Blog - Page 8 of 48 - Konsil LSM

KPMM Sumatera Barat Gelar Talkshow Interaktif untuk sosialisasikan Prinsip Bisnis dan HAM di Radio

-

July 24, 2018

Direktur KPMM Sumatera barat, Alison (Kiri) dan Resta, Penyiar RRI (Kanan) fto bersama usai melakukan Talkshow Interaktif Bisnis dan HAM

Padang, Konsil LSM Indonesia – Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani (KPMM), LSM yang berbasis di Propinsi Sumatera Barat menggelar roadshow ke beberapa stasiun penyiaran radio di Sumatera Barat, roadshow tersebut bertujuan mensosialisasikan Panduan Prinsip Bisnis dan HAM PBB di Sumatera Barat.

Dalam acara yang dipandu oleh Resta dan Dani, penyiar Radio Republik Indonesia (RRI), Direktur KPMM Alison Putra memperkenalkan bahwa Prinsip Bisnis dan HAM PBB adalah sebuah panduan yang diterbitkan oleh PBB melalui resolusi Dewan HAM PBB nomor 17/4 tahun 2011. Pada resolusi tersebut, Indonesia bersama mayoritas negara anggota PBB merupakan negara yang menyetujui diterbitkannya resolusi PBB tersebut. Alison mengapresiasi langkah pemerintah yang menyetujui resolusi tersebut dalam sidang Dewan HAM PBB. Meski demikian, menurut Alison dalam praktiknya pelanggaran HAM yang disebabkan aktivitas bisnis di Indonesia masih sering terjadi, padahal seharusnya sebagai konsekuensi dari diterbitkannya resolusi tersebut, Indonesia wajib menerapkan dan mengawasi praktik bisnis di Indonesia.

Alison menambahkan, bahwa menghormati HAM di sektor bisnis sudah merupakan konsesus internasional, masyarakat Internasional sangat memperhatikan praktik-praktik bisnis di Indonesia yang dinilai kerap melanggar Ham, diantaranya sektor perkebunan dan pertambangan. Ia mencontohkan, bahwa beberapa waktu lalu Uni Eropa menyatakan akan memboikot Minyak Sawit dari Indonesia karena banyaknya kasus pelanggaran HAM di sektor kelapa sawit, selain itu beberapa waktu lalu perusahaan kelapa sawit skala Internasional di Riau harus menutup unit perkebunannya karena oleh Investor Perbankan Eropa dinilai melanggar HAM, sehingga mereka memutuskan mencabut investasinya. Oleh karena itu, menerapkan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM PBB juga merupakan upaya menjaga sustainability bisnis di Indonesia.

Anggota Konsil LSM Mengikuti Pelatihan Monitoring Bisnis dan HAM di Bogor.

Pada talkshow tersebut RRI juga memberikan kesempatan untuk diskusi interaktif kepada masyarakat yang ingin bertanya maupun sharing cerita, respon antusias masyarakat begitu terasa pada talkshow interaktif tersebut. Selain isu perkebunan, masyarakat juga menyoroti maraknya pasar atau retail modern yang mematikan UMKM, namun begitu masifnya dan besarnya modal yang dimiliki perusahaan tersebut, membuat UMKM harus kalah bersaing dan menutup usahanya. Milihat kondisi demikian, harusnya pemerintah daerah sangat mengontrol ketat izin-izin retail atau pasar modern di Indonesai untuk tidak mematikan usaha masyarakat kecil. Hal tersebutlah yang diungkapkan oleh Arlan, salah satu pendengar RRI Padang.

Sebelumnya, sebagai upaya menyasar generasi muda di Sumatera Barat agar peduli dan sadar akan HAM di sektor Bisnis, Alison juga menjadi narasumber pada talkshow interaktif di Star FM, chanel radio yang sangat populer di Kota Padang. Pada talkshow tersebut, Alison mengajak kepada generasi muda Sumatera Barat untuk menjadi bagian dari komunitas masyarakat yang sadar dan peduli HAM untuk tidak ragu melaporkan dan mengkritisi praktik-praktik bisnis yang terindikasi melakukan pelanggaran HAM dilingkungan masing-masing.

KPMM Sumatera Barat merupakan anggota dan perwakilan Konsil LSM Indonesia di Sumatera Barat sejak tahun 2012, untuk mempelajari KPMM silahkan KLIK DISINI. Konsil LSM Indonesia atas dukungan dari ICCO Indonesia bekerjasama dalam melakukan advokasi Prinsip Bisnis dan HAM PBB di Indonesia.

