenagakerjaan, HAM, operasional berkeadilan, konsumen, lingkungan, dan pelibatan pengembangan masyarakat, dan buruh.

Lebih lanjut Iskandar memaparkan penerapan CSR tetap akan menemui berbagai kendala. Sehingga ia menekankan pentingnya pertemuan dalam sebuah forum untuk berbagi informasi dan pengalaman.

Sementara itu Ramadhaniati dari KPMM mengusulkan agar dalam pelaksanaan CSR menjadikan masyarakat sebagai subjek tidak lagi sebagai objek semata. Oleh karenanya dibutuhkan pendampingan. Menurut aktivis perempuan Sumbar itu, sangat penting memikirkan aspek hilir pendampingan jika itu berkaitan dengan usaha. “Selama ini kita cenderung jarang melakukan pendampingan dalam memberikan bantuan, dan tentu perlu juga memperhatikan aspek hilir jika berkaitan dengan usaha,” pungkasnya.

Dilain sisi, Ketua FK PSM Diki menekakan agar bantuan CSR juga melirik kelompok orang berkebutuhan khusus. Terkait pendampingan dan perhatian aspek hilir, Wendi Susanto dari Gramedia mengusulkan adanya outlets yang besar yang dapat menampung produk masyarakat dampingan. “Usul ini agak ekstrim, tapi masyarakat dampingan perlu outlets yang isinya berbagai jenis produk,” katanya.

Dalam pertemuan itu, para pelaku CSR sepakat untuk menggelar program perdana dalam menyelasaikan persoalan sosial yang ada di Padang. Iskandar akan meminta KPMM dan FK PSM untuk mengusulkan program dan didampingi bersama-sama. “Kita ambil Padang dulu, kita bergerak perlahan, yang penting ada bekasnya” ujar Iskandar.

Terkait pertemuan forum ini, Direktur KPMM Zainal Abadi menyebutkan bahwa pertemuan ini merupakan sinyal yang positif. “Ini artinya sudah muncul trend bahwa penerapan CSR yang baik merupakan kebutuhan di kalangan perusahaan, bukan lagi beban,” ungkapnya.

Leave a Reply