Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Kritik Internasional terhadap Pemerintah Mesir : Pembatasan terhadap Ruang Gerak Masyarakat Sipil

Investigasi Pemerintah Mesir terhadap beberapa organisasi masyarakat sipil dan aktivis hak asasi manusia yang dituduh telah menerima pendanaan asing secara ilegal memicu kritik internasional. Sekretaris-Jendral PBB –Ban Ki Moon- menegaskan bahwa “organisasi masyarakat sipil berperan penting dalam memastikan bahwa negara telah memenuhi tujuan dan kewajiban pembangunan, sosial, dan kemasyarakatan”. Ban Ki-Moon juga menekankan bahwa secara umum organisasi masyarakat sipil dan secara khusus para aktivis hak asasi manusia dapat bekerja dengan bebas tanpa pembatasan yang tidak semestinya.

Kritik yang disampaikan ini berawal dari tindakan pemerintah Mesir (maret 2016) untuk menelusuri kembali beberapa organisasi masyarakat sipil (OMS) yang dianggap telah menerima dana asing secara ilegal pada tahun 2011. Dalam aturan pemerintah mesir, organisasi masyarakat sipil diperbolehkan mendapatkan dana asing apabila telah disetujui oleh kementrian terkait. Serta tujuan penggunaan dana tidak mengancam legitimasi pemerintahan. Jika diketahui OMS mendapatkaan pendanaan asing dengan cara melanggar aturan yang berlaku, dapat berakibat pada pembubaran OMS tersebut.

Semenjak 2011 saat penurunan regim Mubarak, OMS di Mesir telah mendapatkan tekanan. Pemerintah pernah melakukan penggrebekan karena OMS tersebut dianggap merupakan korporasi asing. Para aktivis dan staf di OMS tersebut harus mendapatkan hukuman seperti, pembekuan aset, larangan perjalanan, dan penahanan.  Eksistensi OMS di Mesir memang cukup sulit, mengingat aturan yang berlaku bagi OMS sangat ketat.

Para aktivis dan staf di OMS tersebut harus mendapatkan hukuman seperti, pembekuan aset, larangan perjalanan, dan penahanan.  Eksistensi OMS di Mesir memang cukup sulit, mengingat aturan yang berlaku bagi OMS sangat ketat.

Permasalahan mengenai dana asing di mesir memang sangat sensitif bagi keberlanjutan pemerintahan, atau digunakan sebagai alasan bagi pemerintah untuk menyerang oposisi. Hal ini dikarenakan OMS dianggap memenuhi kepentingan asing untuk menjatuhkan regim yang ada di Mesir. Gamal Eid (ANHRI) yang juga sedang diproses dalam kasus penerimanaan dana asing ilegal menyebutkan, bahwa sebenarnya Pemerintah Mesir ingin mengubah OMS menjadi bagian dari pemerintahan, bukan sebagai pihak independen yang dapat bekerja sama dengan pemerintah. Hal tersebut merupakan hal yang jelas-jelas tidak dapat ditoleransi oleh OMS.

No comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. Fenomena Pembatasan Ruang Gerak Masyarakat Sipil di Asia | Konsil Lsm - […] kontrol ketat terhadap masyarakat sipil, tidak hanya terjadi di Mesir seperti yang dibicarakan disini. Telah ada suatu trend, bagaimana…

Leave a Reply