Untuk mempelajari Prinsip Bisnis dan HAM PBB, anda juga dapat mengunduh Buku Saku Panduan Prinsip Bisnis dan HAM PBB

Selamat Hari Anak Nasional

Slider

admin web

-

July 23, 2018

0

LSM dan Kementerian mengikuti Training of Trainer Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Berita Umum

admin web

-

July 16, 2018

0

Mendorong penguatan dan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan praktik bisnis yang peduli dan menghormati HAM, Konsil LSM Indonesia mengadakan program pelatihan bagi aktivis LSM dan Lembaga Negara terkait. Program yang bertajuk “Monitoring Implementasi Prinsip-Prinsip Bisnis dan HAM di Indonesia” tersebut diadakan di Bogor pada 10 – 13 Juli 2018, diikuti setidaknya oleh 15 LSM dari berbagai daerah di Indonesia, terdapat juga Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Kopereasi dan UKM yang hadir sebagai peserta.

Direktur Eksekutif Konsil LSM Indonesia, Serlyeti Pulu menerangkan bahwa pelatihan ini merupakan salah satu dari upaya Konsil LSM Indonesia dalam mendorong diterapkannya prinsip-prinsip bisnis dan HAM oleh Pemerintah dan pelaku Usaha di Indonesia. Selain itu, Serlyeti pulu juga menerangkan bahwa selain mengadakan seminar dan diskusi publik, melalui Jurnal Akuntabilitas, sebuah jurnal ilmiah yang diterbitkan setiap tahun, Konsil LSM Indonesia mengangkat isu Bisnis dan HAM di Indonesia pada jurnal yang akan segera diterbitkan.

Dihadapan para peserta pelatihan, Wahyu Wagiman, Direktur Eksekutif ELSAM sekaligus fasilitator pelatihan mengungkapkan bahwa berdasarkan data laporan yang diterima oleh Komnas HAM, dari ribuan kasus dugaan pelanggarn HAM yang terjadi di Indonesia, saat ini korporasi menduduki peringkat ke dua sebagai entitas dengan kasus pelanggaran HAM tertinggi setelah Polri. Untuk itu, Wahyu Wagiman menekankan, bahwa pelatihan ini akan sangat bermanfaat bagi kalangan aktivis LSM khususnya di daerah, dimana kasus pelanggaran HAM dan konflik antara masyarakat dengan korporasi kerap terjadi.

Ditengah para aktivis LSM yang mengikuti pelatihan, Ferry Firmansyah utusan dari Kementerian Koperasi dan UKM mengungkakan pandangannya bahwa berbicara tentang HAM juga harus berbicara usaha ecil, ia menceritakan pengalamannya dimana UKM saat ini masih minim perlindungan. Menurut Ferry dari sisi finansial akses modal UMKM sangat terbatas dibandingkan korporasi besar, dari sisi persaingan usaha, UMKM juga kalah bersaing dengan korporasi. Ia Ferry mencontohkan, banyak usaha-usaha yang dirintis oleh masyarakat kecil harus gulung tikar karena pasar dan toko modern mulai menjamur hingga perkampungan, hal ini merupakan persaingan yang tidak adil. Namun demikian, menurut Ferry Kemenkop UMKM sudah melakukan berbagai upaya untuk melindungi para pelaku usaha kecil tersebut, ia juga menuturkan sulitnya menyadarkan pemerintah daerah selaku pihak yang memberikan izin untuk dapat mengontrol dan mengawasi penyebaran pasar dan toko modern.

Mengakhiri pelatihan tersebut, peserta membuat komitmen RTL (Rencana TIndak Lanjut) yang bertujuan mengadvokasi penerapan-penerapan Prinsip Bisnis dan HAM di daerah asalnya masing-masing. Diantaranya yaitu mengupayakan mengampanyekan isu Bisnis dan HAM dalam forum-forum yang melibatkan perusahaan, Masyarakat dan pemerintah di daerah.

Panduan Prinsip Bisnis dan HAM PBB merupakan kerangka kerja yang disahkan oleh PBB pada tahun 2011, terdiri dari 31 butir prinsip-prinsip yang disusun dalam kerangka Prinsip Umum kemudian pilar-pilar yang terkandung dari prinsip umum dimana masing-masing pilar tersebut terdiri dari prinsip dasar dan prinsip operasional bagaimana menghormati, melindungi dan memulihkan Masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM oleh perusahaan. Indonesia merupakan salah satu negara yang menyetujui resolusi PBB tersebut.

Konsil LSM Indonesia juga menerbitkan Buku Saku Panduan prinsip-prinsip Bisnis dan HAM PBB, silahkan klik untuk Download.

