Bojonegoro – Bojonegoro menjadi satu dari 15 kota di dunia dalam komitmen bersama penyelanggaraan pemerintahan yang terbuka (Open Government Parnership / OGP). Nilai-nilai transparansi dan akuntabel telah ditujukan oleh Pemerintah Bojonegoro, untuk terus meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka Bojornegoro harus menerapkan empat nilai yakni, transparansi, akuntabel, partisipasi, dan inovasi.
Sistem pemerintahan terbuka yang dengan nilai partisipasi memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat, tentu saja tidak hanya dalam forum-forum diskusi semata. Salah satu yang berkaitan langsung dengan masyarakat adalah pelayanan publik.
IDFoS Indonesia mendorong adanya Maklumat Pelayanan (Citizen Charter) dalam manajemen pelayanan publik, dimana penyusunan maklumat ini dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga tidak serta merta hasil intervensi pihak pemerintah kepada masyarakat, namun bagaimana masyarakat ikut terlibat dalam penyusunan dan penentuan standar pelayanan yang dilakukan.
Program mandiri IDFoS untuk penyusunan Maklumat Pelayanan juga telah dalam tahap pendatanganan di Puskesmas Soko dan Puskesmas Jenu, Tuban. Penyusnan Maklumat Pelayanan ini dilakukan bersama dengan kampus STAI Al Hikmah, dengan metode kuantitatif desain deskriptif.
Selain itu, dalam Rencana Aksi Daerah Pemkab Bojonegoro bekerjasama dengan IDFoS untuk menerapkan maklumat pelayanan di bidang kesehatan yang akan diterapkan di puskesmas. Hal ini diharpkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keterbukaan pemerintah.
Sumber – http://www.idfos.or.id/category/maklumat-pelayanan/
IDFoS merupakan salah satu anggota Konsil LSM yang telah compliance dengan standar minimal akuntabilitas melalui assesment yang dilakukan tahun 2014. Kenali IDFoS di sini
Bojonegoro, East Java – Bojonegoro is one of 15 cities in the world that is committed to open government (Open Government Partnership / OGP). To continue and improve the implementation of open government, the Government of Bojornegoro has adopted and committed to upholding the four values of open government; which are, transparency, accountability, participation and innovation.
The value of participation provides an opportunity for public to get involved, not only in a management of public services.
The Insititute for Development of Society) Indonesia (IDFoS) encourages the use of Citizen Charters to support the management of public services, with the preparation of charters being carried out together with the community. So the results reflect not only the government perspective but also how the community were being involved in the preparation and determination.
IDFoS independent program for the preparation of the Citizen Charters is now at the the stage of signing in Puskesmas (Community Health Centres) Soko and Jenu, Tuban. The forming of these Citizen Charter was in cooperation with the campus STAI Al Hikmah using quantitative descriptive-design methods.
Additionally, in the Regional Action Plan, the Government of Bojonegoro in cooperation with IDFoS, will implement the citizen charter for health services,hoping that it will increase community participation in open government.
Source : http://www.idfos.or.id/category/maklumat-pelayanan/
IDFoS is one of the Konsil’s members that has been complied with the minimum standards of accountability through assesment 2014. See more about IDFoS here.
