Konsil LSM Indonesia – Sebagai upaya mempromosikan dan mengkampanyekan isu akuntabilitas bagi Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia kepada media massa nasional, Konsil LSM Indonesia melakukan kunjungan ke Redaksi TEMPO (Kamis, 16 maret 2018), delegasi Konsil LSM Indonesia yang terdiri dari Ketua Komite Pengarah Nasional (KPN), Frans Toegimin; Manajer Program Fitriani Soenarto; Komunikasi Fahd Riyadi, diterima oleh Kodrat Setiawan Jurnalis senior Tempo untuk deks nasional dan Imam Hamdi reporter tempo rubrik politik.

Dalam pertemuan tersebut Frans Toegimin memperkenalkan Konsil LSM Indonesia sebagai oraganisasi konsorsium yang mempromosikan isu akuntabilitas LSM dan demokratisasi di Indonesia. Frans menerangkan bahwa saat ini berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Indonesia terdapat lebih dari tiga ratus ribu LSM yang terdaftar, besarnya jumlah LSM tersebut tidak lantas membuat citra LSM semakin positif di mata publik, yang terjadi justru sebaliknya, dimana berdasarkan hasil Riset SMERU pada maret 2017 menempatkankepercayaan LSM sangat rendah bersanding denga nlembaga pemerintah yang dikenal korup. Negatifnya citra LSM menurut Frans dikarenakan adanya praktik tidak sehat yang dilakukan LSM, baik itu melakukan pemerasan, berkolusi dengan oknum pemerintah untuk KKN dan hal-hal negatife lainnya, ataupun tindakan tidak profesional lainnya. Oleh karena itu,  gabungan LSM dari berbaga Indonesia yang tergabung dalam Kelompok Kerja Akuntabilitas menginisiasi berdirinya Konsil LSM Indonesia dengan tujuan untuk mempromosikan praktik-praktik akuntabilitas bagi LSM di Indonesia, khususnya bagi anggota konsil LSM Indonesia yang saat ini berjumlah 108 LSM,. Wujud akuntabilitas Konsil LSM dituangkan dalam Standar Minimal Akuntabilitas (SMA) LSM, merupakan panduan minimal yang dapat diterapkan LSM untuk dapat dikatergorikan akuntabel, dimana secara berkala Konsil LSM Indonesia melakukan assessment terhadap anggota-anggotanya.

Disamping melakukan promosi akuntabilitas, Konsil LSM Indonesia juga aktif dalam melakukan program-program penguatan kapasitas bagi LSM anggotanya, riset, advokasi dan berjejaring dengan jaringan global. Advokasi untuk mendorong pemerintah mengimplementasikan Panduan Prinsip Bisnis dan HAM PBB di Indonesia merupakan salah satu fokus advokasi KonsilLSM Indonesia, selain itu juga riset tentang organisasi masyarakat sipil di Indonesia bekerjasa dengan USAID.  Dari hasil riset tersebut diketahui bahwa indeks keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia tergolong lemah, oleh karena itu Konsil membuat platform penggalangan dana secara daring dengan nama BersamaBerdaya.com. Fahd Riyadi selaku staf komunikasi di Konsil LSM menuturkan bahwa, BersamaBerdaya dibuat khusus untuk menjembatani partisipasi public bagi program-program LSM yang bertujuan memberdayakan masyarakat, prinsip akuntabilitas menjadi indikator utama bagi lSM yang akan membuat atau mengkampanyekan proyeknya di BersamaBerdaya.com.

Dalam diskusi antara Konsil LSM Indonesia dan TEMPO, Kodrat Setiawan, Jurnalis Senior TEMPO mengungkapkan bahwa tempo pernah bekerjasama dengan salah satu LSM di Indonesia untuk publikasi  isu-isu hukum, sehingga TEMPO sudah tidak asing lagi ketika harus berkomunikasi dengan LSM. Secara khusus Kodrat menyampaikan ucapan terimakasihnya dan mengapresiasi Konsil LSM yang telah melakukan kunjungan ke redaksi TEMPO.

