Konsil LSM Indonesia beserta 3 lembaga anggotanya di Aceh, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur bekerja sama dengan USAID-KINERJA, selama 1 tahun ini akan melakukan program Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Publik Melalui Survai Pengaduan di 11 kabupaten/kota di 3 provinsi tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan partisipasi masyarakat khususnya di sektor pendidikandasar serta kesehatan ibu dan anak. Program ini merupakan salah satu paket dari 4 paket program KINERJA yang dilakukan di 20 provinsi di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan pengelolaan/manajemen pelayanan dan peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya di tiga sektor yakni pendidikan, kesehatan,dan peningkatan iklim usaha.
Survey Pengaduan masyarakat untuk peningakatan kualitas pelayanan publik telah dilaksanakan di 11 kabupaten/kota yaitu Kota Probolinggo, Jember, Bondowoso – Jawa Timur; Kota Banda Aceh, Bener Meriah, Aceh Singkil – Aceh; Kota Singkawang, Sambas, Sekadau, Bengkayang, Melawi – Kalimantan Barat. Survey ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran penilaian dan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya Pendidikan Dasar serta Kesehatan Ibu dan Anak di 11 kab/kota tersebut. Hasilnya akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam hal ini unit penyedia layanan publik, untuk melakukan perbaikan layanan mereka.
Responden yang terlibat dalam survey ini sebanyak 25.339 orang dengan komposisi 19.309 orang yang menjadi responden untuk survey pengaduan bidang pendidikan dasar, 6.030 orang responden survey pengaduan bidang Kesehatan ibu dan anak. Jumlah seluruh unit layanan yang di-survey adalah 100 sekolah dengan komposisi 20 SMP dan 80 SD di 5 Kabupaten/kota; dan 22 Puskesmas di 6 kabupaten/kota. Jumlah pengaduan bervariasi tiap kabupaten kota mulai dari 25 pengaduan sampai dengan 33 pengaduan.
Hasil survey di setiap kabupaten/kota ini telah dibuat dalam bentuk Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM – terlampir) yang menjadi basis analisis untuk menghasilkan rencana perbaikan berupa Janji perbaikan layanan yang akan dilakukan oleh internal unit layanan, dan Rekomendasi perbaikan layanan, yakni usulan-usulan upaya yang diperlukan untuk perbaikan layanan di unit-unit layanan tersebut kepada instansi lebih tinggi seperti Dinas/SKPD, Bupati/walikota, dan Kementerian terkait di tingkat pusat.
Proses analisis hasil survey telah dilakukan pada bulan April – Juni 2012 dan telah menghasilkan usulan-usulan perbaikan baik internal (janji perbaikan) maupun eksternal (rekomendasi). Saat ini tim survey pengaduan di masing-masing kabupaten kota sedang melakukan pendampingan terhadap penyedia layanan di unit-unit layanan yang telah disurvei tersebut untuk menyusun Janji perbaikan dan rekomendasi yang akan ditandatangani secara serentak di tingkat kabupaten. Rencana penandatanganan janji dan rekomendasi perbaikan layanan ini akan dilakukan pada bulan Agustus-September 2012 ini. (Serlyeti Pulu)
