Civil society organizations are a vibrant and essential feature in the democratic life of countries across the globe. CSOs collaborate with the full diversity of people and promote their rights. The essential characteristics of CSOs as distinct development actors – that they are voluntary, diverse, non-partisan, autonomous, non-violent, working and collaborating for change – are the foundation for the Istanbul principles for CSO development effectiveness. These principles guide the work and practices of civil society organizations in both peaceful and conflict situations, in different areas of work from grassroots to policy advocacy, and in a continuum from humanitarian emergencies to long-term development.

1. Respect and promote human rights and social justice CSOs are effective as development actors when they … develop and implement strategies, activities and practices that promote individual and collective human rights, including the right to development, with dignity, decent work, social justice and equity for all people.

2. Embody gender equality and equity while promoting women and girls’ rights CSOs are effective as development actors when they … promote and practice development cooperation embodying gender equity, reflecting women’s concerns and experience, while supporting women’s efforts to realize their individual and collective rights, participating as fully empowered actors in the development process.

3. Focus on people’s empowerment, democratic ownership and participation CSOs are effective as development actors when they … support the empowerment and inclusive participation of people to expand their democratic ownership over policies and development initiatives that affect their lives, with an emphasis on the poor and marginalized.

4. Promote Environmental Sustainability CSOs are effective as development actors when they … develop and implement priorities and approaches that promote environmental sustainability for present and future generations, including urgent responses to climate crises, with specific attention to the socio-economic, cultural and indigenous conditions for ecological integrity and justice.

5. Practice transparency and accountability CSOs are effective as development actors when they … demonstrate a sustained organizational commitment to transparency, multiple accountability, and integrity in their internal operations.

6. Pursue equitable partnerships and solidarity CSOs are effective as development actors when they … commit to transparent relationships with CSOs and other development actors, freely and as equals, based on shared development goals and values, mutual respect, trust, organizational autonomy, long-term accompaniment, solidarity and global citizenship.

7. Create and share knowledge and commit to mutual learning CSOs are effective as development actors when they … enhance the ways they learn from their experience, from other CSOs and development actors, integrating evidence from development practice and results, including the knowledge and wisdom of local and indigenous communities, strengthening innovation and their vision for the future they would like to see.

8. Commit to realizing positive sustainable change CSOs are effective as development actors when they … collaborate to realize sustainable outcomes and impacts of their development actions, focusing on results and conditions for lasting change for people, with special emphasis on poor and marginalized populations, ensuring an enduring legacy for present and future generations.

Guided by these Istanbul principles, CSOs are committed to take pro-active actions to improve and be fully accountable for their development practices. Equally important will be enabling policies and practices by all actors. Through actions consistent with these principles, donor and partner country governments demonstrate their Accra Agenda for Action pledge that they “share an interest in ensuring that CSO contributions to development reach their full potential”. All governments have an obligation to uphold basic human rights – among others, the right to association, the right to assembly, and the freedom of expression. Together these are pre-conditions for effective development.

Istanbul, Turkey

September 29, 2010

Download Istanbul Principles : Istanbul principles

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR – Kelak, layanan publik di Kota Makassar tak hanya diawasi lembaga seperti komisioner Ombudsman, LSM, dan lainnya, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengaku segera menggagas pembentukan Komite Pemantau Kebijakan Publik. .

Danny Pomanto menyampaikan hal tersebut saat menerima audiensi berbagai LSM di ruang kerjanya, Kantor Balaikota Makassar, Jumat (25/7/2014).

Menurutnya, lembaga tersebut akan dijadikan sebagai tempat menampungg berbagai masukan, saran dan kritik terkait kebijakan pemerintahan yang menyangkut kesejahtraan warga kota Makassar.

“Komite ini nantinya akan terdiri dari berbagai pihak yang berkompeten dan terutama menjadi wadah bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (NGO) dan tim-tim ahli lain dari berbagai disiplin ilmu,” kata suami Indira Yusuf Ismail ini.

Sejumlah aktivis LSM yang hadir pada uadiens ini, diantaranya, Loade Arumahi (dari Petir), Mulyadi, Andis Amier, Rusdi Idrus, dan Hirsan Bachtiar.

