Penulis: Reyhan Gilang D.
Akuntabilitas menjadi salah satu landasan penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap LSM. Kepercayaan ini menjadi kunci dalam menjalankan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi hak-hak mereka. Tanpa adanya akuntabilitas, risiko penyalahgunaan dana atau intransparansi dalam kegiatan LSM dapat merusak reputasi organisasi dan merugikan hubungan dengan masyarakat yang seharusnya dilayani. Selanjutnya, akuntabilitas dalam LSM juga mencakup kewajiban untuk menunjukkan dampak positif dari program dan proyek yang dilaksanakan. Dengan memiliki sistem pemantauan dan evaluasi yang baik, LSM dapat memberikan bukti konkret tentang kontribusinya terhadap perbaikan kondisi masyarakat dan lingkungan. Ini tidak hanya memenuhi harapan donor, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang nilai tambah yang diberikan oleh LSM.
Menurut Fahrudin (2003), LSM dianggap tidak mampu mengimplementasikan manajemen yang bersih, menyebabkan publik kehilangan kepercayaan terhadap kredibilitas lembaga tersebut, dan sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Kasus korupsi yang melibatkan tokoh LSM juga turut menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja LSM, seperti kasus pada tahun 1998 di mana Menteri Koperasi Adi Sasono terlibat dalam kasus dana non-budgeter Bulog yang juga melibatkan tokoh nasional lainnya. Keterlibatan LSM dalam proyek-proyek pemerintah atau lembaga lain juga diatribusikan pada keterbatasan biaya operasional LSM, yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Hasil penelitian oleh Public Interest Research and Advocacy (PIRAC) pada tahun 2011 juga menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap LSM. Dalam penelitian tersebut, 43% masyarakat berpenghasilan atas, 34% masyarakat berpenghasilan menengah, dan 28% masyarakat berpenghasilan rendah tidak mempercayai LSM. PIRAC juga menemukan bahwa semakin tinggi tingkat penghasilan masyarakat, semakin rendah kecenderungan kepercayaan mereka terhadap LSM.
Atas penelitian tersebut, akuntabilitas dapat menjadi salah satu faktor yang cukup krusial untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Akuntabilitas juga mencakup kemampuan untuk mengakui dan memperbaiki kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program. Dengan bersikap terbuka terhadap pembelajaran dari pengalaman, LSM dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensinya, serta menunjukkan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perubahan konteks sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks global, adopsi standar etika dan praktik terbaik dalam akuntabilitas juga dapat meningkatkan kredibilitas LSM di tingkat internasional. Hal ini dapat membuka peluang kolaborasi dengan organisasi internasional, pemerintah asing, dan mitra lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kapasitas dan dampak LSM secara keseluruhan. Secara keseluruhan, akuntabilitas bukan hanya merupakan kewajiban formal yang harus dipenuhi oleh LSM, tetapi juga merupakan aspek integral dalam membangun dan mempertahankan keberlanjutan serta relevansi organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dan lingkungan.
Pada dasarnya, peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) sangat penting dalam memperkuat demokrasi dengan memperjuangkan hak asasi, mengawasi pemerintah, dan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Walaupun demikian, terdapat sejumlah risiko dan bahaya yang dapat muncul ketika LSM turut serta dalam proses demokrasi, khususnya dalam konteks pemilihan umum tahun 2024. Salah satu risiko yang mungkin timbul adalah politisasi yang tidak sehat, di mana LSM terlibat secara partisan atau mendukung kandidat atau partai tertentu. Tindakan semacam ini dapat mengancam independensi LSM dan merugikan integritas proses demokrasi. Manipulasi dana dan sumber daya oleh beberapa LSM untuk mendukung kepentingan politik tertentu juga dapat menciptakan transparansi dalam pembiayaan dan berpotensi mempengaruhi hasil pemilihan.
Partisipasi aktif LSM dalam advokasi politik juga membawa risiko meningkatkan polarisasi dalam masyarakat. Bila LSM mendukung kubu tertentu tanpa mempertimbangkan kebutuhan seluruh masyarakat, hal ini dapat merugikan esensi demokrasi yang seharusnya inklusif. Oleh karena itu, LSM perlu menjaga netralitas dan memastikan keadilan dalam setiap advokasi atau kegiatan terkait pemilihan umum untuk menjaga integritas proses tersebut. Bahaya lainnya adalah kurangnya akuntabilitas, terutama jika LSM tidak mempertanggungjawabkan tindakannya dengan jelas kepada masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan dalam menjalankan aktivitas menjadi kunci untuk memastikan LSM dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Meskipun terdapat risiko-risiko tersebut, banyak LSM yang beroperasi dengan integritas tinggi dan mengikuti pedoman etika yang ketat untuk mencegah intervensi yang merugikan dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi LSM untuk mematuhi prinsip-prinsip etika dan demokrasi, sementara masyarakat perlu mengawasi serta menilai kontribusi LSM secara kritis.
Sumber:
Fahrudin, Wawan. 2003. Akuntabilitas dan Transparansi LSM dalam Proses transformasi Sosial Menuju Masyarakat Demokratis di Indonesia. Journal for civil society empowerment. Vol. 1, No. 2, Agustus 2003. 37-48.
