BerandaTopikKodeetik

kodeetik

LSM bukanlah satu, LSM adalah bagian dari masyarakat

Reformasi sudah berusia 19 tahun, negara yang disebut ‘demokrasi’ ini lahir 19 tahun yang lalu ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto. 19 tahun berlalu, meneropong...

Lokakarya Standar Global untuk Akuntabilitas di New Delhi

Late in April 25th 2017, Konsil LSM Indonesia became one of the participants in the workshop titled “Stakeholder Meeting on Added Value and Usability...

Pentingnya membangun Integritas untuk Citra Publik OMS

Laporan Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Asia 2015 secara khusus untuk Indonesia memperoleh skor 4,1 atau berada dalam range ‘keberlanjutan berkembang’. Ada 7 dimensi...

Women’s March untuk Gerakan yang Nyata

When Donald Trump was inaugurated as the 45th President of the United States of America (USA), on the January 2017, news related to the...

Transparansi Informasi untuk Akuntabilitas LSM : Anti-Hoax

Transparansi Informasi merupakan salah satu dari tujuh standar minimal akuntabilitas LSM, yang mewajibkan LSM menginformasikan secara jujur dan terbuka kepada publik. Kejujuran dan akurasi...

Penerima Manfaat dan Akuntabilitas Organisasi

Pasal 11 Partisipasi Yang dimaksud dengan partisipasi adalah Konsil LSM Indonesia melibatkan semua unsur organisasi, komunitas dan pemangku kepentingan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan...

Apakah perempuan harus benar-benar melindungi dirinya?

Di Morokko, suatu acara reality show televisi, menampilkan bagaimana make-up yang dapat menutupi luka-luka yang disebabkan terjadinya kekerasan perempuan. Meski saat ini acara tersebut...

Kode Etik Lsm

Konsil LSM Indonesia menyadari bahwa peran untuk memperjuangkan partisipasi masyarakat dalam segala proses perubahan membutuhkan pendekatan dan pentahapan yang sistematis dan berkelanjutan. Kode Etik Konsil...

Selesaikan Sengketa secara Bijak dan Adil

Pernyataan Sikap Konsil LSM IndonesiaPerkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang telah terbukti dalam jangka panjang mempengaruhi perbaikan kebijakan...

Kelemahan Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi UU PKDRT

Penulis: Nadia RosdiantiSelama kurang lebih 20 tahun, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). UU...
spot_img