Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Laporan Kerja Sama dengan Ford Foundation 2013

Salah satu hasil utama yang dicapai dalam satu tahun ini adalah dirampungkannya framework akuntabilitas LSM yang merupakan  dokumen penting bagi Konsil untuk mencapai visi LSM yang sehat yakni LSM yang menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam organisasinya. Sebagai lembaga nasional yang mengembangkan inisiatif dan mempromosikan penerapan akuntabilitas dan transparansi Organisasi Masyarakat Sipil, terutama LSM maka memiliki sebuah framework yang komprehensif dan aplikatif  tentang akuntabilitas LSM di Indonesia adalah sebuah keharusan.

Proses penyusunan framework ini telah melalui proses pembahasan yang melibatkan banyak pihak, diantaranya:  komunitas LSM ditingkat nasional dan daerah, akademisi, praktisi hukum, peneliti dan masyarakat. Selain itu, hasil assessment tingkat akuntabilitas  anggota Konsil di 15 Provinsi pada tahun 2012 merupakan  referensi penting dalam penyusunan framework ini.

Framework ini juga dikembangkan berdasarkan kajian terhadap berbagai tools akuntabilitas LSM yang sudah ada yakni : Transparansi dan Akuntabilitas NGO (TANGO), Pedoman Prilaku Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM), Australian Council for International Development (ACFID), Humanity Accountability Project Standard (HAP Standart), dan  OXFAM GB.

Diharapkan  framework ini  kualitasnya setara dengan framework akuntabilitas LSM yang sudah dikembangkan oleh  beberapa  Organisasi di dunia dan yang paling penting lagi framework ini  dapat diterima dan dijadikan acuan  oleh seluruh komunitas LSM Indonesia yang berkomitmen meningkatkan akuntabilitasnya. Unduh Laporan Lengkap

 

Leave a Reply