Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Kekerasan Seksual Harus Dihapuskan Bersama-sama

Pekan terakhir ini media nasional tengah ramai membicarakan isu kekerasan seksual. Awal mulanya dari aksi ramai netizen yang mengangkat isu #Yyadalahkita, seorang gadis SMP di Bengkulu yang ditemukan tewas setelah mengalami pemerkosaan dari 14 pria. Tentu saja, kita tidak bisa membayangkan betapa kejinya hal yang telah dilakukan mereka, dan 7 dari mereka berada dibawah umur.

Pergerakan cepat dari berbagai lembaga perlindungan perempuan, terus menerus mengangkat isu ini. Ya tidak hanya Yuyun, tetapi banyak perempuan lainnya yang mengalami kekerasan seksual setiap harinya. Menurut Data Komnas Perempuan pada 2015, setiap dua jam sekali, tiga perempuan Indonesia menjadi korban kekerasan seksual. Sehingga urgensi mengenai RUU penghapusan kekerasan seksual yang mengatur penanganan pada kasus pelecahan seksual sampai penyiksaan seksual untuk segera dibahas di DPR.

Selain itu hal lain yang menjadi perbicangan adalah hukuman kebiri bagi para pelaku. Hukuman ini dianggap sesuai bagi kasus kekerasan seksual yang telah ditetapkan sebagai kejahatan luar biasa. Namun jangan lupa bahwa permasalahan kasus kekerasan seksual seringkali terhenti saat penyedikan, menurut Komnas Perempuan sedikit sekali kasus yang dapat dibuktikan sebagai kekerasan seksual, acap kali kasus ini terhenti di kepolisian atau diselesaikan secara kekeluargaan.

Sehingga jangan lupa selain hukuman bagi pelaku, hal lain yang sangat penting adalah upaya pencegahan sampai pendampingan terhadap korban. Jangan sampai korban dibiarkan berjuang sendiri, bukankah itu yang dimaknai dari #Yyadalahkita. Semua harus melawan, semua harus berbicara, hilangkan peluang sekecil apapun akan kemungkinan terjadinya kasus kekerasan seksual.

Pengaturan mengenai kasus kekerasan seksual memang harus dilihat secara komprehensif, tidak hanya mematikan api, tetapi sumber permasalahannya dan mengurangi tingkat kekerasan seksual secara umum. Selain itu hal lain yang harus kita ingat bersama-sama bahwa kekerasan seksual tidak hanya terbatas kepada pemerkosaan, klik disini untuk melihat bentuk-bentuk kekerasan seksual sebagaimana yang disebutkan oleh KOMNAS Perempuan.

Berbicara mengenai kekerasan seksual memang terkadang sulit, beberapa korban menganggapnya sebagai aib. Akan tetapi jika dibiarkan, pelaku akan terus berkeliaran dan bukan tidak mungkin muncul korban selanjutnya? Konsil LSM mengutuk segala bentuk kekerasan seksual sesuai amanat dalam prinsip-prinsip kode etik Konsil LSM pasal 4 menghormati hak asasi manusia, pasal 13 yaitu anti-kekerasan, serta dalam kasus ini terkait dengan anak-anak di bawah umur yaitu pasal 16 tentang kepentingan terbaik untuk anak. Bentuk kekerasan seksual bukan hanya tentang individu yang menjadi korban tetapi tentang hakikat hidup manusia.

Leave a Reply