Jakarta, 5 Agustus 2024 – Ruang sipil menyempit akibat kebijakan negara, tindakan kekerasan, dan diskriminasi aparat negara terhadap organisasi masyarakat sipil (OMS) atau aktivis OMS. Advokasi yang dilakukan OMS meningkat dan secara signifikan berpengaruh pada beberapa kebijakan negara. Pelayanan kepada masyarakat dan konsituten meningkat karena munculnya inovasi-inovasi layanan. Covid-19 dan krisis juga menstimulai kreativitas OMS. Diversifikasi pendanaan mulai dilakukan oleh banyak OMS, namun belum menjawab kebutuhan eksistensi dan keberlanjutan OMS
Demikian beberapa kesimpulan penting terkait Civil Society Organization Sustainability Index (CSOSI) 2023. CSOSI 2023 ini diluncurkan secara daring oleh Konsil LSM Indonesia dan dihadiri ratusan elemen dari OMS, akademisi, dan pemerintah.
Diseminasi ini menandai langkah bersejarah Konsil LSM karena untuk pertama kalinya penyusunan CSOSI dilakukan tanpa difasilitasi oleh The International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) dan FHI360 dengan dukungan dari USAIDS.
Sejak 2014 hingga 2021, penyusunan CSOSI diselenggarakan setiap tahunnya dengan dukungan dari FHI360-USAIDS secara serentak di sekitar 70-80 negara dengan kerja sama local partner di masing-masing negara. Dalam penyelenggaraan penyusunan CSOSI 2023, Konsil bekerjasama dengan Yayasan Penabulu dan Jejaring Lokadaya.
Bertemakan “Resiliensi OMS di Tengah Penyempitan Ruang Sipil”, diseminasi ini ingin mendorong diskusi intensif tentang kondisi OMS di Indonesia dan mencari jalan keluar untuk mempertahankan ketahanan dan keberlanjutan mereka dalam menghadapi penyempitan ruang sipil di tahun 2023.
Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil ini terdiri dari 7 dimensi dan 36 sub dimensi yang dinilai. Ketujuh dimensi tersebut mencakup lingkungan hukum, kapasitas organisasi, kemampuan finansial, advokasi, penyediaan layanan, infrastruktur sektoral, dan citra publik.
Hasil Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil 2023 yang dipaparkan Anick HT, Direktur Konsil LSM Indonesia, mengungkapkan adanya penurunan dimensi lingkungan hukum dibandingkan tahun sebelumnya, dan ada peningkatan di dimensi advokasi dan penyediaan layanan.
“Penelitian ini mengungkapkan tantangan dalam kerangka hukum, khususnya dalam peraturan nasional yang masih menganggap OMS sebagai ancaman politik, yang menghambat ruang operasional bagi OMS,” jelas Anick.
Paparan tersebut diapresiasi dan diakui oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) yang diwakili Maharani, Perencana Ahli Madya. Ia menyampaikan temuan senada dari data Freedom in THe World 2024 yang menunjukkan bahwa Indonesia mengalami sedikit perlambatan kinerja demokrasi. Hal ini sudah menjadi masukan untuk arah kebijakan terkait masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan nasional ada di Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045.
Riza Imaddudin Abdali dari Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) membagi ketujuh dimensi ke dalam masalah internal dan eksternal organisasi masyarakat sipil. Dia menekankan pentingnya regulasi mandiri, tata kelola yang efektif, dan kebutuhan OMS untuk mengkomunikasikan dampak positif mereka, terutama kepada generasi muda. Resiliensi OMS tidak hanya tergantung pada keberlanjutan internal tetapi juga kemampuan untuk mendukung gerakan masyarakat sipil, terutama konstituennya, yang lebih luas.
Selain persoalan internal OMS, media juga punya andil dalam situasi ini. “Media banyak mereduksi kerja-kerja NGO tapi kita (NGO) juga harus melihat ke dalam diri kita,” respons Lusi Herlina, Komite Pengawas Nasional (KPN) Konsil LSM Indonesia periode 2022-2024. Menurutnya, ada banyak kebijakan/aturan internal NGO/OMS, seperti AD/ART, safeguarding policy, kode etik, SOP, namun pada praktiknya banyak yang tidak dijalankan secara konsisten. Persoalan kaderisasi juga menjadi hal lainnya yang perlu diperhatikan. Menurut pengamatannya, regenerasi justru sulit di lembaga-lembaga besar yang SDM-nya yang sudah memadai.
Lebih lanjut dalam konteks ruang sipil (civic space), Budi Susilo, Deputi Direktur Yayasan Penabulu menambahkan, “Ketika demokrasi mandeg, ada pihak yang ingin memajukan dan ada pihak yang ingin mendorong ke arah mundur. Oleh karena itu, resiliensi menjadi hal yang penting untuk dilihat dan didorong.”
Dalam melajukan kerja-kerja dalam ruang sipil, ia menyebutkan tiga hal yang perlu dikerjakan. Pertama, membangun pusat pengetahuan yang mengikuti perkembangan di ruang-ruang publik. Kedua, meningkatkan advokasi kebijakan, dan ketiga memperkuat suara hak-hak sipil.
Terkait hal tersebut, Bappenas mendorong agar penyusunan Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. “Dan pengukurannya bisa lebih cepat selesai. Misalnya, di Triwulan I atau II di Mei/Juni sehingga hasilnya dapat menjadi masukan untuk mempertajam rencana kerja pemerintah,” jelas Maharani.[]
Berikut tautan Laporan Indeks Keberlanjutan OMS di Indonesia
Simak langsung paparan dan diskusi diseminasi Indeks Keberlanjutan OMS 2023 secara utuh melalui youtube kami.
