Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Deforestasi untuk Produksi Kelapa Sawit: Setelah Sumatera dan Kalimantan kini Papua?

bbc-kebakaran-hutan

Sumber gambar : bbc

 

Permintaan minyak sawit yang sangat tingi dengan berbagai manfaatnya untuk memasak, kosmetik, maupun biofuel. Pemanfaatan kelapa sawit sendiri dapat berlangsung selama 30 tahun dari pohon kelapa sawit, yang tentu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Akan tetapi dalam produksi kelapa sawit banyak biaya yang dilakukan, dari hilangnya hutan primer di negara-negara tropis, binatang endemik, sampai hilangnya tempat tinggal para masyarakat adat. Indonesia sebagai salah satu pemasok terbesar kelapa sawit juga mengalami hal-hal tersebut.

Dalam laporan investigasi yang dirilis awal september lalu disusun oleh Mighty, SKP-KAM Merauke, Yayasan Pusaka, dan Federasi Eropa untuk Transportasi dan Lingkungan serta Federasi Korea untuk Gerakan Lingkungan menunjukan temuan kebakaran lahan dalam konsesi sawit, serta konflik yang muncul karena hak-hak warga terabaikan. Laporan investigasi yang berjudul Burning Paradise: Palm Oil in The Land of the Tree Kangaroo menyebutkan, bahwa sejak 2013 PT Korindo Group di Papua dan Maluku mulai agresif membabat hutan untuk kebun sawit.

Korindo menyebutkan bahwa hasil penelitian tersebut tidak benar, dikarenakan titik-titik api yang ada dalam foto diambil ketika Indonesia mengalami kekeringan di seluruh negeri. Sehingga terjadi kebakaran termasuk di wilayah konsesi Korindo. Korindo memiliki kebijakan “zero burning” dalam produksi kelapa sawit. Korindo juga menegaskan tanggung jawabnya kepada masyarakat dengan melaksanakan program CSR yang telah terverifikasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

Perusahaan kerap berdalih telah memberikan tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) kepada warga kala menjawab pelanggaran-pelanggaran hak-hak warga. CSR sebagai tanggung jawab sosisal dijadikan cara untuk menutupi pelanggaran HAM yang kerap kali terjadi. Konsep CSR sendiri seharusnya menjadi tanggung jawab sosial yang mengedepankan pengurangan kemiskinan dan keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat terutama yang terkena dampak langsung dari kegiatan perusahaan.

Presiden Joko Widodo sendiri pada bulan April lalu telah memerintahkan untuk melakukan moratorium kelapa sawit, sehingga melalui laporan ini diharapkan pemerintah dapat menindaklanjuti apa yang terhadap hutan di Papua.

“Kami tak ingin apa yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera juga terjadi di Papua” ungkap Bustar Maitar, Direktur Mighty Asia Tenggara.

Referensi :

http://www.mongabay.co.id/2016/09/02/investigasi-ungkap-korindo-babat-hutan-papua-dan-malut-jadi-sawit-beragam-masalah-ini-muncul/

http://jakartaglobe.beritasatu.com/business/korindo-responsible-human-rights-violations-deforestation-haze-explosive-environmental-report-finds/

http://www.triplepundit.com/2016/09/deforestation-palm-oil-production-continues-spread-indonesia/

Leave a Reply