Bogota, Colombia – 900 civil society leaders and activists gathered in Bogota, Colombia, this week for the International Civil Society Week (ICSW) 2016 – CIVICUS.The theme for ICSW is “Active Citizens, Accountable Actions”. This means, that in demanding rights, civil society also has a responsibility to promote positive social and political change, while encouraging others to do the same.

Since Monday (25/04) various sub-themes were raised through workshops and debates focusing on accountability. Discussion included methods for building supportive environments, inclusion and active participation to create social change without violence.

Youth involvement was another issue discussed on the first day of International Civil Society Week By looking at the demographics of the world’s youth it is clear that youth involvement in the actions of civil society is important. . Specific issues of interest to youth are included such as:climate change, womens rights and socio-cultural factors are being discussed.

Disclosure of information is also being discussed, specifically the use of various tools (such as: Open Data) for the success of Sustainable Development Goals. This data is also relevant and useful for civil society organisations.
Discussion about internal improvements in civil society organizations is another highlight of the series of events. Dr Dhananjayan (Danny) Sriskandarajah, the Secretary-General of CIVICUS, stated that civil society needs to change itself before it can change the world.

In short, in his speech Danny mentioned that internal threats are as impottant as external threats for the existence of civil society.He said he trends nowadays is that individual CSOs tend to compete rather that cooperate and support each other. When the organizations becoming more professional, the temptation to be corporate is much bigger. While this threat needs to be present for civil society’s growth, its unique and diverse characteristics also need to be protected. Danny stressed that we as civil society, especially those of us who have the privilege of being paid to do what we are passionate about, have to take concrete steps to pursue a more diverse and multi-polar civil society, foster new ways of organising and mobilising, and strengthen the linkages between us all.

International Civil Society Week 2016 presents issues of importance for civil society, which must be accompanied by a sense of responsibility. It is a forum that builds support from various parties to implement the accountable actions for the positive change.
.

Bogota. Kolombia – 900 pemimpin masyarakat sipil serta aktivis sedang berkumpul di Bogota, Kolombia dalam acara International Civil Society Week 2016 – CIVICUS. Tema yang diangkat dalam pertemuan ini adalah “Masyarakat Aktif, Aksi Akuntabel”. Dimana dalam menuntut hak-hak masyarakat sipil juga memiliki kewajiban untuk mempromosikan perubahan sosial dan politik yang positif, serta mengajak stakeholder lainnya untuk melakukan hal serupa.

Semenjak Senin (25/04) berbagai sub-tema yang mendukung program-program untuk menunjukan aksi-aksi akuntabel dibahas dalam berbagai workshop, diskusi maupun debat. Program-program yang dimaksud adalah lingkungan yang mendukung, keterlibatan masyarakat secara menyeluruh, partisipasi yang aktif dan menciptakan perubahan sosial tanpa terjadinya kekerasan.

Isu mengenai keterlibatan pemuda dalam masyarakat sipil dibahas di hari pertama, dalam rangkaian acara International Civil Society Week ini. Dengan melihat demografi pemuda di dunia, keterlibatan pemuda dalam perannya terhadap aksi-aksi masyarakat sipil merupakan hal yang penting. Pembahasan mengenai isu-isu spesifik seperti; perubahan iklim, hak-hak perempuan; sosial budaya; juga menjadi topik yang hangat bagi para peserta.

Selain itu, pembahasan mengenai keterbukaan informasi juga dibahas secara spesifik melalui berbagai tools yang telah dimiliki “Open Data” untuk mewujudkan Sustainable Development Goals. Data-data ini dapat dimanfaatkan oleh organisasi masyarakat sipil untuk menempatkan organisasinya dalam isu-isu yang menjadi perhatian mereka.

Pembenahan internal organisasi masyarakat sipil juga merupakan highlight dalam rangkaian acara ini. Sekretaris Jendral CIVICUS menyebutkan bahwa masyarakat sipil harus merubah dirinya sendiri sebelum dapat merubah dunia. Singkatnya dalam pidato beliau, ia menyebutkan bahwa ancaman internal sama pentingnya dengan ancaman eksternal bagi eksistensi organisasi masyarakat sipil.

