TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Kelak, layanan publik di Kota Makassar tak hanya diawasi lembaga seperti komisioner Ombudsman, LSM, dan lainnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengaku segera menggagas pembentukan Komite Pemantau Kebijakan Publik. .
Danny Pomanto menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi berbagai LSM di ruang kerjanya, Kantor Balaikota Makassar, Jumat (25/7/2014).
Menurutnya, lembaga tersebut akan dijadikan sebagai tempat menampungg berbagai masukan, saran dan kritik terkait kebijakan pemerintahan yang menyangkut kesejahtraan warga kota Makassar.
“Komite ini nantinya akan terdiri dari berbagai pihak yang berkompeten dan terutama menjadi wadah bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan tim-tim ahli lain dari berbagai disiplin ilmu,” kata suami Indira Yusuf Ismail ini.
Sejumlah aktivis LSM yang hadir pada uadiens ini, diantaranya, Loade Arumahi (dari Petir), Mulyadi, Andis Amier, Rusdi Idrus, dan Hirsan Bachtiar.
Pihak NGO, lanjut Danny, merupakan mitra yag terdekat bagi Pemerintah Kota Makassar, untuk dimintai masukan termasuk fungsi kontrol jalannya pemerintahan.
“Makassar saat ini tengah kita gerakkan menuju era elektronik, hal ini juga untuk menunjang akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Dengan launching smart city, kami mendorong
segala lini sistem pemerintahan menuju sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan demikian fungsi kontrol dari segenap lapisan masyarakat akan semakin mudah,” jelas mantan konsultan tata ruang Pemkot Makassar ini.
Andis Amier, mengatakan, sebagai perwakilan LSM, pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif Danny Pomanto untuk melibatkan LSM secara aktif dalam pembentukan komite tersebut.
“Kami senantiasa akan menjadi mitra pengingat bagi pemerintah. Semua kita lakukan demi kemajuan kota yang kita cintai ini,” katanya. (*)
