Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Komunikasi Lintas Pihak untuk Pembangunan Berkelanjutan

icco sumbar2

Gubernur Sumatera Barat saat membuka Workshop Kemitraan Pemangku Kepentingan, Kamis 18 September 2014

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya membangun forum komunikasi lintas pihak antara LSM, pemerintah dan sektor swasta. Irwan mengungkapkan hal tersebut saat membuka Workshop Memperkuat Persepsi dan Kemitraan Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan yang bertempat di Aula Gubernur Sumatera Barat, Kamis (18/9).

Kegiatan tersebut diprakarsai oleh Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM) yang beranggotakan tujuh LSM yakni LP2M, Kabisat Indonesia, P3SD, PKBI Sumbar, Totalitas, Paham Sumbar, dan YCM Mentawai. KPPM merupakan Perwakilan Konsil LSM Indonesia Propinsi Sumatera Barat.

Dalam bagian lain, Irwan mengatakan bahwa pembangunan di Sumatera Barat tidak mampu hanya dilakukan oleh pemerintah. Seluruh pihak baik swasta, akademisi,  OKP, ormas, dan LSM harus bersinergi bersama dalam membangun Sumatera Barat.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KPMM Zainal Abadi, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi pembangunan yang selalu ada di muka bumi, dan dinamika pembangunan memberikan konsekuensi terhadap keseimbangan bumi dan penghuni bumi sehingga model pembangunan akan memiliki isu yang update.

Zainal mengatakan isu utama dalam pembangunan berkelanjutan adalah keterbatasan dan keberlanjutan terhadap bumi yang satu. “Kita mencoba membangun komunikasi intensif terhadap para stakeholder pembangunan, yaitu Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat sehingga memberikan perspektif yang kuat terhadap pentingnya gagasan pembangunan berkelanjutan,” katanya.

Selama ini perilaku pembangunan cenderung menjadikan masyarakat hanya  sebagai obyek pembangunan. Sehingga masyarakat tidak mendapatkan peran untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk itu pertemuan lintas sektoral perlu terbangun secara insentif. “Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan yang berarti ikut terlibat dalam gagasan dan upaya pembangunan,” ungkap Zainal.

Lebih lanjut Zainal memaparkan pembangunan berkelanjutan juga menjadikan kesejahteraan dan pendidikan masyarakat sebagai landasan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jika masyarakat jauh dari kesejahteraan, gagasan pembangunan berkelanjutan hanya sebatas ide yang indah kedengarannya namun sulit dilaksanakan. “Karena tidak muncul keseimbangan dari para pelaku pembangunan. Sehingga perlu ada upaya komunikasi yang kuat, sehingga potensi dan sinergi lintas sektoral dapat menjadi strategi yang efektif bagi pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.

Leave a Reply