Trend yang ada saat ini, bahwa masing-masing organisasi masyarakat sipil justru cenderung berkompetisi daripada saling mendukung dalam suatu isu tertentu. Ketika organisasi semakin professional, ancaman untuk menjadi korporasi semakin besar. Hal ini adalah ancaman internal yang perlu dicegah bagi pertumbuhan dan karakteristik masyarakat sipil yang unik dan beragam. Danny menegaskan bahwa kita semua masyarakat sipil, terutama bagi kita yang dibayar untuk melakukan sesuatu yang kita sukai, dapat mengambil langkah konkrit untuk mencapai masyarakat sipil yang lebih beragam dan multi-polar, mengambil langkah baru dalam melakukan pergerakan dan memperkuat hubungan diantara masyarakat sipil.

International Civil Society Week 2016 menyampaikan bahwa dalam isu-isu yang menjadi penting bagi masyarakat sipil, harus disertai dengan rasa tanggung jawab dalam menjalankan aktivitas tersebut. Dukungan dari berbagai pihak juga harus disertakan untuk mewujudkan aksi-aksi akuntabel demi perubahan yang positif.

The El-Nino phenomenon has occurred again. The lingering effects of drought, followed by reduced rainfall has resulted a direct impact on the agricultural sector, especially the effect of possible crop failures on farmers. Farmers in Timor Leste are seriously affected.,,According to the Thomas Reuters Foundations News,around 150,000 people (12% of the population) are vulnerable. One example is the family of Lucia (44) and Fransisco (43). he main source of income for this family that has four children. Is agriculture. In a normal year, the family grows crops according to the weather cycle. However in 2016, they were unable to do this because the rain has not arrived, causing this family to suffer. To survive his family is trying to get other jobs, but the income that they get can’t compare with what they earn when they can grow and sell variety products from farming.

Besides having their main source of income dry up, another effect from El-Nino is that it is really hard to get access to clean water, making this family vulnerable to diarrhea. The variety of impacts from El-Nino phenomenon in Timor Leste have been recognised by organisations that have an interest in these issues. Some steps has been taken such as ensure that the family can have access to clean water including sanitary and toilet facilities.

In Papua New Guienea, the impacts of El-Nino have led to increased domestic violence, such as when a mother killed her husband in a fight over food..This phenomenon of climate change further involves vulnerable communities as they suffer food shortages, malnutrion, and catch diseases.Another difficulty in coping with these problems is that aid distribution isn’t reaching every community, making it harder to survive for people living in remote and difficult to access areas. El-Nino is a phenomenon that happens naturally and it can’t be avoided. The negative effects on society are the loss of a main source of income and the increased possibility of domestic violence, which , relate to the basic survival need for food.All parties need to be more aware of these impacts so they can cope with these negative effects now and in the future.

Fenomena El-Nino kembali terjadi, kekeringan yang berkepanjangan dikarenakan curah hujan yang berkurang mengakibatkan dampak langsung pada sektor pertanian terutama kemungkinan terjadinya gagal panen pada petani.
Para petani di Timor Leste mengalaminya, menurut berita yang dikutip dari Thomas Reuters Foundation News 150.000 orang (12% dari populasi) merupakan masyarakat yang rentan terkena dampak dari fenomena El Nino. Salah satu contohnya adalah keluarga Lucia (44) dan Fransisco (43), pendapatan utama dari keluarga yang memiliki empat anak ini adalah bertani. Dimana dalam setahun mereka bertanam sesuai dengan siklus cuaca. Akan tetapi, pada tahun 2016 hujan yang tidak kunjung datang membuat keluarga ini berada dalam kesulitan. Untuk tetap bertahan hidup mereka berusaha melakukan pekerjaan lain namun hasil yang mereka dapatkan sulit dengan hasil ketika mereka dapat bertani.

