Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Delapan Belas Tahun Reformasi: Refleksi LSM di Indonesia

30871907

 

Delapan belas tahun yang lalu, dikenal dengan reformasi  1998 menandai lahirnya ‘demokrasi’ di Indonesia. Semenjak itu kebebasan yang muncul telah membuka peluang bagi berdirinya ribuan LSM untuk berkumpul dan berserikat memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat.

Setelah delapan belas tahun berlalu, ribuan LSM di Indonesia seolah berjalan di tempat. Rendahnya kepercayaan bahkan dari masyarakat sendiri sebagai pihak yang diwakili menunjukah lemahnya posisi dan legitimasi LSM di Indonesia. Hal ini terjadi karena banyak diantara mereka yang menyebut diri sebagai LSM tetapi mempunyai “kepentingan” yang bertolak belakang dengan karakter, nilai-nilai, visi dan misi sebuah LSM.

Konsil LSM Indonesia tidak menapik munculnya LSM abal-abal, yang melakukan praktik tercela sehingga membuat komunitas LSM Indonesia secara keseluruhan terkena getahnya. Seperti yang terjadi di Medan dimana ketua LSM dari LSM beinisial B ditangkap karena terbukti melakukan pemerasan, atau yang terjadi di Kalimantan ketika ketua dari LSM berinisal H terbukti melakukan penyelewangan dana Bantuan Sosial.

Belum lagi pemberitaan-pemberitaan yang tendensius menyebutkan bahwa LSM merupakan kaki tangan asing yang hanya akan menguntungkan pihak asing. LSM seolah diserang dari berbagai sudut. Padahal dari segelintir pemberitaan negatif tersebut, sebenarnya banyak LSM-LSM lainnya yang telah berhasil memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat.

Namun generalisasi LSM yang negatif sudah terlanjur tersebar di masyarakat sendiri. Kepercayaan terhadap LSM yang rendah, membuat LSM tidak dapat tumbuh secara sehat maupun kuat.  Oleh karena itu pada tahun 2010, Konsil LSM Indonesia lahir untuk mengusung akuntabilitas LSM. Dimana LSM seharusnya dapat mengatur dirinya sendiri, berbicara untuk demokrasi dan mendemokratisasi dirinya sendiri. Berbicara tentang akuntabilitas dan memastikan bahwa dirinya sendiri akuntabel.

Jika Komunitas LSM di Indonesia dapat memahami akuntabilitas LSM, serta beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Kode Etik LSM di Indonesia. Demokrasi yang diperjuangkan 18 tahun yang lalu akan seimbang antara tiga sektor penting, negara, swasta dan masyarakat sipil. Jika LSM tidak mau berbenah dan tidak peduli terhadap kegiatan internalnya, keseimbangan antara tiga sektor tersebut sulit untuk terjadi. Pada akhirnya demokrasi yang diperjuangkan bisa saja terhambat karena internal LSM tidak mau berbenah.

Berbicara mengenai akuntabilitas LSM bukan hanya tentang satu LSM tetapi komunitas LSM di Indonesia secara keseluruhan. Untuk peduli terhadap LSM-LSM yang lain dan berkolaborasi untuk mewujudkan perubahan sosial bagi Indonesia yang lebih baik. Akuntabilitas LSM juga menunjukan bahwa LSM dapat dipercaya, tidak hanya bagi donor tetapi kepada seluruh pihak yang berhubungan dengan LSM, masyarakat, pemerintah, sampai staf LSM itu sendiri. Sehingga ketika LSM berbicara tentang demokrasi, akuntabilitas, keterbukaan, dll LSM mampu berbicara dengan penuh percaya diri karena LSM telah melakukan hal tersebut terlebih dahulu. Harapannya LSM-LSM di Indonesia dapat bertumbuh secara sehat dan kuat, sesuai dengan visi dan misi Konsil LSM Indonesia.

Leave a Reply