Kebebasan Berorganisasi adalah HAK, Akuntabilitas adalah Kewajiban

Lokakarya Standar Global untuk Akuntabilitas di New Delhi

Foto Group

 

 

Pada akhir 25 April 2017 yang lalu, Konsil LSM Indonesia menjadi salah satu peserta dalam sebuah lokakarya berjudul “Stakeholder Meeting on Added Value and Usability in the Asian Context”, yang diselenggarakan oleh Global Standard for CSO Accountability dan Vani India. Lokakarya yang berlangsung selama satu hari ini, diselenggarakan di New Delhi, India dihadiri oleh lebih dari 40 peserta yang berasal 14 Negara, baik yang merupakan mitra program Global Standard maupun Negara lain yang telah memiliki inisiatif serupa.

Program Global Standard for CSO Accountability ini merupakan program dari Accountable Now, sebuah program inisiatif dari International Civil Society Center (ICSC) yang berkedudukan di Berlin. Program ini memiliki 9 mitra yang berasal dari jaringan-jaringan CSO di dunia yang memiliki fokus pada penguatan akuntabilitas CSO di masing-masing wilayahnya. Nine Partners –merupakan julukan dari 9 jaringan CSO yang terlibat dalam proyek ini yaitu: Accountable Now (Jerman), VANI (India), ACFID (Australia), BCSDN (Balkan dan Turki), Inter Action (Amerika), QUaM (Uganda), Viwango (Kenya), CCC (Kamboja), dan Rendir Quentas (Amerka Latin dan Karibia). Konsil LSM Indonesia merupakan peserta yang diundang di luar dari 9 mitranya, karena telah memiliki inisiatif tentang peningkatan akuntabilitas LSM di Indonesia, sama dengan inisiatif yg dikembangkan jaringan ini.

Ke-9 Jaringan ini telah menyusun sebuah standar global tentang akuntabilitas CSO yang merupakan operasionalisasi dari prinsip-prinsip Istanbul, untuk membantu organisasi-organisasi kemasyarakatan di seluruh dunia menyusun dan mempraktekkan prinsip-prinsip akuntabilitasnya secara terukur dan jelas. Inisiatif ini muncul dari keprihatinan bersama terkait semakin sempitnya ruang bagi CSO di banyak belahan dunia untuk berposisi dan berperan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya karena faktor politik, social, budaya, ekonomi, dan sebagainya.

Dokumen yang berjudul GLOBAL STANDARD FOR CSO ACCOUNTABILITY: Building Trust and Strengthening Impact in Times of Shringking Civic Space, yg menjadi inti pembahasan dari lokakarya ini memuat 12 prinsip yang dibagi dalam 3 kluster yaitu:

Kluster A: Apa yang ingin kami capai. Ada 4 komitmen yang ini dicapai yaitu: Keadilan dan kesetaraan, Hak dan keadilan bagi perempuan, Planet yang sehat, dan Perubahan positif jangka panjang.

Kluster B: Pendekatan kami untuk melakukan perubahan. Ada 4 pendekatan yang digunakan yaitu: bekerja sesuai kepentingan masyarakat, kemitraan yang kuat, adokasi untuk perubahan yang mendasar, dan organisasi yang terbuka.

Kluster C: Apa yang kami lakukan secara internal, yaitu: staf dan relawan yang berdaya dan efektif, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, pembuatan kebijakan yang responsive, serta manajemen yang akuntabel dan pengawasan independen.

Meski Indonesia secara resmi belum merupakan mitra dari proram ini, namun kesamaan tujuan antara Konsil LSM Indonesia dengan inisiatif yang dilakukan oleh Nine Partners ini telah memungkinkan Konsil LSM memperoleh kesempatan untuk membagikan pengalamannya di forum ini. Pengalaman Konsil dalam mengembangkan Kode Etik LSM, standar minimal akuntabilitas LSM, bagaimana kedua dokumen ini diterapkan oleh organisasi anggota Konsil, dan assessment yang telah dilakukan untuk mengukur efektinya pelaksanaan kedua dokument tersebut, merupakan aspek yang menjembatani keterlibatan Konsil dalam kegiatan ini.

Lokakarya ini bagi Konsil, pada tingkat tertentu telah memberi kontribusi perluasan jaringan di tingkat internasional, dan juga pertukaran informasi dan pengetahuan antara para pelaku di berbagai Negara yang mendorong upaya peningkatan akuntabilitas CSO. Hal ini sangat penting bagi Konsil LSM sebagai penggiat isu ini di Indonesia, agar inisiatif ini semakin kuat didukung oleh berbagai pihak terutama di kalangan CSO di Indonesia.

 

 

Leave a Reply