Selain mata pencaharian yang tertutup, dampak lainnya yang terjadi adalah sulitnya akses terhadap air bersih. Kesulitan mendapatkan akses air bersih ini juga mengakibatkan terjadinya diare bagi masyarakat yang rentan tersebut.Berbagai dampak dari fenomena El-Nino yang terjadi di Timor Leste ini disadari oleh organisasi yang memiliki ketertarikan akan isu-isu tersebut, sehingga mereka memastikan bahwa masyarakat dapat mendapatkan akses terhadap air bersih termasuk fasilitas toilet yang memadai.

Di Papua New Guinea, dampak dari El-Nino dapat memnimbulkan kekerasan dalam keluarga. Dimana dalam wawancara yang dilakukan ABC NET (AM) seorang anak bercerita bahwa ibunya membunuh ayahnya akibat bertengkar karena makanan . Fenomena perubahan iklim ini lebih jauh melibatkan masyarakat rentan dalam posisi sulit mencari makanan, kekurangan gizi, dan terserang penyakit. Kesulitan lainnya untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi akibat El-Nino adalah distribusi bantuan yang tidak dapat disampaikan secara merata, sehingga masyarakat yang tinggal di pedalaman semakin sulit untuk bertahan padahal mereka tergolong yang paling rentan.

Perubahan iklim dengan terjadinya fenomena El-Nino merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dihindari oleh masyarakat. Dampak negatif yang menyulitkan masyarakat terjadi dari mata pencaharian utama yang hilang sampai kekerasan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga. Hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan hidup primer masyarakat yaitu ketersediaan makanan. Kemungkinan ini perlu disadari oleh semua pihak untuk bisa menanggulangi dampak-dampak negatif tersebut.

Indonesia NGO Council Secretariat attended this meeting, held on 17 March 2016 at the Hotel 101, Dharmawangsa Square, Jakarta Selatan.

The meeting is a fluid network consisting of International NGOs and Development Agencies / Programs that work to address disability issues in a range of sectors including gender, health,
education, employment and labor, justice and law, volunteering, government and democracy.

The purpose of the meetings is to share updates about the programs of each participating organisation; tocreate synergy and identify opportunities through collaboration.The meeting is held every three months and chaired by member organisations / programs on a voluntary basis.

(1) The meeting was chaired by Australian Volunteers International who provided information about their programs. Two organisations who are hosting volunteers also spoke about their programs (Yayasan Damai Olaharga and Puspadi Bali):

• Australian Volunteers International are open to discussing volunteer assignments and university students projects that will assist with building the capacity of organisations

A Disability Inclusion Booklet is the result of a University of Melbourne assignment in partnership with Konsil LSM member, Satunama, click. For more information about AVI see AVI WEBSITE  or contact the Indonesian AVI office on +62 7220305 indonesia@australianvolunteers.com

• Yayasan Damai Olahraga described a program of 16 sports offered at a social and elite level to people living in Bali who have a range of disabilities. Several athletes are competing at an international level. The foundation is interested in linking with organisations in Jakarta to start a similar program. Their motto is “Sport Changes Lives” see the website or info@balisports.com and +62 361 4721585
• Puspadi Bali spoke about taking technical assistance (such as wheel chairs, prosthetics) to people in remote villages in Bali. This has enabled children to get to school and,with additional training provided by the organisation, adults to get into work. Puspadi has established Network a database to match employers and employees see the website or info@puspadibali.org and +62 361 7444620

(2) Other participants shared information about new initiatives activities:

• AGENDA (General Election Network for Disability Access) is a forum established to improve access to political and electoral opportunities for persons with a disability. Excitement was shared about the new Law on Persons with Disabilities, expected to be passed by the House of Representatives on 18 March 2016. Some reservations were raised:the law doesn’t fully embrace mainstreaming of rights of persons with a disability, only covering education, employment, social welfare and accessibility; and the issue of Disability Cards may be result in stigmatisation.
• Australian Department of Foreign Affairs (DFAT) Officers spoke about the Australia Awards and New Colombo Plan programs. Assistance is available for people with a disability who want to undertake Masters or PhD studies in Australia. NCP offers interns and student groups from Australia to work with Indonesian organisations’ projects see the website and click on “Education”.