Pihak NGO, lanjut Danny, merupakan mitra yag terdekat bagi Pemerintah Kota Makassar, untuk dimintai masukan termasuk fungsi kontrol jalannya pemerintahan.

“Makassar saat ini tengah kita gerakkan menuju era elektronik, hal ini juga untuk menunjang akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas. Dengan launching smart city, kami mendorong

segala lini sistem pemerintahan menuju sistem elektronik yang terintegrasi. Dengan demikian fungsi kontrol dari segenap lapisan masyarakat akan semakin mudah,” jelas mantan konsultan tata ruang Pemkot Makassar ini.

Andis Amier, mengatakan, sebagai perwakilan LSM, pihaknya sangat mengapresiasi inisiatif Danny Pomanto untuk melibatkan LSM secara aktif dalam pembentukan komite tersebut.

“Kami senantiasa akan menjadi mitra pengingat bagi pemerintah. Semua kita lakukan demi kemajuan kota yang kita cintai ini,” katanya. (*)

Klik Link Tribunnews

PADANG, SO — Pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil merupakan tiga dimensi yang mesti seimbang untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran yang kuat sebagai mandat untuk menjalankan roda pemerintahan. Swasta sangat kuat dalam menentukan perekonomian. Sementara masyarakat kerap menjadi lingkaran kecil diantara kekuatan lingkaran besar swasta dan pemerintah.

Ini mengemuka dalam diskusi yang diangkatkan oleh Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM), Kamis (10/11) di Sekre KPMM. Diskusi ini bertemakan “Membangun Kemitraan antara LSM, Organisasi Keswadayaan Masyarakat (CBO), Swasta dan Pemerintah untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Berkelanjutan”. Kepala Cabang Dompet Dhuafa, Musfi Yendra menjadi narasumber dalam kegiatan yang digagas oleh gabungan beberapa LSM itu.

Turut hadir sejumlah LSM yang eksis di Sumatera Barat diantaranya; LP2M, Kabisat Indonesia, P3SD Padang, Totalitas, PAHAM Sumbar, YCMM, PKBI, Walhi Sumbar, Q Bar, Jemari Sumbar, LBH Pers, LBH Padang, PBHI Sumbar dan Dompet Dhuafa Singgalang.

Musfi Yendra mengatakan, Dompet Dhuafa Singgalang adalah lembaga filantropi yang menghimpun dana publik berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban, sosial kemanusiaan dan CSR perusahaan. “Ini ini disebut sebagai lembaga amil zakat, memiliki tiga aktivitas utama yaitu menghimpun dana publik, melakukan pengelolaan dan pendayagunaan,” ungkap Musfi.

Dikatakannya, Dompet Dhuafa secara nasional melaksanakan program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebencanaan, lingkungan dan advokasi hukum. “Hampir semua program Dompet Dhuafa juga dikerjakan oleh teman-teman LSM pemberdayaan yang tergabung di KPMM ini,” ungkapnya.

Diakui Musfi, dalam hal pelaksanaan program Dompet Dhuafa masih dominan charity dibandingkan pemberdayaan. “Kita ingin membangun kerjasama dengan sinergisitas dengan teman-teman LSM pemberdayaan. Kami akan belajar dari sahabat semua,” ungkapnya.

Direktur KPMM, Zainal Abadi mengatakan LSM mampu mengisi kekosongan dalam upaya menyeimbangkan kekuatan tiga dimensi swasta, pemerintah, dan masyarakat yang kerap menjadi pointer pembangunan berkelanjutan.

“Namun sebagian LSM yang selama ini tampak menjadi kurang eksistensinya akibat pendanaan yang lemah, dengan melakukan upaya yang sinergis dan konstruktif bersama pemerintah dan swasta menjadi potensi untuk mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Dikatakannya, semangat sinergisitas yang dibangun dengan Dompet Dhuafa Singgalang ini akan menjadi penguat KPMM bergerak ke depan. “Kita juga akan belajar fundraising, memberdayakan jaringan dan media yang dimiliki oleh Dompet Dhuafa Singgalang. Sinergisitas adalah jalan yang harus kita lakukan,” ungkapnya.

Klik.