Dari Pelatihan Uji Tuntas HAM Merubah Strategi Advokasi LSM di sektor Bisnis

by Admin Konsil LSM Indonesia
0 comment

“Kita harus mulai berpikir bagaimana merubah paradigma dan strategi advokasi terhadap perusahaan-perusahan, dan UNGP adalah tools baru bagi kita untuk advokasi” itulah pesan yang diucapkan Direktur Konsil LSM Indonesia, Misran Lubis kepada para peserta pelatihan yang ketika menutup acara Pelatihan Lobby dan Advokasi Uji Tuntas HAM Sektor Bisnis Perkebunan pada April 2019 lalu di Jakarta.

Pelatihan tersebut digelar dari implementasi kerjasama antara Konsil LSM Indonesia bersama ICCO Cooporation, untuk memberikan pemahaman dan skill baru bagi kalangan penggiat LSM jaringan Konsil LSM Indonesia di daerah, khususnya Sumatera Utara dan Kalimantan Barat untuk menggunakan pendekatan Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM PBB dalam melakukan advokasi. Konsil LSM memprioritaskan Kalimantan Barat dan Sumatera Utara dikarenakan kedua daerah tersebut merupakan salah satu daerah-daerah perkebunan sawit dan mewakili dua karakter daerah, sekaligus juga terdapat banyak anggota Konsil LSM Indonesia.

Pembelajaran dari training uji tuntas HAM, berdasarkan hasil pre test dan memantau jalannya diskusi saat pelatihan lalu, diketahui bahwa para peserta belum mengenal adanya instrumen Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM PBB. Oleh karenanya penguatan kapasitas bagi penggiat kemanusiaan dan hak asasi manusia maka pelatihan ini sangatlah penting. Dengan memperkenalkan peserta tentang UNGP, maka hasil minimalnya mereka akan menularkan pengetahuan mereka kepada rekan satu organisasi atau jaringan LSM lainnya di daerah masing-masing.  Dengan demikian secara perlahan tercapai tujuan utama, yakni mengubah paradigma dan strategi advokasi LSM terhadap perusahaan yang selama ini bersifat konfrontatif menjadi advokasi yang bersifat dialogis dan patnership.

Quadi Azam

Mengikuti pelatihan tersebut diakui Quadi Azam memberi manfaat besar dalam peningkatan kapasitas maupun perubahan paradigma advokasi bagi organisasinya maupun jaringan di daerah. Quadi merupakan perwakilan dari Bina Keterampilan Pedesaan (Bitra) Indonesia, organisasi yang bergerak pada advokasi dan pemberdayaan petani maupun masyarakat pedesaan yang berkedudukan di Medan, Sumatera utara.

Sepulang dari pelatihan, dengan harapan dapat merubah paradigma dan pendekatan berbeda ke Perusahaan dalam advokasi, Quadi menyadari bahwa Panduan Prinsip Bisnis dan HAM PBB akan bermanfaat jika rekan-rekannya juga mengetahui hal ini. Beberapa kali Quadi berinisiatif menjadi fasilitator atau pembicara terkait Panduan Prinsi-prinsip Bisnis dan HAM PBB bagi LSM-LSM lokal yang sedang mendampingi masyarakat ketika menghadapi perusahaan di Sumatera Utara, diantaranya memberikan pelatihan bagi masyarakat dan aktivis Walhi di Pangkalan Susu dan Perkebunan Padang Halaban.

Quadi mengungkapkan, bahwa LSM-LSM lokal di daerah pada umumnya baru mengetahui bahwa di tataran global sudah terdapat Panduan Prinsip-prinsip Bisnis dan HAM PBB, dan mereka juga terkejut ketika mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang meratifikasinya.

“…kebanyakan peserta tidak tahu mengenai adanya intrumen dan pilar-pilar Panduan Prinsip Bisnis dan HAM PBB, terakhir saya mengisi materi untuk teman-teman Walhi di Sumatera Utara mereka kaget dan baru mengetahui adanya barang ini (UNGP BHR), lebih kaget lagi mengetahui kalau Indonesia sudah meratifikasinya, buat mereka aneh ditataran global kita sudah OK tapi di dalam konflik dengan perusahaan tidak terhitung” (Quadi)

Selain Quadi, pengalaman dan manfaat pelatihan Lobi dan Advokasi Uji Tuntas HAM Sektor Bisnis Perkebunan juga dialami oleh Jumadi Asnawi, direktur ekseutif LSM LPS-AIR (Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi Regional). LPS-AIR merupakan anggota Konsil LSM Indonesia yang berkedudukan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Beberapa tahun terakhir Jumadi disibukan dengan advokasi dan pendampingan masyarakat yang protes terhadap maraknya pembakaran hutan yang terjadi Kalimantan Barat akibat aktivitas perkebunan Kelapa Sawit.

