Menyongsong Kemitraan Stategis Pemerintah – LSM dalam Implementasi Prinsip Bisnis dan HAM di Sektor Perkebunan, Pertambangan, dan Pariwisata

by Admin Konsil LSM Indonesia
0 comment

Pagi itu di bilangan Pancoran Jakarta Selatan, seperti biasa Andi memulai aktivitas rutinya setiap pagi, mengenakan seragam biru dilengkapi berbagai atribut lencana, Andi bersiap berangkat menuju ke kantornya di Komplek Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hari itu menjadi hari yang padat aktivitas untuk Andi, selain akan menerima Konsil LSM Indonesia untuk wawancara, Andi juga akan menghadiri pertemuan lintas kementerian  untuk membahas isu Bisnis dan HAM. Isu Bisnis dan HAM menjadi tantangan baru bagi Andi di direktorat yang dipimpinnya, hal tersebut pula yang membawa Andi berjumpa dengan Konsil LSM Indonesia.

Pemilik nama asli Andi Taletting ini menuturkan, selepas lulus Ilmu Politik di Universitas Hasanudin Makasar pada 2001 Andi diterima sebagai Aparatur Sipil Pemerintah (ASN) di Kemenhukham, Pada 2005 Andi berkesempatan melanjutkan studi di Oslo University, Norwegia. Selain itu Andi juga telah menyelesaikan pasca sarjana ketahanan nasional sprogram studi Hak Asasi Manusia di Universitas Indonesia. Saat ini Andi sedang menyelesaikan gelar Doktoral Manajemen SDM di Universitas Negeri  Jakarta, dengan latar belakang akademisnya, Andi juga dipercaya mengajar hukum dan Ilmu politik di Universitas Pamulang, STPDN,  di Pengembangan SDM Kejaksaan, dan BPSDM Kemenhukham. Andi selalu membahas isu bisnis dan HAM disetiap mengajar, ia merasa hal ini penting karena menjadi fakta sosial di Indonesia. Berkat dedikasinya, saat ini andi diamanatkan menjabat Kepala Sub Direktorat Kerjasama Luar Negeri di Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenhukham).

Isu  Bisnis dan HAM masih belum popular di Kemenhukham, sehingga Andi merasa perlu untuk menjalin kemitraan dan bersinergi dengan LSM, Andi mengungkapkan bahwa pertemuannya dengan Konsil LSM Indonesia dalam sebuah forum, membawanya lebih dekat dengan LSM sebagi mitra kerjanya. Menurutnya Konsil memberikan kontribusi signifikan dalam membantu dirinya sebagai birokrat yang bertanggung jawab menyusun strategi dalam mengimplementasikan prinsip bisnis dan HAM. Dengan berbagai pertimbangan, Andi memutuskan bahwa pekerjaan penyusunan kebijakan Bisnis dan HAM akan diprioritaskan pada tiga sektor, yakni sektor perkebunan, pertambangan, dan pariwisata. Pemilihan tiga sektor tersebut memiliki alasan kuat bagi Andi, diantaranya berdasarkan data Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) Kemenhukham, setiap tahun Kemenhukham menerima ribuan pelaporan dugaan pelanggaran HAM oleh perusahaan, dan paling banyak adalah tiga sektor tersebut.

Andi beranggapan bagi pemerintah sektor bisnis sangat sensitif, karena menyangkut investasi dan serapan tenaga kerja yang saat ini sedang digalang pemerintah seluas mungkin. Untuk itu Andi sangat hati-hati dan terbuka untuk menampung berbagai gagasan yang datang dari berbagai pihak, diantaranya Konsil LSM Indonesia. Andi menuturkan sangat mengapresiasi peran Konsil LSM Indonesia dalam bekerja mengadvokasi Panduan Prinsip Bisnis dan HAM PBB, hal tersebutlah yang menjadikan latar belakang Andi mengundang Konsil LSM Indonesia pada Rapat Analisis dan Formulasi Integrasi Bisnis dan HAM Ranham 2020 – 2014 pada Agustus lalu. Saat itu Konsil LSM Indonesia menyampaikan beberapa rekomendasi krusial mengenai due diligence.

