24 Februari 2015
Jakarta – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak main main dengan rencana melibatkan publik dalam setiap kebijakan yang diambil. Setidaknya ada 6 agenda kebijakan yang akan dibahas bersama pejabat Kemendikbud dengan perwakilan masyarakat.
“Ada enam hal yang akan dibahas pada simposium kali ini. Pertama akses dan keterjangkauan, kedua kurikulum, kemudian kesejahteraan dan mutu guru, revitalisasi dewan dan komite sekolah, penataan dan pemerataan guru, dan terakhir anggaran,” ujar Kangsure Suroto, di gedung Kemendikbud, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa (24/2/2015).
Suroto merupakan perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP). Hari ini hingga besok koalisi bersama puluhan pejabat struktural Kemendikbud menggelar sebuah simposium terkait pelibatan publik dalam pengambilan kebijakan di Kemendikbud.
“Melalui simposium ini diharapkan masyarakat bisa terlibat lebih intens berinteraksi dengan kementerian lembaga. Sehingga aspirasi mereka (publik) bisa masuk dalam rencana-rencana kerja mereka (pejabat Kemendikbud),” jelas Suroto.
Menurut Suroto, anggaran pendidikan yang mencapai Rp 408 triliun, bukanlah jumlah yang kecil. Dana tersebut harus dikawal. Apalagi 60 persen dari dana itu dialirkan ke daerah.
“Kita harus mengawal, agar benar-benar bisa dikelola dengan baik di daerah. Sebenarnya tugas lebih berat ada di daerah, khususnya dinas pendidikan, terutama di tingkat kabupaten,” tutur Suroto.
“Pasca pertemuan 2 hari ini kita sudah punya format atau mekanisme yang bisa kita bangun untuk melakukan engagement,” imbuhnya.
