Akuntabilitas adalah kewajiban bagi semua organisasi yang bekerja untuk kepentingan publik. Sehingga LSM sebagai lembaga publik wajib mengedepankan nilai-nilai akuntabilitas. Konsil LSM Indonesia mendefinisikan akuntabilitas LSM sebagai bentuk pertanggungjawaban sikap, tindakan, keputusan lembaga atau individu kepada publik dalam menggunakan otoritas dan sumberdaya sesuai visi, nilai-nilai dan aturan lembaga, mempunyai mekanisme penanganan pengaduan dan berjalannya fungsi pengawasan dari Dewan Pengurus (Board).
Gerakan akuntabilitas LSM tidak hanya menjadi isu di Indonesia, tetapi juga secara global. ICSC (International Civil Society Centre) yang berlokasi di Jerman telah membangun prinsip – prinsip akuntabilitas LSM secara global dengan 9 mitranya di seluruh dunia. Proyek ini disebut sebagai Global Standard for CSO Accountability. Standar ini telah difinalisasi pada bulan Mei 2017 dengan pemahaman bersama bahwa Global Standard merupakan referensi akan standar akuntabilitas. Tujuan dari standar ini adalah memperkuat akan keterkaitan antara standar-standar akuntabilitas yang sudah ada, termasuk standar dan praktek akuntabilitas yang baru, dan bukan mengganti standar yang telah ada tersebut.
Prinsip-prinsip Global Standard for CSO Accountability ini juga menjadi referensi Konsil LSM saat merevisi Standar Minimal Akuntabilitas LSM dalam dua tahun terakhir ini. Meski versi terbaru dari Standar Minimal Akuntabilitas LSM ini belum difinalisasi, tetapi relevansi gerakan akuntabilitas perlu segera diperluas demi tercapainya keberlanjutan LSM.
Maka dari itu, untuk memperkuat kerjasama antara Global Standard for CSO Accountability dan Konsil LSM Indonesia, tim dari Global Standard mengunjungi Konsil LSM pada 12 – 14 Juli 2017. Diskusi dilakukan baik secara internal maupun eksternal dengan jaringan CPDE (CSO Partnership for Development Effectiveness), dimana Konsil LSM merupakan anggotanya.
Akuntabilitas dan transparansi sudah seharusnya menjadi kebutuhan dan budaya yang biasa dilakukan. Sehingga LSM berani untuk dinilai oleh standar yang ada, bukan merasa ‘diikat’ oleh standar yang sudah ada. Pembelajaran baik akan akuntabilitas LSM perlu diperluas dan terus dipromosikan.
Untuk menerapkan standar akuntabilitas LSM, standar ini perlu menjadi satu kerangka nasional. Untuk mencapai itu, diperlukan pengakuan dari pemerintah sehingga dapat diterapkan secara konsisten kepada LSM dalam menjalankan organisanya. Keterkaitan standar nasional dengan referensi global yang ada seperti Global Standard juga dibutuhkan, karena tujuan besar dari semakin kuatnya akuntabilitas LSM adalah meningkatnya kepercayaan terhadap LSM.
Accountability value is compulsory for all the organisations that are working for public interest. So NGOs as public institution has to make sure that accountability value as the heart of organisation. Konsil LSM Indonesia defines NGO Accountability as attitudes, actions, decisions of institutions or individuals to the public in using the authority and resources in accordance with the vision, values, and the rules of institutions, also has the complaint handling mechanism and there is the supervisory function from Board.
The movement for NGO accountability not only the important issue in Indonesia, but also globally. ICSC (International Civil Society Centre) headquartered in Germany build the NGO accountability principles with 9 partners all over the world. This project called Global Standard for CSO Accountability. This standard has been finalized on May 2017, with the understanding that Global Standard become the references. The aim of Global Standard is to compliment any standard that already existed earlier, not to replace it.
The principles of Global Standard for CSO Accountability also become the references of Konsil LSM when revise the NGO Accountability Minimum Standard on the past two years. Even though the latest version of NGO Accountability Minimum Standard hasn’t finalized yet, but the relevance of accountability movement need to be strengthend for the sake of NGO sustainability.
For that reason, Global Standard visited Konsil LSM Indonesia Secretariat on 12th – 14th July 2017. The discussion held internal and external with the CPDE (CSO Partnership for Development Effectiveness) networking, where Konsil LSM is the member.
Accountability and transparency should be the needs and culture of organisations. Therefore NGO would be brave to assesed by any standard, not feel ‘controlled’ with the standard. The lesson learned of NGO accountability should be promoted more widely.
To implement NGO standard of Accountability, the standard that already existed (from Konsil LSM) should be the National Framework. To achieve that, the recognition from government is really important, so it can be implemented consistently to NGOs for running their organisations. Networking National Framework with the International Standard such as the Global Standard for CSO accountability also necessary, because the aim that we all want to achieve is increasing the trust to NGOs.
