JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 23 lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa mengingatkan masyarakat untuk tidak memilih calon presiden yang menurut mereka pernah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mereka meminta masyarakat untuk tidak melupakan peristiwa penculikan aktivis pada tahun 1997-1998.
“Jangan pilih capres pelanggar HAM. Saat ini para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM justru maju sebagai kandidat capres 2014,” kata Direktur Imparsial Al Araf, di Jakarta, Jumat (25/4/2014).
Selain Imparsial, 22 lembaga lain yang bergabung dengan koalisi ini adalah Kontras, YLBHI, Elsam, ICW, HRWG, Politik Rakyat, LBH Jakarta, LBH Pers, Institute Demokrasi, KASUM, JSKK, IKOHI, Ridep Institute, KRHN, LBH Masyarakat, Perempuan Mahardika, LBH Surabaya, AJI Indonesia, PUSHAM-UII Yogyakarta, INFID, NAPAS, dan FBLP.
“Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam peristiwa penculikan 1997/1998 berpeluang lolos menjadi kandidat capres 2014. Kemunculannya di atas pentas politik mengusik nurani kita. Apalagi korban hingga kini masih hilang dan perjuangan keluarga korban meraih keadilan tak kunjung terpenuhi,” ujarnya.
Al Araf meminta masyarakat untuk mempertimbangkan dengan matang sosok presiden Indonesia ke depan. Koalisi berjanji, kata dia, akan terus melakukan sosialisasi mengenai kasus penculikan agar tidak dilupakan oleh publik.
“Kami bersepakat langkah ini tidak akan selesai di sini, kami akan terus bergerak dan berjuang. Karena reformasi saat ini merupakan perjuangan mereka yang jadi korban masa lalu,” pungkasnya.
Menjelang jatuhnya Soeharto, menurut catatan Kontras, ada 23 orang yang hilang. Satu orang ditemukan meninggal, yaitu Leonardus Gilang. Sembilan orang diketahui diculik oleh tentara dan dilepaskan. Mereka adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, dan Andi Arief. Satu orang ditemukan.
Sementara itu, 13 orang tak diketahui nasibnya hingga kini. Mereka adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser. Mereka berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa.
Terungkap kemudian, penculikan sembilan aktivis yang dilepaskan itu dilakukan oleh anggota Kopassus yang tergabung dalam Tim Mawar. Semua anggota Tim Mawar dihadapkan pada Mahkamah Militer.
Terkait kasus ini, Dewan Kehormatan Perwira juga memberhentikan Prabowo sebagai anggota TNI. Saat itu Prabowo adalah Danjen Kopasssus. Ia dianggap sebagai pemegang komando tertinggi.
Dalam berbagai kesempatan Prabowo mengatakan, ia hanya mengetahui penculikan yang dilakukan terhadap sembilan orang yang ia lepaskan. Sisanya, ia mengaku tidak tahu.
Beberapa waktu lalu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, melalui akun Twitter-nya menjelaskan kembali duduk soal peristiwa ini. Menurutnya, 13 orang yang hilang bukan tanggung jawab Prabowo. Ia menyebut, ada operasi lain selain yang dilakukan Tim Mawar.