Jurnal Akuntabilitas OMS Edisi V

Jurnal Akuntabilitas

admin web

-

July 6, 2018

0

DOWNLOAD :

Jurnal AKuntabilitas Organisasi Masyarakat Sipil Edisi V Tahun 2017 – Peluang dan Tantangan Kerjasama antara LSM dan Perusahaan : Pengentasan Kemiskinan dan Keberlanjutan Lingkungan

PILAR PERLINDUNGAN DALAM UNGPs ON BUSSINES AND HUMAN RIGHT BAGIAN 1

admin web

-

June 26, 2018

0

Pilar pertama dalam UNGP adalah pilar perlindungan yang merupakan tugas dari negara. Terdapat prinsip-prinsip dasar dan operasional dalam pilar ini. Prinsip-prinsip yang mendasari pilar pertama adalah negara harus melindungi dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan bisnis, di wilayah dan atau yuridiksi mereka. Hal ini termasuk langkah-langkah dalam mencegah, menyelidiki, menghukum dan memulihkan pelanggaran tersebut melalui kebijakan, legislasi, peraturan dan sistem peradilan yang efektif. Selain itu negara juga harus menyampaikan secara jelas ekspektasi bahwa seluruh perusahaan bisnis yang berdomisili di dalam wilayah dan atau yurisdiksi mereka menghormati HAM di seluruh operasi mereka. Sedangkan prinsip-prinsip operasional yang ada mencakup beberapa hal yaitu fungsi kebijakan dan peraturan negara, hubungan negara dan bisnis, penghormatan bisnis dan HAM di wilayah konflik, memastikan keterpaduan kebijakan.

Dalam memenuhi tugas untuk melindungi HAM dan menjalankan fungsi kebijakan dan peraturan, negara harus :

Menegakkan hukum yang ditujukan kepada, atau memiliki dampak pada keharusan perusahaan bisnis untuk menghormati hak asasi manusia, dan secara periodik membuat penilaian atas kecukupan dari hukum tersebut dan mengatasi kekurangan yang ada;
Memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang lain mengatur pembentukan dan operasi yang sedang berjalan dari perusahaan bisnis, seperti hukum perusahaan, tidak menghambat tetapi membuat bisnis menghormati hak asasi manusia;
Memberikan panduan yang efektif kepada perusahaan bisnis tentang bagaimana menghormati HAM dalam pelaksanaan operasi mereka;
Mendorong, dan ketika pantas mensyaratkan, perusahaan bisnis untuk berkomunikasi tentang bagaimana mereka mengatasi dampak terhadap HAM

Kegagalan untuk menegakkan hukum yang berlaku baik yang secara langsung maupun tidak langsung mengatur penghormatan bisnis pada hak asasi manusia seringkali merupakan kekurangan hukum yang ada dalam praktik negara. Contohnya dapat dilihat dengan sedikitnya perkara pidana perburuhan yang bisa menjatuhkan sanksi kepada pemberi kerja atau pengusaha akibat melakukan pelanggaran atas hak-hak pekerja[i]. Contoh lainnya pada kasus pembakaran lahan dan hutan yang terjadi di Riau dan Jambi yang sempat menimbulkan polusi udara akibat kabut asap hasil dari pembakaran, para pengusaha yang diajukan ke pengadilan divonis bebas padahal secara nyata terdapat kerusakan lingkungan dan pencemaran yang berdampak pada masyarakat sekitar wilayah bahkan meluas sampai ke negeri tetangga.[ii] Oleh karena itu sangat penting Negara untuk mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan.

Penting juga bagi negara untuk menilai kembali apakah hukum yang ada mencakup perkembangan situasi yang ada agar mereka memberikan suatu keadaan yang kondusif bagi bisnis untuk menghormati hak asasi manusia. Misalnya, kejelasan tentang pengelolaan tata guna lahan yang selama ini berpotensi konflik baik horizontal maupun vertikal. Kajian yang dilakukan oleh Direktorat Sumber Daya Mineral Dan Pertambangan, Bappenas menunjukan terjadinya tumpang tindih Kawasan kehutanan dengan pertambangan, sehingga ada sekitar 22 perusahaan tambang berada di Kawasan konservasi dan hutan lindung yang sudah mengantongi izin untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Hal ini tentunya harus diambil langkah untuk melindungi pemangku hak dan juga perusahaan bisnis yang selama ini dituduh melakukan pengrusakan hutan.

