BerandaTopik#lsmakuntabel

#lsmakuntabel

Pentingnya Akuntabilitas LSM Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik

Penulis: Reyhan Gilang D.Akuntabilitas menjadi salah satu landasan penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap LSM. Kepercayaan ini menjadi kunci dalam menjalankan program-program...

Praktik Baik Swakelola Tipe 3: Sebuah Pengalaman dari Provinsi Sulawesi Selatan

  Konsil LSM Indonesia bersama Aliansi OMS HIV di 8 kota (Medan Districk Task Force (MDTF), Bandung AIDS Coalition (BAC), Forum Peduli AIDS Jakarta, Jogjakarta...

Akuntabilitas adalah Bentuk Pertanggungjawaban

Ketika LSM memiliki manajemen staf yang profesional, dimana staf direkrut dengan kualifikasi tertentu, ada ketentuan pengisian timesheet, ada penilaian bagaimana staf bekerja dalam durasi...

Cerita dari Sumatera Utara : LSM Dapat Dipercaya Karena Program yang Akuntabel

Dalam Negara demokrasi, ada tiga pilar penting dalam pembangunan yaitu pemerintah, perusahaan dan organisasi masyarakat sipil (OMS), termasuk Indonesia. Sinergisitas antara tiga  pemangku kepentingan...

Aturan hukum bagi situasi keberlangsungan hidup LSM

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta Hungaria untuk mencabut undang-undang tentang transparansi organisasi yang dibiayai dari luar negeri. Aturan ini akan memaksa LSM yang menerima lebih...

Akuntabilitas LSM dan Implementasi CSR yang Berkelanjutan

Dalam membangun kemitraan antara LSM, pemerintah dan perusahaan, anggota konsil LSM di Jawa Timur (IdFoS, Paramitra, KPI & LPKP) melaksanakan match making dialog terkait...

Status Keanggotaan per 31 Desember 2016

Konsil LSM Indonesia melakukan Assesment terhadap anggotanya per 3 tahun sekali dengan menggunakan Standar Minimal Akuntabilitas. Assesment terakhir dilakukan pada tahun 2014, yang menunjukan...

Selesaikan Sengketa secara Bijak dan Adil

Pernyataan Sikap Konsil LSM IndonesiaPerkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang telah terbukti dalam jangka panjang mempengaruhi perbaikan kebijakan...

Kelemahan Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi UU PKDRT

Penulis: Nadia RosdiantiSelama kurang lebih 20 tahun, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU...
spot_img