Tingkatkan kapasitas advokasi LSM dalam advokasi CSR, Konsil LSM Indonesia Gelar Pelatihan Advokasi dan Strategi Engagement CSR bagi LSM di Kalimantan Barat

by Admin Konsil LSM Indonesia
0 comment

Guna mendorong dan meningkatkan kapasitas advokasi  Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) atau Civil Society Organization (CSO) di Kalimantan Barat untuk melakukan kemitraan dengan perusahaan sebagai bagian dari kerja advokasi CSO, khususnya CSO yang bekerja untuk mendukung sustainability community development di lingkungan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat bagi 21 pegiat LSM perwakilan dari 15 LSM di Kalimantan barat, pelatihan digelar secara virtual pada 23-25 November, 2020

Misran Lubis, Direktur Konsil LSM Indonesia memaparkan bahwa advokasi CSR itu bukan soal uang, tetapi ini sudah mengenai subtansi mendorong partisipasi perusahaan dalam membangun dan menjaga lingkungan terdampak aktivitas perusahaan sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan itu sendiri. “Paradigma ini harus dirubah, di banyak daerah,  banyak Pemerintah Daerah maupun CSO ketika membuka diskursus terkait CSR selalu berbicara mengenai uang, seharusnya yang harus ditekankan adalah advokasi edgagement menuju kemitraan ataupun pembangunan berkelanjutan”.

Misran Lubis. Source civicengagementaliance.org (CEA)

Jumadi Asnawi, peserta pelatihan dari LPS AIR Pontianak menerangkan bahwa saat ini kondisi faktual yang dihadapi oleh LSM adalah, bahwa LSM kurang menjadi perhatian bagi perusahaan di Kalimantan Barat, Perusahaan cenderung memandang LSM sebagai kelompok Hard Core sehingga sulit untuk memulai bridging engagement untuk dapat terjalin kerjasama antara LSM dan perusahaan.

Menanggapi yang disampaikan oleh Djumadi, Narasumber pelatihan, Aris Darmono, menekankan bahwa LSM harus membekali diri dengan pemahaman terkait ISO 2600 secara komperehensif, lebih khusus LSM harus memahami konsep 7 Inti Subjek ISO 26000, 1. Tata kelola perusahaan (organizational governance); 2. Hak asasi manusia (human rights); 3. Praktek ketenagakerjaan (labour practices);4.  Lingkungan hidup (the environment); 5. Praktek operasi yang fair (fair operating practices); 6. Isu-isu konsumen (consumer issues); 7. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat (community involvement dan development). Dimana posisi LSM dapat menjadi bagian dari Core ke tujuh. LSM yang memiliki reputasi dan akuntabilitas sebagaimana Konsil LSM Indonesia dan anggota-anggotanya, memiliki tools analisa berupa Logical Framework Analyst (LFA). “Umumnya perusahaan tidak mempersiapkan atau tidak memiliki perencanan dan kerangka kerja yang logis (LFA) dalam mengimplementasikan CSR. Dengan pengalaman dan keahlian CSO terkait perencenaan kerangka kerja Community Development, LSM merupakan stakeholder yang ideal bagi terciptanya kemitraan antara perusahaan dan LSM untuk merealisasikan CSR sesuai dengan konseo tujuh inti subjek ISO 26000.”

Aris Darmono

Disamping mempelajari ISO 26000, Aris menambahkan bahwa LSM juga perlu mempelajari dokumen AMDAL, Undang-undang Penanganan Fakir Miskin sebagai instrumen pembelajaran untuk memahami kewajiban apa yang harus dipenuhi dan yang seharusnya menjadi prioritas bagi perusahaan.

Kegiatan pelatihan yang digelar merupakan implementasi dari Kemitraan Konsil LSM Indonesia dalam Program Civic Engagement Aliance (CEA) Indonesia dan didukung oleh ICCO Cooporation.CEA adalah kerjasama antara organisasi masyarakat sipil Belanda dan Masyarakat Sipil di Negara-negara Selatan. Mereka berkontribusi pada pembangunan inklusif, menjangkau orang-orang yang paling rentan.

related posts

Leave a Comment