Beranda blog Halaman 14

Lokakarya Standar Global untuk Akuntabilitas di New Delhi

Penulis
admin web
-
0

Foto Group

Late in April 25th 2017, Konsil LSM Indonesia became one of the participants in the workshop titled “Stakeholder Meeting on Added Value and Usability in the Asian Context”, hosted by the Global Standard for CSO Accountability and VANI India. The one day workshop held in New Delhi India, attended by 40 participants across 14 Countries, either the partner of Global Standard or other countries that has the similiar initiatives.

The global standard for CSO Accountability is the program from Accountable Now, the initiative program from International Civil Society Center (ICSC) headquartered in Berlin. The program has nine partners from CSO networking accrross the world that concerned on the issue to strenthen CSO accountability in each regions. The nine partners is the nine CSO partners that involved in this projects, which are : Accountable Now (German), VANI (India), ACFID (Australia), BCSDN ( Balkan and Turkey), Inter Action (America), QuaM (Uganda), Viwango (Kenya), CCC (Cambodia), and Rendir Quentas (Latin America and the Caribbean). Konsil LSM Indonesia invited not as part of nine partners, but because has the similiar inititative in improving NGO Accountability in Indonesia.

The nine partners has worked on the global standard of CSO accountability which is the operationalization of Istanbul Principles, to help the civil society organisations across the world to cosntruct and practice the accountable principles in measurable and clear way. This initiatives came from the concerns of the limitless of CSO movements across the world to maintain their position and roles in accordance with their vision, mission, and goals because of the several factors such as; political, social, cultural, economy and etc.

The document titled ‘Global Standard for CSO Accountability: Building Trust and Strengthening Impact in Times of Shrinking Civic Space’, become the core issues in the workshop discussion, contain of 12 principles in three cluster, which are:

Cluster A: What we want to achieve. There are four commitments that want to be achieved: Justice and Equality, Women’s Rights and Equity, Healthy Planet, Lasting Positive Change.

Cluster B: Our approach to change. There are four commitments that are being used: People Driven Work, Strong Partnerships, Advocating for Fundamental Change, Open Organisations.

Cluster C: What we do internally, which are: empowered and effective staff and volunteers, well-handled resources, responsive decision-making, accountable management and independent oversight.

Eventough Indonesia has not officially yet become the partner of this program, but the same goals between Konsil LSM Indonesia with the initiative of Nine Partners make it possible for Konsil LSM Indonesia to share the experiences in this forum. The experiences of Konsil in developing the Code of Ethics for NGO & Minimum Standard NGO Accountability, the implementation for those two tools, and assessment to measured the effectiveness those two tools are become the bridge how Konsil LSM involved in this events.

This workshop for Konsil, in certain level has giving the contribution to extend the networking in the international level, also sharing knowledge and information between the stakeholders in several countries to strengthen the CSO Accountability. This is very important for Konsil LSM as the pioneer of the NGO Accountability issue in Indonesia, in a way to strengthen the initiatives supported by all stakeholder, particularly the CSO community in Indonesia.


 

 

Pada akhir 25 April 2017 yang lalu, Konsil LSM Indonesia menjadi salah satu peserta dalam sebuah lokakarya berjudul “Stakeholder Meeting on Added Value and Usability in the Asian Context”, yang diselenggarakan oleh Global Standard for CSO Accountability dan Vani India. Lokakarya yang berlangsung selama satu hari ini, diselenggarakan di New Delhi, India dihadiri oleh lebih dari 40 peserta yang berasal 14 Negara, baik yang merupakan mitra program Global Standard maupun Negara lain yang telah memiliki inisiatif serupa.

Program Global Standard for CSO Accountability ini merupakan program dari Accountable Now, sebuah program inisiatif dari International Civil Society Center (ICSC) yang berkedudukan di Berlin. Program ini memiliki 9 mitra yang berasal dari jaringan-jaringan CSO di dunia yang memiliki fokus pada penguatan akuntabilitas CSO di masing-masing wilayahnya. Nine Partners –merupakan julukan dari 9 jaringan CSO yang terlibat dalam proyek ini yaitu: Accountable Now (Jerman), VANI (India), ACFID (Australia), BCSDN (Balkan dan Turki), Inter Action (Amerika), QUaM (Uganda), Viwango (Kenya), CCC (Kamboja), dan Rendir Quentas (Amerka Latin dan Karibia). Konsil LSM Indonesia merupakan peserta yang diundang di luar dari 9 mitranya, karena telah memiliki inisiatif tentang peningkatan akuntabilitas LSM di Indonesia, sama dengan inisiatif yg dikembangkan jaringan ini.