• Persatuhan Penyandang Disabilitas Indonesia reported onthe meeting in Bangkok on 17 February 2016 of the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). A Regional Action Plan on Disability is being developed, also highlighting the importance of mainstreaming the rights of people with a disability.
• CMB is an international development agency. Its’ Indonesian programs, in cooperation with the Ministry of Health, focus on eye health, community mental health and community based rehabilitation. CBM will soon be advertising an internship in their office for a person with a disability (the current intern has secured a paid position with another international NGO). CBM have developed extensive guidelines for mainstreaming disability in health, education and water sanitation programs. Further information
• ILO (International Labor Organization) are conducting a number of projects under the pogram “Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation” (PROPEL – Indonesia). This includes work with International Corporates to develop business cases for inclusion and to promote thevalue add of CSR approaches that go beyond charity; and working with several Bupati networks to build inclusive cities.

(3) Several other participants provided information about their organisations’ activities:

• Ancora Foundation – involvement in early education and university scholarships.
• Cardno, a professional services consultancy is project managing “Australia’s Education Partnership with Indonesia – School System & Quality”, newly focusing on developing an inclusion curriculum for Madrasahs), vitally important to rural children with a disability.
• Helen Keller Foundation– provide a range of tertiary, preventative and curative eye health and nutrition services and inclusive education programs across Indonesia that take into account actual community needs and local realities.
• Special Olympics Indonesia a sports program for children and adults who have an intellectual disability: developing fitness, courage, opportunities for social interaction.
• PARA Syndicate interested in statesmanship, political campaigns and civic education, supporting activities to meet the human rights of persons with a disability.
• PT Towards Sustainable Businesses a consultancy firm focusing on advising CSR programs on sustainable development projects.
• Rawalina Foundation is a Jakarta based educational and care facility for multi-disabled visually-impaired children and young adults. Rawalina is planning to build a training centre for teachers and carers from around Indonesia, to build their capacity educate and enhance the well-being of multi-disabled visually impaired children.
• Yayasan Usaha Mulia provides healthcare, social and educational support and empowerment to poor women and children; through two community centres and organic farms in Central Kalimantan and Cipinas. YUM works on multiple projects in regions like West Java and Central Kalimantan.

The meeting’s participants were informed and enthusiastic – it was a great forum to attend. There was much useful information and opportunities to network, supporting participants to develop their attitudes and actions to meet the human rights of persons with a disability.

If you would like to join this network, contact Rayani Doodoh, Business Development Program Officer Indonesia, Australian Volunteers International, at RDoodoh@australianvolunteers.com

Sekretariat Konsil LSM Indonesia menghadiri pertemuan koordinasi lembaga donor untuk disabilitas yang diselenggarakan tanggal 17 Maret 2016 bertempat di Hotel 101, Dharmawangsa Square, Jakarta Selatan.

Peserta pertemuan tersebut terdiridari NGOI nternasional dan lembaga yang memiliki program dengan isu disabilitas termasuk di dalamnya isu gender, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan perburuhan, keadilan dan hukum, sukarelawan, pemerintahan, dan demokrasi.

Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk berbagi info program dari berbagai lembaga yang menjadi peserta, menciptakan sinergisitas, dan mengidentifikasi peluang untuk berkolaborasi. Pertemuan ini rutin dilakukan setiap 3 bulan sekali dan difasilitasi oleh organisasi anggota berdasarkan kesukarelawanan.

(1) Pertemuan pada hari Kamis lalu di fasilitasi oleh Australian Volunteers International (AVI) yang memberikan informasi tentang programnya. Dua organisasi yang menjadi tuan rumah secara sukarela yaitu Yayasan Damai Olahraga dan Puspadi Bali juga memberikan informasi tentang program yang sedang dikerjakan.

• Australian Volunteers International berdiskusi terbuka tentang penugasan relawan dan pendampingan pembagunan kapasitas organisasi terhadap proyek mahasiswa.

Berikut link buku yang berjudul A Disability Inclusion Booklet, buku tersebut ditulis oleh University of Melbourne bekerjasama dengan anggota Konsil LSM Indonesia, Satunama, klik.

