Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Membangun LSM yang Akuntabel

Konsil LSM Indonesi dipimpin oleh ketua Komite Pengarah Nasional Konsil LSM Indonesia Frans Toegimin, berkunjung ke kantor redaksi Kompas, Selasa (23/1). Konsil LSM Indonesia diterima Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas Tri Agung Kristanto.

Jakarta, Kompas – Lembaga swadaya masyarakat kini didorong untuk menjalankan program dan anggarannya secara lebih akuntabel. Dengan demikian, kehadiran LSM dapat dipercayai masyarakat. Yang terpenting dari akuntabilitas LSM adalah program-program yang dijalankan akhirnya sungguh-sungguh dirasakan masyarakat.

“Persoalannya, banyak LSM yang tidak mau repot dengan manajemen. Tidak juga akuntabel,” kata Ketua Komite Pengarah Nasional Konsil LSM Indonesia Frans Toegimin, Selasa (23/1), saat berkunjung ke kantor Redaksi Harian Kompas.

Padahal, Padahal, dengan akuntabilitas LSM, diyakini terjadi, pertama, peningkatan kepercayaan public kepada LSM sebagai organisasi yang meningkatkan kesejahteraan rakyat, menegakan demokrasi, dan memperjuangkan HAM.

Kedua, Meningkatkan kalangan public kepada LSM. Ketiga, meningkatkan posisi tawar terhadap pemerintah dan swasta. Keempat, terbangunnya lingkungan hokum dan politik yang kondusif terhadap masyarakat sipil.

Menurut Konsil LSM Indonesia, ada tujus Standar Minimal Akuntabilitas LSM, yakni tata penguruan yang baik, manajemen staf yang professional, manajemen keuangan yang terbuka dan terpercaya, serta partisipasi masyarkat dampingan dalam pengambilan keputusan strategis organisasi. Kemudian, adanya standar penannganan pengaduan, transparansi informasi, pencegahan kponflik kepentingan.

Mohammad Firdaus, anggota tim advokasi APBN di Konsil LSM Indonesia, mengatakan, untuk LSM yang belum dapat menerapkan akuntabilitas, dapat dilakukan peningkatan kapasitas. Konsil LSM Indonesia dapat melakukan pendampingan dengan modul yang diakui oleh 107 LSM anggotanya.

Dana publik

Menurut manajer program, Konsil LSM Indonesia Fitriani Sunarto, Konsil LSM Indonesia membuat basis data LSM Indonesia yang memenuhi standar. “Apabila sudah memenuhi standar, mereka dapat menampilkan program mereka untuk didanai public,” ujarnya.

fahd Riyadi, Staf Komunikasi Konsil LSM Indonesia, menjelaskan partisipasi publik dibangun dengan menggelat crowdfunding bagi program-program LSM. “Kami juga mmenampilkan mekanisme pantau. Seluruh tahapan proyek juga disampaikan penyandang dana dengan email,” ujarnya.

Menurut Fahd, pendanaan publik melalui crowdfunding merupakan jalan alternative bagi LSM untuk mendapatkan dana. Langkah ini juga membangun partisipasi publik yang kuat terhadap berbagai hal di sekitar mereka.

Leave a Reply