Melibatkan partisipasi aktif perusahaan sangatlah sulit, mereka begitu sensitive terhadap isu-isu HAM, untuk itu berdasarkan usulan berbgai pihak, termasuk LSM, Andi mengusulkan membuat platfrom yang mudah di akses oleh pemerintah daerah maupun Perusahaan secara voluntary, diantaranya mengenai pembuatan Modul dan Aplikasi Self Assessment Bisnis dan HAM bagi Pemerintah Daerah dan Perusahaan. Perlu ada Reward bagi yang partisipatif dan aktif, memberikan mereka award atau  penghargan sebagai kepala Daerah peduli HAM, dengan adanya penghargaan-penggarhaan tersebut, maka aka nada kecemburuan diantara Kepala Daerah jika dari sekian banyak Bupati di Propinsi namun yang mendapat hanya segelintir, maka akan muncul kompetisi diantara Kepala Daerah tersebut.

“…ketiga sektor bisnis inilah yang kemudian kita jadikan priorotas sebagai strategi kedepan, dari aspek penindakan kemenhukham sangat tidak memiliki wewenang, maka Kemenhukham mengambil aspek pencegahan dengan memetakan bagaimana peran Perusahaann, bagaimana peran pemerintah daerah,” terang Andi.

Sebelum memulai aplikasi Self Assessment, kita perlu mengadakan Training of Trainer ke pemerintah daerah untuk mensosialisasikan aplikasi Self Assessment bagi perusahaan di daerahnya, melalui aplikasi tersebut akan terpetakan mana perusahaan yang aware terhadap Bisnis dan HAM dan mana yang tidak, sehingga ketika terjadi banyak pelaporan terhadap pelanggaran HAM di daerahnya maka Kepala Daerah tidak perlu kaget, karena partisipasi perusahaan lemah dalam self assessment tersebut. “Kita akan buat pertanyaan-pertanyaan yang simple, tidak menyudutkan mereka (perusahaan), tidak membebani mereka, dan mendorong mereka untuk lebih transparan menyampaikan informasi-informasi terkait operasional perusahaan,” tutur Andi.

Ditunjuk menjadi koordinator penyusunan modul UNGP

Ingin membangun kemitraan yang seimbang dalam upaya bersama menyusun kebijakan terkait UNGP Bisnis dan HAM, Andi menekankan perlunya pelibatan lintas sektoral antara pemerintah, Perusahaan dan LSM. “Due Diligence itu harus dibangun bersama, Pemerintah, Perusahaan, dan LSM sebagai rerpresentasi keterlibatan Masyarakat”. Dilatarbelakangi semangat tersebut, Direktorat Kerjasama Luar Negeri memberikan kepercayaan kepada Konsil LSM Indonesi untuk menjadi Koordinator Tim Perumus Modul UNGP, modul tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat (kementerian) dan pemerintah daerah. Ini merupakan modul pertama yang mengintegrasikan Pelibatan lintas stakeholder secara aktif terkait Bisnis dan HAM. Selain itu, ini juga yang pertama kali Direktorat Kerjasama Luar Negeri Kemenhukham memberikan kepercayaan kepada entitas non pemerintah yakni LSM untuk memimpin koordinasi penyusunan modul UNGP. Andi berharap, dengan melibatkan LSM secara strategis maka dapat merubah paradigma tentang LSM, hal ini penting karena harapannya kedepan Pemerintah Daerah dapat kemitraan yang sama dengan LSM yang memiliki kualifikasi di daerah terkait uapaya implementasi UNGP.

Saat ini pekerjaan rencana perumusan modul tersebut masih berjalan, kedepan diharapkan seluruh rencana tersebut terlaksana dan terimplementasikan dengan baik dan tereplikasi di setiap daerah.

(Konsil LSM Indonesia)

related posts

Leave a Comment