Untuk informasi lebih lanjut tentang AVI dapat dilihat pada situs www.australianvolunteers.com atau menghubungi kantor perwakilan AVI Indonesia di nomor+62 7220305 danmengirimkan email ke alamat indonesia@australianvolunteers.com

• Yayasan Damai Olahraga memiliki program yang menawarkan 16 cabang olahraga untuk penyandang disabilitas di Bali. Beberapa atletnya berkompetisi di tingkat internasional. Yayasan ini tertarik bekerja sama dengan organisasi di Jakarta untuk membuat program serupa. Yayasan ini memiliki slogan “Olahraga Mengubah Kehidupan”. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat melihat situs www.balisports.com ataukirim email keinfo@balisports.comdan dapat menghubungi nomor +62 361 4721585

• Puspa di Bali berbicara tentang pemberian bantuan teknis (seperti kursi roda dan operasi saluran kemih) untuk kaum disabilitas di Bali. Program lainnya untuk anak putus sekolah, dengan memberikan pelatihan tambahan dan membuat program pencarian kerja bagi orang dewasa. Pusbadi telah meluncurkan Dnetwork yaitu pusat data yang menghubungkan antara pemberi kerja dan pencari kerja. Untuk informasi lebih lanjut dapat melihat situs puspadibali.org atau mengirimkan email ke info@puspadibali.org dan menghubungi nomor +62 361 7444620

(2) peserta lain saling berbagi informasi mengenai aktivitas insiatif yang baru:

• AGENDA (General Election Network for Disability Access) merupakan forum yang bertujuan meningkatkan akses penyandang disabilitas terhadap politik dan kesempatan untuk aktif dalam Pemilihan Umum. Kabar mengejutkan yaitu Undang-Undang tentang Orang dengan Disabilitas yang dibahas oleh anggota DPR pada tanggal 18 Maret 2016. Hukum harus berpihak juga kepada orang dengan disabilitas baik dalam bidang pendidikan, tenaga kerja, kesejahteraan sosial dan aksebilitas, serta isu Kartu Disabilitas dapat menghasilkan stigmasisasi
• Australian Department of Foreign Affairs (DFAT) berbicara tentang Australia Awards dan program New Colombo Plan (NCP). Australia Awards mendampingi orang dengan disabilitas yang mengambil program pendidikan Master atau PhD di Australia. Dan NCP menawarkan program magang bagi mahasiswa. Untuk informasi lebih lanjut dapat melihat situs indonesia.embassy.gov.au dan klik kolom“Education”.
• Persatuhan Penyandang Disabilitas Indonesia melaporkan pertemuan di Bangkok pada 17 Februari 2016 yang diselenggarakan oleh ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR). Rencana aksi kerja regional terhadap kaum disabilitas sedang dikembangkan, juga membahas pentingnya mengarusutamakan hak orang dengan disabilitas.
• CMB adalah organisasi internasional yang bekerjasama dengan Kementerian Keseharan RI. Programnya antara lain kesehatan mata, kesehatan mental, dan rehabilitas yang berbasis pada komunitas. CBM akan membuka lowongan magang di kantornya untuk orang dengan disabilitas. CBM telah mengembangkan petunjuk bagi disabilitas di bidang kesehatan, pendidikan, dan program sanitasi air.
• ILO (International Labor Organization) memiliki beberapa proyek dibawah program “Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation” (PROPEL – Indonesia). Program ini bekerjasama dengan perusahaan international untuk mengembangkan bisnis yang bersifat inklusif dan mempromosikan nilai tambah CSR dengan pendekatan kedermawanan, dan bekerja sama dengan beberapa Bupati untuk membangun kotanya.

