20 Februari 2015
Jakarta, GATRAnews – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi kembali akan melaporkan Hakim Sarpin Rizaldi karena putusannya atas praperadilan yang dimohonkan Komjen Pol Budi Gunawan, melampaui kewenangan.
Menuru Dio dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) saat dihubungi GATRAnews, Jumat (20/2), hari ini pihanya bersama sejumlah LSM akan melaporkan Sarpin ke Mahkamah Agung (MA), setelah dua hari lalu mengadukannya ke Komisi Yudisial (KY).
“Ya, kita akan laporkan nanti pukul 13.30 WIB ke Badan Pengawas MA, karena putusannya banyak kejanggalan,” kata Dio.
Salah satu kejanggalan putusan tersebut, KUHAP sudah mengatur secara limitatif melalui Pasal 77 tentang materi atau apa saja yang bisa dipraperadilankan. Selain itu, dalam memutus pokok perkara, Sarpin sudah terlalu jauh.
“Hakim ini terlalu jauh karena sudah masuk materi pokok perkara yang harusnya menjadi kewenangan pengadilan tindak pidana korupsi,” tandasnya.
Menurut Dio, putusan Sarpin telah menjadi permasalahan hukum di Indonesia, karena mengacaukan hukum acara. Jika ini dibiarkan, maka akan menjadi pintu masuk para tersangka untuk menguji penetapan tersangka yang bukan materi praperadilan.
Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi sendiri terdiri dari sejumlah LSM, antara lain, Indonesia Corruption Watch (ICW), MAPI, Pusat Studi Kebijakan dan Hukum (PSHK), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesa (YLBHI), Indonesian Legal Roundtable (ILR), dan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
