Dokumen

Konsil LSM Indonesia menyadari bahwa peran untuk memperjuangkan partisipasi masyarakat dalam segala proses perubahan membutuhkan pendekatan dan pentahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Kode Etik Konsil...

Pada 2 Desember 2016, pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan...

Dalam situs resmi setkab.go.id (Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia), disebutkan dengan pertimbangan bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga...

Dalam situs resmi setkab.go.id (Presiden Teken PP tentang Pelaksanaan UU Ormas), dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat...

1. Daftar Hadir Kongres Nasional III 2. Sidang Pendahuluan : Pembahasan dan penetapan Tata Tertib; Pembahasan Agenda; Pemilihan pimpinan Sidang; Pengecekan Kuorum; Pengenalan Anggota Baru.  Hasil Sidang...

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Unduh PP No 43 Tahun 2014

Klik link ini untuk mendownload UU Desa

1. Daftar Peserta dan Peninjau Kongres 2. Sidang Pendahuluan: a. Tata Tertib b. Agenda c. Pimpinan Sidang d. Pengesahan ART Periode 2010-2013 e. Pengesahan Anggota Baru 3. Sidang Pleno I: Laporan...

Konsil LSM Indonesia menyadari bahwa peran untuk memperjuangkan partisipasi masyarakat dalam segala proses perubahan membutuhkan pendekatan dan pentahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Kode Etik Konsil...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1985 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa dalam pembangunan nasional yang pada hakekatnya adalah pembangunan manusia...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMORR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. bahwa Undang-undang...