Yappika, Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) dan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menggelar Diskusi Publik dalam rangka Peluncuran Laporan Tahun Kedua Pelaksanaan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan, Kamis 12 November 2015.
Tahun Kedua Pelaksanaan UU Ormas
Artikulli paraprak
Artikulli tjetër
Baca Lainnya
Anggota Kami
PPSW Borneo
(Jl. H. Rais A. Rahman, Gg. Gunung Kerinci II No. 15A, Pontianak 78116, Kalimantan Barat)
Artikel Terkait
Kelemahan Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi UU PKDRT
Penulis: Nadia RosdiantiSelama kurang lebih 20 tahun, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun...
RUU Penyiaran dan Kebebasan Pers di Indonesia
Belakangan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Hal ini dipicu oleh...
Penting! Advokasi di Swakelola Tipe III
Jakarta (10/1/2024). Advokasi menjadi bagian yang sangat penting ketika para OMS sudah mengawal dari...
Ini Hasil Survey Organisasi Masyarakat Sipil di 35 Provinsi
(Eksistensi organisasi mengacu kepada prasyarat dasar organisasi seperti legalitas, struktur, laporan keuangan dan kegiatan)Liputan6.com,...