Kegelisahan Jumadi terkait banyaknya masyarakat yang dirugikan akibat kondisi tersebut, mendorong Jumadi untuk mempelajari lebih jauh strategi advokasi dalam mendorong aktivitas bisnis yang ramah lingkungan dan ramah HAM. Bak gayung bersambut, harapan Jumadi terjawab ketika Konsil LSM Indonesia mengundang LPS-AIR Pelatihan Lobi dan Advokasi Uji Tuntas HAM Sektor Perkebunan yang diselengggarakan di Jakarta.

Sebelum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Konsil LSM, Jumadi tidak pernah mendegar dan mengetahui tentang adanya Prinsip-prinsip Panduan PBB dalam Bisnis dan HAM, meskipun menurut Jumadi di daerah asalnya di Kalimantan Barat, sangat krusial untuk prinsip-prinsip tersebut terimplementasikan denga baik. Sehingga, bagi Jumadi mengikuti pelatihan tentang Prinsip-prinsip Panduan PBB dalam Bisnis dan HAM memberikan pengetahuan baru mengenai Instrumen dan tiga pilar Prinsip-prinsip Panduan Bisnins dan HAM PBB yaitu, Protect, Respect, Remedy.

Sama seperti Quadi, Jumadi juga tidak berdiam diri dengan pengetahuan yang dimilikinya, atas inisiatifnya sendiri maupun atas undangan Jumadi kerap mempromosikan Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan HAM PBB sebagai pembicara atau fasilitator diberbagai forum di Kalimantan Barat. Berdasarkan penuturannya, banyak LSM yang baru mengetahui adanya instrumen bisnis dan HAM setelah mengikuti pelatihan tersebut.

Selain memberikan pelatihan, pengalaman strategi advokasi dengan pendekatan UNGP pernah dilakukan Jumadi ketika menghadapi masalah buruknya pelayanan dan kualitas air minum yang dialaminya bersama masyarakat sekitar lainnya, Jumadi berinisiatif menemui manajemen perusahaan tersebut, sambutan positif atas keluhan yang dilayangkan kepada PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dialami diterima Jumadi, ketika manajemen perusahaan menerima saran Jumadi untuk meninjau atau mengevaluasi kualitas pelayanan dan produknya, tidak lama setelah itu LPS AIR bermitra dengan PDAM Pontianak melakukan riset kualitas air dan pelatanan perusahaan.

Pengalaman berkomunikasi secara konstruktif dan bermitra dengan perusahaan merupakan paradigma baru yang dialami LPS AIR bagaimana cara menghadapi perusahaan secara konstruktif.

Jumadi

Namun, selain melakukan upaya konstruktif, Jumadi juga menyadari bahwa upaya judicial juga harus ditempuh ketika dampak dari operasional perusahaan sudah begitu merugikan, Jumadi tergabung dalam Gerakan Kalbar Menggugat yang secara langsung menggugat perusahaan dan pemerintah daerah yang menurutnya memiliki andil dalam bencana kabut asap dan kerusakan hutan yang terjadi di Kalimantan Barat. Gugatan tersebut dituangkan dalam bentuk Class Action dan Citizen Lawship, menurut Jumadi ini adalah upaya dan implementasi langsung dari seluruh pelatihan tentang Bisnis dan HAM yang telah ia ikuti.

Saat ini (Oktober 2019) Gerakan Kalbar Menggugat tengah mendata perusahaan-perusahaan yang dianggap bertanggung jawab terjadinya bencana kabut asap, dan mendata lahan-lahan konsesi yang terbakar di Kalimantan Barat, akhir Oktober 2019, Jumadi melalui Gerakan Kalbar Menggugat mendaftarkan gugatannya secara resmi ke Pengadilan. “Menuntut pertanggungjawaban perusahaan dan memberikan pemulihan terhadap korban juga harus diuapayakan, karena ini juga bagian dari pilar remedy di Prinsip Panduan Bisnis dan HAM PBB”, ucap Jumadi.

Baik Quadi maupun Jumadi, ini membuktikan adanya ketimpangan knowledge yang signifikan antara aktivis LSM di Ibu Kota dan daerah, khususnya di tataran grassroot di lapangan yang bersinggungan dan berkonflik dengan perusahaan, sehingga upaya advokasi di daerah cenderung bersifat konfrontatif dan sulit tercipta sebuah kondisi atau pendekatan advokasi yang berbasiskan partnership dan saling kepercayaan dengan perusahaan. Hal tersebut disampaikan Misran Lubis. Misran menambahkan bahwa kedepan penguatan kapasitas organisasi ini perlu ditingkatkan untuk menutup celah kesenjangan knowledge antara LSM di Ibukota dan daerah.  

(Konsil LSM Indonesia)

related posts

Leave a Comment