Hukum dan kebijakan harus perlu disertai dengan panduan yang cukup jelas agar perusahaan dapat menghormati hak asasi manusia dan menaruh perhatian sampai pada peran struktur manajemen. Panduan yang disusun ini juga harus dapat memperlihatkan hasil yang dicapai sehingga dapat mengakomodir praktik-praktik terbaik yang dilakukan. Panduan yang disusun juga termasuk uji tuntas HAM dengan mempertimbangkan aspek keadilan gender, kerentanan, marginalisasi dan kelompok masyarakat adat, perempuan, kelompok minoritas, anak-anak, penyandang cacat, pekerja migran dan keluarganya. Saat ini panduan tersebut sedang dalam penyusunan yang dibawah koordinasi kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM yang menyusun panduan uji tuntas untuk tiga sektor bisnis yaitu pariwisita, pertambangan dan perkebunan.

Lembaga Hak Asasi Manusia yang tunduk pada prinsip-prinsip Paris untuk konteks Indonesia mungkin Komnas HAM dan Kementerian Hukum dan HAM memainkan peranan penting dalam membantu negara mengidentifikasi apakah hukum-hukum terkait sesuai dengan kewajiban hak asasi manusia mereka dan apakah telah secara efektif dijalankan, dan dalam menyediakan panduan tentang hak asasi manusia juga kepada perusahaan bisnis dan aktor non-Negara lainnya.

Komunikasi oleh perusahaan bisnis tentang bagaimana mereka mengatasi dampak hak asasi manusia dapat berupa diskusi informal dengan pemangku kepentingan yang terkena dampak sampai kepada laporan publik resmi, dan negara berperan dalam mendorong komunikasi ini dapat melalui kebijakan atau hukum termasuk memastikan aksesibilitasnya. Ketentuan yang dibuat juga harus memperhitungkan resiko yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan individu dan fasilitas; ketentuan hukum lainnya yang mengatur kerahasian komersial; dan ukuran serta struktur perusahaan yang berbeda-beda. Persyaratan pelaporan finansial sebagai bagian dari komunikasi juga harus mencakup penjelasan bahwa dampak-dampak hak asasi manusia dalam beberapa kesempatan dapat menjadi penting dan signifikan kepada peforma ekonomi dan perusahaan bisnis.

Hubungan Negara dengan Bisnis

Negara-negara harus mengambil langkah-langkah tambahan untuk melindungi dari pelanggaran HAM oleh perusahaan bisnis yang dimiliki atau dikontrol oleh Negara, atau yang menerima dukungan substansial dan layanan jasa dari badan-badan Negara seperti badan kredit ekspor dan badan penjaminan atau asuransi investasi resmi dengan mensyaratkan uji tuntas hak asasi manusia. Dalam konteks Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara.

Negara harus melaksanakan pengawasan yang memadai dalam rangka untuk memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum HAM internasional ketika mereka bekerjasama melalui kontrak dengan, atau mengatur, perusahaan bisnis untuk menyediakan layanan yang mungkin dapat memiliki dampak pada penikmatan hak asasi manusia. Negara-negara harus memajukan penghormatan terhadap HAM oleh perusahaan bisnis yang mana dengan hal tersebut mereka melakukan transaksi komersial.

[i] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt555c4802b2e6c/penegakan-pidana-perburuhan-lemah

[ii] https://nasional.tempo.co/read/778544/petinggi-perusahaan-pembakar-lahan-divonis-bebas

https://sains.kompas.com/read/2017/01/30/16405761/pt.rkk.divonis.bebas.dari.dakwaan.dalam.kasus.kebakaran.gambut

*Untuk mempelajari UNGP Bisnis dan HAM lebih lanjut, Konsil LSM Indonesia telah menerbitkan Buku Saku Panduan Prinsip-prinsp Bisnis dan HAM

Download GRATIS

.

Uncategorized

admin web

-

June 14, 2018

0

Sejarah Tersusunnya United Nation Guideline Principles (UNGPs) on Bussines and Humanright

admin web

-

May 30, 2018

0

UNGPs Bussines and Humanright di tingkat Global

Prinsip- Panduan Bisnis dan HAM/UN Guiding Principles on Bussines and Human Right (UNGPs) ini disusun untuk menjembatani pertentangan yang cukup keras antara para penggiat HAM dengan kalangan koorporasi. Isu terkait operasi dari koorporasi dengan pelanggaran HAM sudah muncul di era tahun 1990an bersamaan dengan ekspansi perusahaan-perusahaan transnasional. Hal ini menimbulkan polemik berkepanjangan dan sulit ditemukan titik tengahnya bahkan oleh Komisi HAM di PBB sekalipun. Kemudian pada tahun 2005 Sekertaris Jenderal PBB menunjuk seorang perwakilan khusus, Prof John Gerard Ruggie untuk menyusun sebuah kerangka dasar yang dapat mempertemukan antara kepentingan bisnis dan Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2008, Prof Ruggie berhasil mengembangkan kerangka untuk untuk Bisnis dan HAM. Kerangka ini terdiri dari 3 (tiga) pilar yang masing-masing menunjukan peranan dari setiap stakeholder yang terkait yaitu Pilar Perlindungan, Pilar Penghormatan, dan Pilar Pemulihan.

