Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

LSM Seharusnya Tidak Merasa ‘Diikat’ oleh Standar Akuntabilitas

IMG_2133

Katja Guerten memperkenalkan Global Standard for CSO Accountability (Doc : Konsil LSM)

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi semua organisasi yang bekerja untuk kepentingan publik. Sehingga LSM sebagai lembaga publik wajib mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas. Konsil LSM Indonesia mendefinisikan akuntabilitas LSM sebagai bentuk pertanggungjawaban sikap, tindakan, keputusan lembaga atau individu kepada publik dalam menggunakan otoritas dan sumberdaya sesuai visi, nilai-nilai dan aturan lembaga, mempunyai mekanisme penanganan pengaduan dan berjalannya fungsi pengawasan dari Dewan Pengurus (Board).

Gerakan akuntabilitas LSM tidak hanya menjadi isu di Indonesia, tetapi juga secara global. ICSC (International Civil Society Centre) yang berlokasi di Jerman telah membangun prinsip – prinsip akuntabilitas LSM secara global dengan 9 mitranya di seluruh dunia. Proyek ini disebut sebagai Global Standard for CSO Accountability. Standar ini telah difinalisasi pada bulan Mei 2017 dengan pemahaman bersama bahwa Global Standard merupakan referensi akan standar akuntabilitas. Tujuan dari standar ini adalah memperkuat akan keterkaitan antara standar-standar akuntabilitas yang sudah ada, termasuk standar dan praktek akuntabilitas yang baru, dan bukan mengganti standar yang telah ada tersebut.

Prinsip-prinsip Global Standard for CSO Accountability ini juga menjadi referensi Konsil LSM saat merevisi Standar Minimal Akuntabilitas LSM dalam dua tahun terakhir ini. Meski versi terbaru dari Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini belum difinalisasi, tetapi relevansi gerakan akuntabilitas perlu segera diperluas demi tercapainya keberlanjutan LSM.

Maka dari itu, untuk memperkuat kerjasama antara Global Standard for CSO Accountability dan Konsil LSM Indonesia, tim dari Global Standard mengunjungi Konsil LSM pada  12 – 14 Juli 2017. Diskusi dilakukan baik secara internal maupun eksternal dengan jaringan CPDE (CSO Partnership for Development Effectiveness), dimana Konsil LSM merupakan anggotanya.

Akuntabilitas dan transparansi sudah seharusnya menjadi kebutuhan dan budaya yang biasa dilakukan. Sehingga LSM berani untuk dinilai oleh standar yang ada, bukan merasa ‘diikat’ oleh standar yang sudah ada. Pembelajaran baik akan akuntabilitas LSM perlu diperluas dan terus dipromosikan.

Untuk menerapkan standar akuntabilitas LSM, standar ini perlu menjadi satu kerangka nasional. Untuk mencapai itu, diperlukan pengakuan dari pemerintah sehingga dapat diterapkan secara konsisten kepada LSM dalam menjalankan organisanya. Keterkaitan standar nasional dengan referensi global yang ada seperti Global Standard juga dibutuhkan, karena tujuan besar dari semakin kuatnya akuntabilitas LSM adalah meningkatnya kepercayaan terhadap LSM.

Leave a Reply