Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Inisiatif IDFoS dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Terbuka

14199547_231118247285260_3589801010532891044_n-768x510Bojonegoro – Bojonegoro menjadi satu dari 15 kota di dunia dalam komitmen bersama penyelanggaraan pemerintahan yang terbuka (Open Government Parnership / OGP). Nilai-nilai transparansi dan akuntabel telah ditujukan oleh Pemerintah Bojonegoro, untuk terus meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka Bojornegoro harus menerapkan empat nilai yakni, transparansi, akuntabel, partisipasi, dan inovasi.

Sistem pemerintahan terbuka yang dengan nilai partisipasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat, tentu saja tidak hanya dalam forum-forum diskusi semata. Salah satu yang berkaitan langsung dengan masyarakat adalah pelayanan publik.

IDFoS Indonesia mendorong adanya Maklumat Pelayanan (Citizen Charter) dalam manajemen pelayanan publik, dimana penyusunan maklumat ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga tidak serta merta hasil intervensi pihak pemerintah kepada masyarakat, namun bagaimana masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan dan penentuan standar pelayanan yang dilakukan.

Program mandiri IDFoS untuk penyusunan Maklumat Pelayanan juga telah dalam tahap pendatanganan di Puskesmas Soko dan Puskesmas Jenu, Tuban. Penyusnan Maklumat Pelayanan ini dilakukan bersama dengan kampus STAI Al Hikmah, dengan metode kuantitatif desain deskriptif.

Selain itu, dalam Rencana Aksi Daerah Pemkab Bojonegoro bekerjasama dengan IDFoS untuk menerapkan maklumat pelayanan di bidang kesehatan yang akan diterapkan di puskesmas. Hal ini diharpkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan pemerintah.

Sumber – http://www.idfos.or.id/category/maklumat-pelayanan/

IDFoS merupakan salah satu anggota Konsil LSM yang telah compliance dengan standar minimal akuntabilitas melalui assesment yang dilakukan tahun 2014. Kenali IDFoS di sini

Leave a Reply