Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Mempraktikan Prinsip Independen dan Non Partisan dalam Pilkada

Maskot Pilkada

Hiruk pikuk pilkada DKI telah usai pada 19 April lalu, KPU DKI juga telah resmi menetapkan Anies Baswedan – Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada 5 Mei 2017. Pilkada DKI kali ini merefleksikan banyak hal, dimana serangkaian peristiwa yang terjadi seolah-olah menunjukan adanya dua kubu yang bersebrangan dalam masyarakat.

Posisi-posisi yang diambil oleh individu ini, juga terjadi dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Individu dalam satu LSM tertentu mengambil satu posisi dalam artian mendukung dan mendeklarasikan dukungannya, dalam situasi seperti itu apakah konflik kepentingan bisa dihindari? Apakah LSM akan bebas dari pengaruh dan kepentingan calon yang didukung?

Pertanyaan ini perlu menjadi refleksi bersama, meski mendukung salah satu calon adalah hak individu tersebut, akan tetapi individu juga harus menyadari bahwa dirinya terasosiasi dengan LSM tempat dia bernaung, apalagi jika dia merupakan board maupun senior management di LSM tersebut. Hal ini akan sangat mempengaruhi indepedensi LSM tersebut.

LSM harus bersikap kritis terhadap setiap calon dalam Pilkada, mengawal visi dan misinya, agar masyarakat bisa bijak secara memilih dan menjadi suatu pesta demokrasi seutuhnya yang menjadi milik rakyat.

Selain independensi, prinsip lainnya yang harus ditanam adalah Non-Partisan. Sayangnya beberapa LSM justru menjadi motor partai politik dalam mendapatkan suara. LSM-LSM dengan tindak perilaku seperti itu, justru menggunakan kekuatannya yaitu memiliki massa yang besar untuk mendapatkan suara pada salah satu calon tertentu. Hal-hal seperti ini jelas akan menimbulkan konflik kepentingan bagi LSM tersebut.

Situasi-situasi sensitif seperti ini harus disikapi secara bijak oleh LSM untuk memegang teguh prinsip Non-Partisan dan Independen. Dalam Prinsip Non-Partisan diartikan sebagai suatu posisi yang diambil LSM dengan tidak menjadi bagian atau berafiliasi dengan partai poltik dan tidak menjalankan politik praktis dalam arti mengejar jabatan politik. Sementara prinsip independen diartikan bahwa LSM otonom dan bebas dari kepentingan pemerintah, partai politik, lembaga penyandang dana, sektor bisnis dan siapapun yang dapat menghilangkan independensi, kemandirian dan kemampuan LSM dalam bertindak bagi kepentingan umum.

Pada akhirnya jika LSM mampu menunjukan sikap-sikap independen dan non-partisan, hal ini juga akan lebih meramaikan pesta demokrasi sehingga masyarakat akan lebih kritis dalam memilih calon yang terbaik untuk kepentingan umum dan kemajuan bangsa. Dalam setiap tindakannya LSM harus menempatkan kepentingan umum sebagaimana perwakilan independen dari masyarakat. Sebagaimana kepanjangan dari LSM yaitu, Lembaga Swadaya Masyarakat.

Leave a Reply