Transparansi dan akuntabilitas adalah jantung dari kegiatan non-profit. Kedua hal ini adalah karakteristik yang unik yang ada pada NPO. Standar akuntansi non-profit Indonesia yang dibangun diharapkan dapat memberikan panduan jelas bagi perkembangan NPO. Standar juga kemudian dapat dikembangkan menjadi instrumen sertifikasi NPO, panduan bagi program pengembangan kapasitas NPO dan pada akhirnya juga diharapkan dapat menumbuhkan keyakinan publik untuk berkontribusi pada pekerjaan-pekerjaan sosial yang dilakukan NPO.

Kertas kerja ini adalah langkah pertama untuk memberikan peta tentang NPO di Indonesia kepada Ikatan Akuntan Indonesia. Kertas kerja ini dapat diunduh melalui tautan berikut.

Kumpulan tulisan di dalam buku ini merupakan untaian kisah perempuan usaha kecil (PUK) yang menjadi anggota Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) di Indonesia, juga para pendamping mereka. Para anggota JARPUK itu telah mendapatkan dampingan dari LSM setempat yang menjadi anggota Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK).

Melalui kisah-kisah di buku ini, pembaca dapat memahami dinamika pengembangan usaha PUK. Para PUK umumnya mengalami jatuh-bangunnya sendiri dalam mengembangkan usaha. Modal biasanya diperoleh dari tabungan atau jasa rentenir. Usaha dijalankan tanpa perlindungan ataupun bantuan saat menemui kesulitan. Usaha yang sudah berjalan pun seringkali mengalami macetnya arus pembayaran. Tak hanya soal teknis usaha, para PUK pun menghadapi persoalan-persoalan sosial dan budaya, seperti kerangkeng pikir pembagian peran jender.

Melalui buku ini, diharapkan agar kisah-kisah para perempuan usaha kecil menjadi inspirasi bagi pengembangan PUK di Indonesia.*

Perpajakan, sejak dulu adalah kata yang berkonotasi negatif, dalam artian membebani, rumit dan sebisa mungkin semua akan mencoba menghindari dengan seribu satu alasan. Bayangkan, ia disamakan dengan kematian sebagaimana ungkapan klasik. Kalau ada yang pasti dalam kehidupan ini, pasti itu adalah pajak dan kematian.

Di Indonesia, perpajakan masih relatif tertinggal dalam artian masih banyak individu atau lembaga yang tidak merasa bersalah ketika tidak melakukan kewajiban pajak apapun. Masih banyak yang mau menghabiskan banyak upaya dan usaha untuk menghindar dari kewajiban pajak. Oliver Wendel Holmes sangat tepat menyatakan bahwa taxes are what we pay for a civilized society.

Meskipun tidak berorientasi untuk memupuk keuntungan, namun kewajiban perpajakan perlu dipenuhi. Tidak selalu kewajiban tersebut berarti lembaga harus mengeluarkan dana untuk pembayaran pajak. Sebagian besar kewajiban perpajakan lembaga nirlaba adalah memotong pajak orang lain.

Buku sederhana ini berusaha memberikan panduan bagi lembaga nirlaba untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, banyak kerumitan dan kompleksitas peraturan perpajakan yang diabaikan. Penulis secara sengaja hanya mengambil aturan yang relevan, secara praktikal sering terjadi pada operasional lembaga nirlaba di Indonesia. Perlu dipahami target utama dari panduan ini adalah lembaga nirlaba yang umum saja. Bukan lembaga yang amat besar baik asset maupun kegiatannya.

Di dalam buku ini diulas aspek perpajakan yang ada dalam organisasi non-profit terutama mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 dan Pajak penghasilan Badan Pasal 25 (PPH Badan) disertai dengan contoh-contoh penghitungan PPH 21 sederhana yang bisa diaplikasikan oleh semua kalangan.

Buku ini memberikan panduan praktis untuk penggiat organisasi non-profit dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Didalamnya menerangkan mengenai prinsip perpajakan dan tata cara perpajakan termasuk kewajiban untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP, kewajiban memotong dan menyetor, kewajiban melapor dan penyelenggaraan pembukuan yang baik yang sesuai standar akuntansi.*

Jika Anda ingin memperoleh buku ini, silakan hubungi: 
Kontak Person: Reagen
Telephone: 021-8319282 / 082117771811
E-mail: reagen@integrasi-edukasi.org
Harga buku: Rp. 40.000,00

Secara substantif, pengelolaan keuangan lembaga non-profit memiliki keunikan tersendiri. Secara substantif pula, terdapat perbedaan-perbedaan apabila dibandingkan dengan aspek keuangan sektor komersial dan pemerintah. Dalam kondisi tersebut, masih terbuka luaslah ruang bagi aplikasi teori-teori keuangan.

Satu kendala yang dialami lembaga non-profit, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), adalah keterbelakangan dalam hal pengelolaan keuangan bila dibandingkan dengan pemerintah dan swasta. Minimnya literatur atau bahan pengajaran dan tulisan-tulisan yang secara spesifik membahas pengelolaan keuangan lembaga non-profit menjadi faktor yang memperberat kendala tersebut.

Akibat yang kemudian timbul adalah sulitnya mengukur transparansi dan akuntabilitas lembaga non-profit di Indonesia. Ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah tentang infrastruktur kebijakan untuk memandu lembaga non-profit, ditambah dengan lemahnya kemampuan teknis para praktisi lembaga menjadikan transparansi dan akuntabilitas barang langka. Ketika publik meminta transparansi dan akuntabilitas, jarang lembaga non-profit di Indonesia dapat memenuhinya. Padahal, masyarakat menyimpan potensi sumber pendanaan yang luar biasa bagi lembaga non-profit.

Buku ini diharapkan dapat menyumbang sedikit bagi penguatan aspek keuangan dari LSM dan lembaga nirlaba sejenis. Dengan adanya tambahan literatur, diharapkan lembaga non-profit dapat berkembang dan sejajar dengan sektor bisnis dan pemerintahan, terutama dapat menjawab tuntutan akan profesionalisme lembaga yang diminta masyarakat.

YBIE sendiri, sebagai penerbit buku ini, sudah dan sedang memberikan pendampingan kepada lebih dari 150 lembaga non-profit di Indonesia untuk peningkatan kapasitas organisasi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitasnya didukung oleh Ford Foundation, NDI dan MFP 2-Kehati.*

Jika Anda ingin memiliki buku ini, silakan hubungi: 
Kontak Person: Reagen
Telephone: 021-8319282 / 082117771811
E-mail: reagen@integrasi-edukasi.org
Harga: Rp.45.000,-