(3)   Beberapa peserta juga memberikan informasi tentang aktivitas organisasinya:

• Ancora Foundation – bergerak di bidang pendidikan usia dini dan beasiswa universitas
• Cardno, konsultan jasa yang mengelola proyek “Australia’s Education Partnership with Indonesia – School System & Quality”, berfokus pada pengembangan kurikulum yang bersifat inklusif untuk Madrasah, ditujukan untuk anak dengan disabilitas di pedesaan.
• Helen Keller Foundation – memiliki program pendidikan pencegahan dan pemulihan kesehatan mata dan gizi di seluruh Indonesia
• Special Olympics Indonesia memiliki program olahraga untuk anak dan dewasa dengan disabilitas yang memiliki kemampuan olahraga dengan tujuan meningkatkan kebugaran, keberanian, dankemampuan interaksi sosial.
• PARA Syndicate memiliki program di bidang kewarganegaraan, kampanye politik, dan pendidikan masyarakat untuk mendukung aktivitas HAM orang dengan disabilitas
• PT Towards Sustainable Businesses sebuah perusahaan konsultan yang fokus untuk mempromosikan CSR sebagaiproyek pengembangan
• Rawalina Foundation memfasilitasi pendidikan dan kesehatan terhadap anak dan orang dewasa yang menyandang disabilitas. Berencana untuk membangun pusat pelatihan untuk guru dan perawat dari seluruh Indonesia dengantujuanmengembangkan kapasitas agar bisa memberikan jasanya kepada penyandang disabilitas
• Yayasan Usaha Mulia mendukung dan memberdayakan perempuan dan anak miskin dalam bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan. Program yang sedang berjalanya itu pertanian organik berbasis komunitas di wilayah Kalimantan Tengah dan Cipanas.

Peserta pertemuan ini saling berbagi informasi dan antusias – ini merupakan forum yang sangat baik untuk diikuti. Banyak informasi yang bermanfaat danpeluang untuk berjejaring, mendukung peserta untuk mengembangkan sikap dan tindakanyang sesuai denganprinsip HAM bagi penyandang disabilitas.

Jika anda tertarik bergabung denganjaringanini dapat menghubungi Rayani Doodoh, Business Development Program Officer Indonesia, Australian Volunteers International, di alamat email RDoodoh@australianvolunteers.com

Perwujudan partisipasi publik dalam pendidikan nasional seyogyanya tidak hanya dalam penyelenggaraan pendidikan seperti mendirikan sekolah swasta. Namun lebih jauh lagi publik juga dapat berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan, diantaranya perumusan kebijakan dan pengawasan pengelolaan pendidikan. Partisipasi semacam ini penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan agar lebih transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada perbaikan akses, mutu, dan keadilan sosial dalam pendidikan itu sendiri.

Atas dasar semangat itulah, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP) menyelenggarakan Dialog Kebijakan Pendidikan dan Aksi bersama Kementerian dengan Masyarakat Sipil, pada 7 – 8 Januari 2016 di Jakarta.

Dialog ini diharapkan dapat membuahkan kesepahaman antara masyarakat sipil dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tentang masalah kebijakan pendidikan nasional. Selain itu dialog juga diharapkan melahirkan kesekapatan aksi bersama antara Kemdikbud dengan masyarakat sipil dalam mendorong perbaikan pada akses, mutu dan keadilan sosial dalam pendidikan.

Setidaknya ada enam isu strategis yang dibahas dalam dialog, yakni: tata kelola guru; peran serta masyarakat; tata kelola anggaran pendidikan; pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi di sektor pendidikan; kurikulum dan Ujian Nasional (UN); dan pendidikan vokasional.

Para pejabat eselon I dan II Kemdikbud bersama perwakilan masyarakat sipil, dan para aktor pendidikan mengikuti setiap diskusi kluster. Mekanismenya pejabat Kemdikbud memaparkan masalah kebijakan serta solusi dari permasalahan isu strategis tersebut dan masyarakat sipil memberikan respon berupa pandangan serta menawarkan rekomendasi kebijakan.

Dalam klaster tata kelola guru misalnya terdapat isu seperti rekrutmen pendidikan calon guru, status dan kesejahteraan guru, kepangkatan dan jenjang karir guru, ketimpangan sebaran guru, politisasi guru, serta mengenai desentralisasi dan sentralisasi pengelolaan guru.