Pada bulan Juni 2011, seluruh anggota Dewan HAM PBB secara aklamasi menyetujui kerangka yang disusun oleh Prof. J.G Ruggie dan kemudian disyahkan menjadi Prinsip-prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM (selanjutnya disebut Prinsip-prinsip Panduan) /UN Guiding Principles on Bussines and Human Right (UNGPs).

Diskursus di tingkat global yang saat ini terjadi adalah kemungkinan untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM dari yang sifatnya voluntary menjadi mandatory. Pada akhir sesi ke-26 pertemuan Dewan HAM PBB pada tanggal 26 Juni 2014, Dewan HAM mengadopsi resolusi 26/9 yang memutuskan “untuk membentuk kelompok kerja antar-pemerintah terbuka pada perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yang mandatnya untuk menguraikan instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk mengatur, dalam hukum hak asasi manusia internasional, kegiatan perusahaan transnasional dan perusahaan bisnis lainnya.”[1] Sampai sekarang kelompok kerja tersebut masih berproses menyelesaikan mandatnya.

UNGPs Bussines and Humanright Di Indonesia

Pada tahun 2011, bersamaan dengan diadopsinya Prinsip-prinsip Panduan, Dewan Hak Asasi Manusia juga membentuk Kelompok Kerja Bisnis dan Hak Asasi Manusia dengan tugas utama untuk mendorong implementasi dan diseminasi Prinsip-prinsip Panduan, mengidentifikasi dan bertukar praktik-praktik yang baik, membantu membangun kapasitas institusional negara-negara berkembang dan usaha kecil/menengah, dan memberikan rekomendasi lebih lanjut kepada Dewan (Giacca, 2014 dalam ELSAM dan Komnas HAM, 2017).[2]

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dalam forum Bisnis dan HAM

Indonesia sebagai salah satu negara besar tempat beroperasinya berbagai macam perusahaan transnasional memiliki kepentingan yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan Prinsip-prinsip Panduan ini. Hal ini kemudian mendorong inisiatif dari beberapa organisasi masyarakat sipil untuk mendorong UNGPs on Bussines and Humanright walaupun sifatnya voluntary agar memiliki kerangka landasan hukum yang jelas. Komnas HAM kemudian berinisiatif menyusun Penyusunan RAN Bisnis dan HAM Bersama dengan ELSAM. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang meluncurkan RAN Bisnis dan HAM yang diinisiasi National Human Rights Institutions (NHRIs) serta organisasi masyarakat sipil. Peluncuran dilakukan oleh Komnas HAM bersama ELSAM pada 16 Juni 2017 melalui Peraturan Komnas HAM No.1 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM yang sudah dicatat dalam lembaran negara no. 856.[3]

Kendatipun RAN Bisnis dan HAM sudah disusun namun karena baru sebatas Perkomnas HAM yang berlaku di internal Komnas HAM dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang terkait dengan koorporasi. RAN HAM dan Bisnis seyogyanya dikeluarkan oleh pemeritah yang juga memiliki determinasi yang cukup kuat kepada koorporasi. Untuk melakukan konsolidasi di tingkat pemerintah kemudian ditunjuklah Focal Point Bussines and Humanright yaitu Bapak Prabianto dari Kementerian Koordinator Perekonomian yang memiliki tugas selain melakukan konsolidasi juga mendorong adanya RAN Bisnis dan HAM yang disyahkan dengan Peraturan minimal setingkat Peraturan Presiden. Diskursusnya saat ini antar lembaga pemerintah adalah apakah RAN HAM Bisnis dan HAM akan menjadi satu dokumen tersendiri atau diintegrasikan dengan RAN HAM dan diskursus tersebut masih didiskusikan sampai dengan saat ini.

================================================================

Daftar Pustaka :

[1] http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/IGWGOnTNC.aspx

[2] Ibid, hlm. 112

[3] Aji, Sekar Banjaran. (2017). Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM Pintu Masuk Implementasi UNGPs di Indonesia. Diambil dari: http://elsam.or.id/2017/06/rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-ham-pintu-masuk-implementasi-ungps-di-indonesia/ (30 Oktober 2017)

– Fitri Soenarto –