Masyarakat memiliki banyak harapan menjelang pemilihan kepala daerah. Ribuan masyarakat pun memberikan dukungan dan harapan terhadap kebijakan pendidikan daerah. Namun apakah calon kepala daerah mau menerima dan merealisasikan harapan masyarakat tersebut? “Untuk itulah kawalpendidikan hadir,” ujar Fasli Jalal, koordinator KawalPendidikan ketika memaparkan Laporan dan Analisis Harapan Masyarakat atas kebijakan pendidikan di Jakarta (3/12).
“Masyarakat mestinya semakin cerdas memilih calon yang mampu menangkap aspirasi mereka di bidang pendidikan dan bersedia merealisasikan harapan itu kelak setelah mereka terpilih,” ujar Fasli Jalal.
Gerakan kawal pendidikan ini sejalan dengan visi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pentingnya membangun ekosistem pendidikan di mana partisipasi publik menjadi hal yang sangat penting. “Membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas di mana partisipasi publik merupakan hal utama adalah salah satu agenda kementerian pendidikan dan kebudayaan,” ujar Mendikbud Anies Baswedan dalam pesan singkatnya kepada Kawal Pendidikan.
“Platform kawal pendidikan menjembatani komunikasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah daerah dalam rangka mengawal kebijakan pendidikan melalui situs online maupun offline,” ujar Deddy Rahman, Direktur Eksekutif KawalPendidikan.org
Terkait analisis dan hasil pengumpulan harapan dari publik, ada satu fakta menarik. “Pendidikan karakter merupakan harapan tertinggi yang disampaikan masyarakat,” ujar Doni Koesoema A, pemerhati pendidikan dan pengembang pendidikan karakter di Indonesia. “Namun tak satupun dari 24 pasangan calon dari 10 dapil Pilkada serentak 2015 memiliki janji kampanye yang jelas tentang pendidikan karakter,” tegasnya.
Sejak diluncurkan pada 29 Oktober 2015 lalu, platform telah menjadi wadah aspirasi dan pelibatan publik melalui aspirasi harapan untuk kualitas pendidikan nasional yang lebih baik. KawalPendidikan berhasil menggalang 334 harapan dan 3333 dukungan di masing-masing daerah. Selain itu KawalPendidikan juga membangun kemitraan dengan masyarakat sipil di daerah untuk mengawal kebijakan pendidikan.
“Pendidikan di Tangsel masih belum gratis seutuhnya dan banyak pungli di sektor uang buku, kegiatan ekstrakurikuler, baik di sekolah negeri dan swasta. Mestinya dengan APBD 26 persen bisa menggratiskan pendidikan di Tangsel,” ujar Beno, Koordinator Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil di Tangerang Selatan.
Sementara itu masyarakat sipil dari Surakarta memiliki harapan lain terhadap pasangan calon di Surakarta. “Kami ingin agar masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan lembaga dan fungsi dewan pendidikan dan komite sekolah,” ujar Suroto, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Surakarta dan Direktur Eksekutif Yayasan Satu Karsa Karya.
“Kami juga ingin ada perbaikan tata kelola layanan pendidikan yang lebih transparan, akuntabel dan partisipatif,” tegas Suroto.
