Penerbit: | Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) |
Penulis: | Noor Cholis |
Penyunting: | |
Tahun Terbit: | 2012 |
Halaman/Deskripsi | xv+134 |
ISBN: | 978-602-18582-0-2 |
Korupsi telah merangsek di semua sendi kehidupan bangsa Indonesia. Indeks persepsi korupsi enggan turun dari Bumi Pertiwi selama kurun beberapa tahun. Reformasi birokrasi yang disinyalir bisa mendorong gerbong perubahan untuk menuju kepada kondisi tata pemerintahan yang baik, berjalan sangat lambat, bagai kura-kura. Gambaran itulah yang tersaji selama masyarakat sipil yang tergabung di ASPPUK bersama kelompok perempuanmendorong integritas dan akuntabilitas penyelenggaraan negara untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi rakyat.
Dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang disusun minim keterlibatan rakyat, terutama kelompok perempuan miskin hingga pelibatan kelompok tertentu dalam masyarakat. Ini berakibat pada hasil perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama keberpihakan kepada kelompok rentan, seperti suara perempuan miskin.
Situasi perencanaan tersebut menjadi awal tererosinya integritas dan akuntabilitas aparat pemerintah dari tingkat bawah hingga nasional dalam proses pembangunan. Masyarakat pun kemudian larut dalam situasi minim-integritas dan akuntabilitas. Terjadilah saling melengkapi secara vertikal dan horizontal, antara buruknya mental birokrasi dan politisi serta ‘peniruan’ rakyat terhadap pemimpinnya. Di tangan proses pembangunan yang tidak akuntabel, program kesejahteraan rakyat seakan jauh dari ‘jangkauan’ rakyat kecil, khususnya kelompok perempuan dan anak.
Namun di tengah apatisme tersebut, perempuan-perempuan di lima daerah bekerja tanpa kenal lelah dalam mendorong terwujudnya integritas dan akuntabilitas, khususnya di kalangan pemerintah yang dekat dengan kehidupannya. Dengan dibantu LSM, mereka mendekati dan mengajak dialog Pak Lurah/Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pak Camat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan penuh kesabaran, hingga terumuskan program yang sesuai kebutuhan masyarakat. Ada keberhasilan, namun juga ada yang masih memerlukan proses dan menjadi tantangan masyarakat dan kelompok perempuan ke depan. Itulah dinamika dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di tingkat grassroot.