Menanggapi upaya Konsil dalam mempromosikan akuntabilitas melaui penerapan Standar Minimal Akuntabilitas bagi LSM, Kodrat mempertanyakan tingkat partisipasi LSM dalam menerapkan SMA yang dikampanyekan oleh Konsil LSM, Fitriani Soenarto menjelaskan, bahwa penerapan SMA bagi LSM anggota Konsil bersifat kesukarelaan, dan sebagai upaya dukungan Konsil bagi anggotanya, Konsil LSm melakukan assessment secara berkala bagi LSM anggotanya, dimana konsil akan mempromosikan LSM yang memenuhi SMA dan akan memberikan peningkatan kapasitas bagi LSM yang belum memenuhi SMA.

Mengakhiri kunjungan media visit di redaksi TEMPO, Konsil LSM Indonesia memberikan cindera mata dan publikasi jurnal, buku dan laporan Konsil LSM Indonesia, oleh Redaksi TEMPO Konsil LSM Indonesia diperkenalkan pada fitur-fitur dan ruang kerja redaksi TEMPO.

Bersama Berdaya adalah sebuah platform Penggalangan Dana berbasis daring yang dikembangkan oleh Konsil LSM Indonesia sebagai solusi bagi LSM di Indonesia terutama anggota Konsil LSM Indonesia untuk dapat melakukan penggalangan dana dalam mendukung keberlanjutan program-program pemberdayaam masyarakat. Pada tanggal 18 Januari 2018, situs www.bersamaberdaya.com secara resmi mulai menggalang dana publik. Ada 4 (empat) anggota Konsil LSM yang menjadi peserta awal untuk berkampanye.

BersamaBerdaya.com menerapkan prinsip akuntabilitas, seluruh proyek yang diajukan oleh LSM harus dapat memenuhi kriteria pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mendukung kemandirian masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat, bukan pemberdayaan ataupun penggalangan dana bagi kebutuhan ataupun kepentingan individu.

Dalam memaksimalkan Situs BersamaBerdaya.com untuk dapat semaksimal mungkin bermanfaat dan membantu LSM dalam melakukan alternatif pendanaan untuk kegiatan-kegiatan sosial pemberdayaan masyarakat, dan lingkungan Konsil LSM Indonesia kembali mengundang LSM angota untuk mengisi proyek-proyek di BersamaBerdaya.com

Tata cara  mengajukan Proyek di Bersama Berdaya:

1. Menyiapkan program atau proyek yang sedang atau akan di kelola oleh LSM
2. Membuat Proposal Proyek (Formulir dibawah) dan dikirim ke : adminlsm@bersamaberdaya.com dan CC ke sekretariat@konsillsm.or.id
3. Administrator akan mereview kelayakan kriteria dan kesesuaian proposal proyek yang diajukan
4. Jika disetujui, Proyek yang diajukan akan dikampanyekan di bersamaBerdaya selama 90 hari.
5. LSM anggota akan mendapatkan brifing berbasiskan daring (Skype, Webinar dll)
6. LSM anggota dan administrator melakukan kampanye dan promosi bersama.

Silahkan unduh link dibawah ini untuk panduan dan mengisi formulir kerangka proposal.

Download Panduan Proyek BersamaBerdaya
Download Form Proposal Proyek BersamaBerdaya

Informasi : 081318333869 (Whatsapp)

Pada 4 Maret 2017, berbagai individu, kelompok diskusi feminis, pelajar, mahasiswa, anak muda, aktivis, pekerja swasta dan pekerja seni, menginisiatif Women’s March Jakarta (Parade Perempuan Bersatu) yang pertama sebagai tanggapan dari gerakan serupa di Amerika Serikat dan dunia. Kegiatan ini sekaligus menyambut Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret. Mengusung Delapan Tuntutan Perempuan Indonesia untuk Peradaban yang Setara, Women’s March Jakarta (selanjutnya WMJ) 2017 berhasil menggugah ratusan peserta dari berbagai kalangan untuk terjun marak menyuarakan aspirasi mereka.