Sementara klaster peran serta masyarakat akan membahasa revitalisasi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite Sekolah sejauh ini dinilai belum mampu mewadahi interaksi dan kepentingan orang tua murid dalam pengelolaan sekolah. Selain itu, relasi Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dinilai belum kuat sehingga sinergi kerja dua lembaga ini belum maksimal dalam mendorong perbaikan kualitas tata kelola pendidikan didaerah.

Pembahasan di klaster tata kelola anggaran akan fokus pada satuan biaya infrastruktur pendidikan. Satuan biaya infrastruktur, yaitu gedung dan sarana prasarana sekolah sangat penting sebagai dasar perhitungan rencana anggaran pemerintah pusat dan daerah. Namun sayangnya belum ada dasar hukum untuk menghitung hal tersebut. Selain itu, klaster ini juga membahas regulasi sumbangan dan pungutan sekolah yang selalu diributkan oleh orang tua murid.

Lain lagi diskusi klaster pencegahan korupsi di sektor pendidikan yang membahas pencegahan korupsi baik di lingkungan Kemdikbud maupun dana pendidikan yang ditransfer ke daerah. Dalam klaster ini dibahas aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi (PPK) Kemdikbud tahun 2015, penerapan zona integritas di Kemdikbud, pencegahan korupsi di Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), serta pencegahan korupsi dan pelibatan publik dalam pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Alokasi Khusus (DAK), sertifikasi guru dan dana pendidikan lain yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah.

Sementara perkembangan revisi dan penerapan kurikulum baru, didiskusikan pada klaster kurikulum dan Ujian Nasional. Selain dibahas juga mengenai seluk beluk permasalahan Ujian Nasional agar tidak lagi menjadi “momok” bagi siswa yang mengikutinya.

Dan klaster pendidikan vokasional yang sangat strategis karena tingginya permintaan masyarakat atas sekolah kejuruan yang tidak diimbangi dengan suplai. Mutu sekolah kejuruan, standarisasi guru yang mengajar serta upaya untuk meningkatkan kemampuan guru harusnya menjadi perhatian pemerintah dan publik untuk meningkatkan mutu sekolah kejuruan.

Pada akhir dialog, Kemdikbud dan masyarakat sipil akan menandatangani kesepahaman dan kesepakatan yang akan menjadi rencana kerja KMSTP guna mendorong perubahan pada akses, mutu dan keadilan sosial untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Sebagai informasi, KMSTP merupakan kumpulan organisasi masyarakat sipil yang melakukan kerja dan advokasi untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Koalisi ini diinisiasi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), Article 33 Indonesia, Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK), Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan didukung oleh USAID/ Program Representasi (ProRep).

Akhir 2016 ini, Ban Ki-moon akan mengakhiri dua periode jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal PBB. Dan selama 70 tahun keberadaan lembaga tersebut, PBB belum pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Namun, kini mulai muncul suara-suara yang mendesakkan perubahan.

Pada pertengahan Desember lalu, presiden Majelis Umum dan Dewan Keamanan bersama-sama merilis surat yang mengundang negara anggota untuk mengajukan calonnya. Beberapa kampanye untuk mendorong munculnya calon perempuan telah berjalan dengan baik, diantaranya upaya dari The Elders –kelompok negarawan terkemuka yang diketuai oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan dan Woman SG –kelompok pemimpin perempuan global. Namun, nantinya lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB – yakni Inggris, Perancis, Rusia, Cina dan Amerika Serikat- harus setuju terhadap calon yang dipilih oleh 193 negara anggota pada akhir tahun ini.

Setidaknya ada tujuh nama perempuan kandidat yang beredar dalam bursa calon Sekjen PBB tersebut. Mereka antara lain Presiden Chile Michelle Bachelet, Direktur Jenderal UNESCO Irina Bokova dari Bulgaria, Komisioner Eropa untuk Anggaran dan Sumberdaya Manusia Kristalina Georgieva, Kanselir Jerman Angela Merkel, Administrator UNDP Helen Clark, Menteri Luar Negeri Kroasia Vesna Pusic, dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Ada kandidat lain?

Klik Devex.com