Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

HIV-AIDS dan Diskriminasi

world_aids_day__1448954332_103.248.35.4

Pertemuan Tingkat Tinggi Negara-negara untuk mengakhiri HIV-AIDS pada 2030 dimulai dengan mengecualikan 22 kelompok gay maupun transgender untuk terlibat. Pengecualian ini berawal dari adanya keberatan negara-negara OKI terhadap kehadiran kelompok tersebut. Pengecualian kelompok tersebut mendapatkan banyak kritik dari berbagai pihak, dan bagaimana negara-negara barat termasuk para aktivis sosial menunjukan kekecewaannya. Bahwa pengecualian ini adalah sebuah sikap yang melukai hak asasi manusia. Apalagi mereka yang dikecualikan adalah mereka yang rentan terhadap isu HIV/AIDS.

Pada Deklarasi Politik sebagai hasil dari pertemuan ini, menyebutkan tentang key population sebagai kelompok rentan terkena HIV/AIDS termasuk gay dan transgender. Akan tetapi tidak ada pandangan dari kelompok HIV/AIDS dimana mereka tidak diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pembahasan ini. Sehingga menurut pandangan dari kelompok ini, deklarasi politik hanyalah slogan dan jawaban sederhana negara-negara untuk mengakhiri AIDS pada 2030.

Meskipun hasil deklarasi menuai kritik, akan tetapi bagi Michel Sidibe (direktur eksekutif UNAIDS) menyebutkan bahwa melihat kompleksitas isu, beliau merasa hasil deklarasi adalah sesuatu yang perlu dibanggakan.

“Menurut saya, segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas sangat kompleks. Hal yang tabu? Norma? Posisi mereka dalam masyarakat? Banyak sekali faktor yang terkati, budaya maupun ekonomi. Itulah mengapa pembicaraan mengenai AIDS sangat kompleks. Tidak mudah untuk setuju dengan deklarasi politik ketika berbicara tentang HIV/AIDS. Ada perbedaan masyarakat dan perbedaan pendapat” ungkap Sidibe

Ketika negara-negara setuju untuk mengakhiri AIDS pada 2030, tetapi masih adanya stigma negatif terhadap key population yang berujung pada terjadinya diskriminasi, lalu bagaimana kata-kata dalam deklarasi akan berubah menjadi suatu tindakan nyata. Prinsip anti diskriminasi, penghomatan terhadap hak asasi manusia, maupun partisipasi merupakan etika dasar dari organisasi untuk selalu mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam berbagai tindakannya. Ketika hal-hal tersebut tidak menjadi pertimbangan, akankah ada tindakan nyata untuk mengakhiri AIDS pada 2030 dapat terjadi?

Ketika negara terhambat oleh ideologi dan kepentingan nasional, ini menjadi tantangan dan pekerjaan rumah bagi organisasi-organisasi untuk memastikan dan mengawal komitmen negara dalam mengakhiri epidemik HIV/AIDS terutama terhadap para key population. Tidak dengan mengecualikan mereka tetapi dengan mengajak dan menolong mereka.

 

6 comments

  1. Yeah, that’s the tiktce, sir or ma’am

Leave a Reply