Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Kebijakan Insentif Perpajakan untuk Organisasi Nirlaba

Kebijakan Insentif Perpajakan untuk Organisasi Nirlaba

Penerbit: Piramedia
Penulis: Hamid Abidin, Yuni Kusumastuti, Zaim Saidi
Penyunting:
Tahun Terbit: 2007
Halaman/Deskripsi 96 halaman, (17 x 24)cm2
ISBN:

Salah satu faktor pendorong berkembangnya sektor nirlaba di berbagai negara di dunia, adalah adanya insentif dalam sistem perpajakannya. Insentif itu diberikan dalam bentuk pengurangan (tax deductable) dan pengecualian pajak (tax exemption). Pemberian fasilitas tersebut dimaksudkan untuk mendorong para dermawan, dari kalangan perorangan maupun perusahaan, agar mau mendukung lembaga-lembaga karitas tersebut dengan menyisihkan dananya bagi kegiatan sosial kemanusiaan. Selain itu, kebijakan tersebut didasarkan atas pemikiran bahwa sektor ini telah berjasa meringankan pemerintah dari beban atau tanggung jawab yang harus ditanggungnya. Pemberian subsidi pajak kepada organisasi nirlaba dapat dilihat sebagai upaya untuk mendorong aktivitas yang membantu pemerintah dari kewajiban dan biaya-biaya yang harus ditanggungnya.

Kertas kerja ini memaparkan kebijakan umum mengenai insentif perpajakan yang diberikan kepada sektor nirlaba di beberapa negara. Penyusunan kertas kerja ini dilakukan berdasarkan studi pustaka mengenai kebijakan di beberapa negara di benua Asia, Eropa, Amerika dan Afrika. Kertas kerja ini bisa menjadi referensi bagi perumusan kebijakan serupa di Indonesia yang sampai saat ini belum sempurna.*

Leave a Reply