BerandaDokumen
spot_img

Dokumen

Kode Etik Konsil LSM Indonesia

Konsil LSM Indonesia menyadari bahwa peran untuk memperjuangkan partisipasi masyarakat dalam segala proses perubahan membutuhkan pendekatan dan pentahapan yang sistematis dan berkelanjutan.Kode Etik Konsil...

Kajian Penafsiran Awal terhadap PP UU Ormas – Koalisi Kebebasan Berserikat

Pada 2 Desember 2016, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan...

PP 59/2016 tentang Ormas yang didirikan oleh WNA

Dalam situs resmi setkab.go.id (Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia), disebutkan dengan pertimbangan bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga...

PP 58/2016 tentang Pelaksanaan UU Ormas

Dalam situs resmi setkab.go.id (Presiden Teken PP tentang Pelaksanaan UU Ormas), dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat...

Hasil Kongres Nasional III Konsil LSM Indonesia

1. Daftar Hadir Kongres Nasional III2. Sidang Pendahuluan : Pembahasan dan penetapan Tata Tertib; Pembahasan Agenda; Pemilihan pimpinan Sidang; Pengecekan Kuorum; Pengenalan Anggota Baru. Hasil Sidang...

PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Unduh PP No 43 Tahun 2014

UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Klik link ini untuk mendownload UU Desa

Hasil Kongres Nasional II Konsil LSM Indonesia

1. Daftar Peserta dan Peninjau Kongres2. Sidang Pendahuluan: a. Tata Tertib b. Agenda c. Pimpinan Sidang d. Pengesahan ART Periode 2010-2013 e. Pengesahan Anggota Baru 3. Sidang Pleno I: Laporan...

Kode Etik

Konsil LSM Indonesia menyadari bahwa peran untuk memperjuangkan partisipasi masyarakat dalam segala proses perubahan membutuhkan pendekatan dan pentahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Kode Etik Konsil...

UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari...

UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia...

UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMORR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa Undang-undang...

Kode Etik Konsil LSM Indonesia

Konsil LSM Indonesia menyadari bahwa peran untuk memperjuangkan partisipasi masyarakat dalam segala proses perubahan membutuhkan pendekatan dan pentahapan yang sistematis dan berkelanjutan.Kode Etik Konsil...

Kajian Penafsiran Awal terhadap PP UU Ormas – Koalisi Kebebasan Berserikat

Pada 2 Desember 2016, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan...