KASUS KEKERASAN SEKSUAL LSM MCW: PENTINGNYA LSM MILIKI KODE ETIK DAN MEKANISME KOMPLIN

by admin web
0 comment

Seorang aktivis anti korupsi berinisial AF dari lembaga MCW Malang, diduga telah melakukan kekerasan seksual seksual terhadap 2 orang perempuan, seorang mahasiswa dan seorang jurnalis. Kekersan seksual dilakukan AF terhadap 2 orang perempuan tersebut dalam waktu yang berbeda, tahun 2018 dan 2019.  Keduanya menjadi korban AF karena memiliki urusan dengan Lembaga MCW berkaitan dengan penelitian dan liputan jurnalis. AF sebagai pihak yang dimandatkan untuk menerima Mahasiswi dan Jurnalis tersebut, memafaatkan kesempatan untuk melakukan kekerasan seksual. Kedua penyintas kekerasan seksual telah melaporkan dan mendapatkan pendampingan dari lembaga layanan di Surabaya.

Konsil LSM Indonesia sangat menyayangkan respon yang lambat dan kurang proporsional dari Pimpinan Eksekutif dan Badan Pengurus Malang Coruption Watch (MCW) Malang, Jawa Timur atas dugaan  tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah seorang personil MCM terhadap 2 (dua) perempuan.  Pernyataan yang disampaikan Badan pengurus MCW melalui Kordinator Badan Pekerja MCW kepada lembaga pendamping korban, dengan mengatakan Saya anggap ini merupakan masalah dua orang anak yang sedang kasmaran yang kemudian melakukan hubungan yang bersifat private ’’  merupakan pernyataan yang menujukkan ketidakpahaman, ketidakberpihakan terhadap perempuan dan ketiadaan perspektif gender dari  aktivis atau Pengurus organisasi masyarakat sipil (OMS).  MCW adalah bagian dari entitas OMS yang seharusnya menganut dan menjalankan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi perempuan sebagai  hak asasi manusia, termasuk di dalamnya anti terhadap segala bentuk tindakan kekerasan seksual.

Berdasarkan informasi dan fakta yang ditemukan oleh lembaga pendamping korban, kuat dugaan bahwa   personil MCW yang bertugas menjadi pendamping dan informan untuk tugas-tugas tersebut, telah melakukan tindakan kekerasan seksual dengan memanfaatkan pengaruh kekuasaannya dan posisi rentan korban.

Seharusnya Pimpinan Eksekutif dan Dewan Pengurus MCW memberikan sanksi yang tegas, untuk menunjukkan empati, keberpihakan dan keadilan bagi korban, baik itu sanksi internal organisasi dan mendukung upaya hukum, karena tindakan oknum staf MCW yang diduga  telah melakukan pemaksaan  hubungan seksual, call video sex, mengirim konten porno merupakan bentuk kejahatan seksual.    

Konsil LSM Indonesia mengutuk keras sikap dan tindakan Pimpinan Eksekutif dan Dewan Pengurus MCW terhadap kasus tersebut, dan meminta pengurus MCW segera melakukan langkah-langkah tegas  baik internal maupun eksternal, serta Berkoordinasi dengan lembaga pendamping korban, untuk rehabilitasi psikologis dan restitusi atas kerugian material dan psikhis yang dialami korban.

Konsil LSM Indonesia juga mengajak rekan-rekan OMS baik pada level nasional mupun di Jawa Timur untuk mengawal kasus ini. Jika sikap kooperatif tidak ditunjukkan oleh pihak MWC maka koalisis OMS anti kekerasan seksual dapat memberitahukan dan melaporkan kepada pihak-pihak yang menjadi stakeholders MCW, baik mitra maupun lembaga donor MCW agar memutus kerjasama dengan MCW karena melindungi staf yang menjadi predator seksual.

PENTINGNYA KODE ETIK DAN MEKANISME KOMPLIN BAGI OMS

Dari berbagai laporan lembaga penggiat perlindungan perempuan dan anak, seperti KOMNAS Perempuan, KPAI, Forum Komunikasi PUSPA, dan lembaga-lembaga layanan lainnya menyebutkan bahwa kekerasan seksual dominan terjadi di ruang personal, ruang privat atau ruang domestik. Salah satunya adalah kekerasan di organisasi kemanusiaan seperti Lembaga Swadaya Masyaakat (LSM). Seharusnya setiap organisasi menyadari bahwa potensi kekerasan dapat terjadi dimana saja, oleh siapa saja dan korbannya juga bisa siapa saja. Interaksi dilingkup internal organisasi dengan mitra, dengan penerima manfaat memiliki potensi terjadi kekerasan. Namun kasus-kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual di organisasi terkadang sulit dilaporkan ke public karena relasi kekuasaan, alasan menjaga nama baik organisasi, atau mekanisme pelaporan tidak tersedia.

Atas dasar kondisi tersebut, keberadaan  dan penegakan Kode Etik organisasi menjadi sangat urgen dan penting.  Dengan adanya kode etik organisasi dan mekanisme penegakannya, tidak saja melindungi orang yang berpotensi menjadi korban, namun juga melindungi organisasi dan personilnya  dari dugaan tindak kekerasaan dan tindakan tidak terpuji lainnya.   

Saat ini sejumlah organisasi di dunia termasuk di Indonesia, termasuk Konsil LSM Indonesia dan mitra-mitra CRS sedang mengembangkan sebuah instrument (tools) Feedback and Respons Machanisme for Protection on Exploitation and seksual Abouse (FRM-PSEA). Bagi organisasi yang membutuhkan peningkatan kapasitas organisasi dalam mengembangkan tools ini di organisasi, maka Konsil LSM Indonesia sangat terbuka untuk membantu dan memfasilitasinya.

Salam

Misra Lubis

Direktur Eksekutif

related posts

Leave a Comment