Dokumen
Kajian Penafsiran Awal terhadap PP UU Ormas – Koalisi Kebebasan Berserikat
Pada 2 Desember 2016, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan...
PP 59/2016 tentang Ormas yang didirikan oleh WNA
Dalam situs resmi setkab.go.id (Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia), disebutkan dengan pertimbangan bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga...
PP 58/2016 tentang Pelaksanaan UU Ormas
Dalam situs resmi setkab.go.id (Presiden Teken PP tentang Pelaksanaan UU Ormas), dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat...
Hasil Kongres Nasional III Konsil LSM Indonesia
1. Daftar Hadir Kongres Nasional III2. Sidang Pendahuluan : Pembahasan dan penetapan Tata Tertib; Pembahasan Agenda; Pemilihan pimpinan Sidang; Pengecekan Kuorum; Pengenalan Anggota Baru. Hasil Sidang...
PP No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
Unduh PP No 43 Tahun 2014
Hasil Kongres Nasional II Konsil LSM Indonesia
1. Daftar Peserta dan Peninjau Kongres2. Sidang Pendahuluan:
a. Tata Tertib
b. Agenda
c. Pimpinan Sidang
d. Pengesahan ART Periode 2010-2013
e. Pengesahan Anggota Baru
3. Sidang Pleno I: Laporan...
Kode Etik Lsm
Konsil LSM Indonesia menyadari bahwa peran untuk memperjuangkan partisipasi masyarakat dalam segala proses perubahan membutuhkan pendekatan dan pentahapan yang sistematis dan berkelanjutan.
Kode Etik Konsil...
UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:
a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari...
UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1985
TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia...
UU No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMORR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:
a. bahwa Undang-undang...
UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG
ADVOKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:
a. bahwa Negara Republik Indonesia, sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan...