Kesuksesan Women’s March Jakarta 2017 menyadarkan kami akan kekuatan kolektif dari perlawanan dan pentingnya untuk terus mengadakan gerakan peningkatan kesadaran (raising awareness). Gelombang pergerakan Women’s March tahun lalu meluas ke kota-kota lain di Indonesia. Tahun 2018 ini, Women’s March Indonesia akan diadakan di 11 kota selain Jakarta, yaitu Bandung, Denpasar, Kupang, Lampung, Malang, Pontianak, Salatiga, Serang, Sumba, Surabaya, dan Yogyakarta.

Meskipun gerakan yang telah melebihi ibu kota ini terus bersuara, kami sadar bahwa tuntutan kami belum membawa banyak perubahan di tingkat nasional. Kami terus dikhawatirkan dengan meningkatnya persekusi, stigmatisasi, viktimisasi, kriminalisasi, pembatasan hak perempuan, anak, masyarakat adat, difabel, Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), kelompok dengan ragam Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender, serta Karakteristik  Apalagi sekarang banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada perempuan, tapi malah melakukan stigma dan peminggiran posisi perempuan, anak, kelompok marginal dan lainnya. Contohnya terkait revisi KUHP yang selama Februari 2018 ini masih dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan banyaknya kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual yang tidak terselesaikan sampai sekarang, serta kebijakan yang diskriminatif maka berbagai organisasi perempuan, jaringan kerja, juga Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, sedang melakukan kampanye dan mendorong masuknya Draf Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Seksual. Diharapkan parade aksi Women’s March Jakarta juga menjadi bagian dari proses mendorong agak Draf RUU ini bisa diloloskan oleh legislatif. Silahkan tanda tangan petisi tolak RKUHP

Tuntutan*

1. Menuntut pemerintah terutama DPR untuk menghapus hukum dan kebijakan yang diskriminatif yang melanggengkan kekerasan  terhadap  perempuan, anak, masyarakat adat, kelompok penghayat kepercayaan, kelompok difabel, kelompok dengan ragam Orientasi Seksual, Identitas dan Ekspresi Gender, serta Karakteristik Seks. Termasuk di antaranya menghapuskan ketentuan perkawinan anak dalam UU Perkawinan, kriminalisasi dalam Bab Kesusilaan RKUHP, dan Perda-Perda yang diskriminatif.
2. Mendukung pemerintah dan DPR untuk mengesahkan hukum dan kebijakan yang melindungi perempuan anak, masyarakat adat, kelompok difabel, kelompok minoritas gender dan seksual dari diskriminasi dan kekerasan berbasis gender. Termasuk di antaranya mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
3. Menuntut pemerintah dan aparat hukum terkait untuk menjamin dan menyediakan akses keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan berbasis gender dengan mendorong penegakan Perma Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menyediakan layanan visum gratis, serta layanan psikososial bagi korban kekerasan berbasis gender.
4. Menuntut pemerintahan terkait, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum & HAM, juga  Kementerian Kesehatan untuk menghentikan intervensi Negara dan masyarakat terhadap tubuh dan seksualitas warga Negara, termasuk salah satunya terkait sunat perempuan.
5. Menuntut pemerintah dan departemen terkait dukungan komprehensif di berbagai sektor kesehatan, seperti menghapus dan menghentikan stigma dan diskriminasi berbasis gender, seksualitas dan status kesehatan, salah satunya terutama tentang kesehatan orang dengan HIV/AIDS. Serta memberikan jaminan pemenuhan hak atas kesehatan seksual dan reproduksi serta kesehatan jiwa yang adil dan setara.
6. Menuntut pemerintah untuk menghapus praktik dan budaya kekerasan berbasis gender di lingkungan hukum, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan pekerjaan melalui  program pendidikan dan pencegahan kekerasan berbasis gender.
7. Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif menghapus praktik dan budaya kekerasan berbasis gender di lingkungan hukum, kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, dan pekerjaan.
8. Menyelesaikan akar kekerasan yaitu pemiskinan perempuan, khususnya perempuan buruh industri, konflik SDA, transpuan, pekerja migran, dan pekerja domestik.

Jadwal Kegiatan

Hari                                      : Sabtu

Tanggal                               : 3 Maret 2018

Waktu                                 : 07.00 s.d. 11.30 WIB

Tempat                              : Lapangan Parkir Sari Pan Pacific (Titik Temu), Taman Aspirasi (Acara)