Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

NGO Code of Ethics

The existence of NGOs are the humanity of responsibility for freedom, initiative, equity, pluralism, solidarity, and justice that need to be fought. The NGOs engage the society participation, promote the solidarity, fasten the society initiative in handle the social problem. Those roles need the systematic and sustainable approach, and in a good and right mechanism, for the fully responsibility sense. Based on the reasons, the NGO Code of Ethics was created as the responsibility form to the society, partner and the NGO’s itself

The Code of Ethic was created in the National Congress of Indonesia NGO Council (Konsil LSM Indonesia) on July 2010. Furthermore on the 2nd National Congress, September 2013, it was being improved. Today the Code of Ethics only binding to Konsil members, but in the future hopefully the code of ethics can be implemented for all Indonesia NGOs

16 principles of Code of Ethics
1. Non Government
2. Non Partisan
3. Anti Discrimination
4. Respect for Human Rights
5. Siding with the Marginal Communities
6. Non Profit
7. Voluntarism
8. Sustainability of Natural Resources and Encironment
9. Anti Corruption, Collusion and Nepotism
10. Transparency
11. Participation
12. Independence
13. Anti Violence
14. Justice and Gender Equality
15. Financial Accountability
16. Best Interest of The Child

Click here for more explanation

 

Konsil LSM Indonesia menyadari bahwa peran untuk memperjuangkan partisipasi masyarakat dalam segala proses perubahan membutuhkan pendekatan dan pentahapan yang sistematis dan berkelanjutan.

Kode Etik Konsil LSM Indonesia merupakan seperangkat nilai‐nilai/prinsip, norma dan ketentuan sebagai landasan perilaku seluruh anggota dan aktivis Konsil LSM Indonesia. Kode Etik yang telah disahkan dalam Kongres Konsil LSM telah memuat sejumlah prinsip akuntabilitas yang dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator perilaku yang mengatur organisasi dan aktivisnya.

Pengaturan secara mandiri melalui internalisasi dan Penegakan Kode Etik LSM adalah pendekatan yang dipilih oleh Konsil LSM Indonesia dalam meningkatkan akuntabilitas LSM anggotanya. Mendorong terjadinya Aksi-Refleksi dari dalam jauh lebih partisipatif dan membebaskan dari sesuatu yang dipaksakan dari luar. Sejalan dengan pandangan tersebut maka transformasi nilai dan perilaku dalam mewujudkan LSM yang akuntabel adalah paradigma yang akan dikembangkan oleh Konsil LSM Indonesia.

Karena itu, kami yang berhimpun dalam dan mewakili berbagai organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan ini mengikatkan diri dalam suatu Kode Etik Konsil Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia yang telah dirumuskan dan disepakati bersama sebagai suatu perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat, mitra dan diri sendiri.

16 Prinsip Kode Etik Konsil LSM Indonesia

  1. Non-Pemerintah
  2. Non-Partisan
  3. Anti-Diskriminasi
  4. Penghormatan terhadap HAM
  5. Keberpihakan pada Masyarakat Marginal
  6. Nirlaba
  7. Kerelawanan
  8. Keberlanjutan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
  9. Anti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
  10. Transparansi
  11. Partisipasi
  12. Independensi
  13. Anti Kekerasan
  14. Keadilan dan Kesetaraan Gender
  15. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel
  16. Kepentingan Terbaik untuk Anak

Klik disini, untuk mengunduh dokumen Kode Etik Konsil LSM Indonesia

Leave a Reply