Ke-9 Jaringan ini telah menyusun sebuah standar global tentang akuntabilitas CSO yang merupakan operasionalisasi dari prinsip-prinsip Istanbul, untuk membantu organisasi-organisasi kemasyarakatan di seluruh dunia menyusun dan mempraktekkan prinsip-prinsip akuntabilitasnya secara terukur dan jelas. Inisiatif ini muncul dari keprihatinan bersama terkait semakin sempitnya ruang bagi CSO di banyak belahan dunia untuk berposisi dan berperan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya karena faktor politik, social, budaya, ekonomi, dan sebagainya.

Dokumen yang berjudul GLOBAL STANDARD FOR CSO ACCOUNTABILITY: Building Trust and Strengthening Impact in Times of Shringking Civic Space, yg menjadi inti pembahasan dari lokakarya ini memuat 12 prinsip yang dibagi dalam 3 kluster yaitu:

Kluster A: Apa yang ingin kami capai. Ada 4 komitmen yang ini dicapai yaitu: Keadilan dan kesetaraan, Hak dan keadilan bagi perempuan, Planet yang sehat, dan Perubahan positif jangka panjang.

Kluster B: Pendekatan kami untuk melakukan perubahan. Ada 4 pendekatan yang digunakan yaitu: bekerja sesuai kepentingan masyarakat, kemitraan yang kuat, adokasi untuk perubahan yang mendasar, dan organisasi yang terbuka.

Kluster C: Apa yang kami lakukan secara internal, yaitu: staf dan relawan yang berdaya dan efektif, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, pembuatan kebijakan yang responsive, serta manajemen yang akuntabel dan pengawasan independen.

Meski Indonesia secara resmi belum merupakan mitra dari proram ini, namun kesamaan tujuan antara Konsil LSM Indonesia dengan inisiatif yang dilakukan oleh Nine Partners ini telah memungkinkan Konsil LSM memperoleh kesempatan untuk membagikan pengalamannya di forum ini. Pengalaman Konsil dalam mengembangkan Kode Etik LSM, standar minimal akuntabilitas LSM, bagaimana kedua dokumen ini diterapkan oleh organisasi anggota Konsil, dan assessment yang telah dilakukan untuk mengukur efektinya pelaksanaan kedua dokument tersebut, merupakan aspek yang menjembatani keterlibatan Konsil dalam kegiatan ini.

Lokakarya ini bagi Konsil, pada tingkat tertentu telah memberi kontribusi perluasan jaringan di tingkat internasional, dan juga pertukaran informasi dan pengetahuan antara para pelaku di berbagai Negara yang mendorong upaya peningkatan akuntabilitas CSO. Hal ini sangat penting bagi Konsil LSM sebagai penggiat isu ini di Indonesia, agar inisiatif ini semakin kuat didukung oleh berbagai pihak terutama di kalangan CSO di Indonesia.


 

 

LSM sebagai Mitra Positif

Penulis
admin web
-
0

Sumber Berita : GoAceh.co

LANGSA – Keberadaan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM) dan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Kota Langsa merupakan yang baik dan sangat membantu tugas- tugas kepolisian. Demikian disampaikan, Kapolres Langsa, AKBP Iskandar ZA melalui Kasat Reskrim, AKP M Taufiq, kepada wartawan, Kamis (4/5/2017).

Menurut Taufiq, bahwa secara pribadi dan institusi, dirinya sangat mendukung perkembangan Ormas dan LSM, karena selama ini lembaga tersebut dapat membantu kelancaran tugas polisi.
“Ada hal hal tertentu yang tidak bisa kami jangkau, tapi dapat terjangkau oleh kawan kawan LSM, dan hal demikian sangat membantu sekali, seperti dalam hal memfasilitasi masalah hukum yang terjadi terkadang kawan kawan LSM mampu menyelesaikan secara persuasif dan bersahabat, sehingga meringankan tugas polisi,” ujarnya.
Ia mengakui, tidak semuanya bisa ditangani oleh polisi di saat seperti ini, kawan kawan LSM bisa mengisi dan membantu pihaknya dan selama ini hubungan polisi dengan LSM sangat harmonis.
“Jika selama ini ada kesan negatif terhadap LSM, kami yakin bahwa itu adalah perbuatan oknumnya saja dan bukanlah misi dan agenda dari lembaga atau LSM itu sendiri,” ucapnya.
Tambah Kasat Reskrim, dirinya berharap kepada semua pihak untuk turut mendukung keberadaan dan perkembangan LSM di Kota Langsa khususnya, hingga dapat dijadikan mitra yang positif untuk kemajuan pembangunan daerah

Pemangkasan Bantuan Luar Negeri Amerika Serikat

Penulis
admin web
-
0

Presiden Amerika Serikat, Donald John Trump, memangkas anggaran Departemen Luar Negeri dan Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID) sebesar 28 persen. Sehingga Anggaran Departemen Luar Negeri dan USAID tahun 2018 sebesar US$25,6 miliar (Rp343 triliun).

Pemotongan ini sebagaimana janji-janji Presiden Trump seamasa kampanye bahwa “America First” dimana semua kebijakan akan mengarah pada kesejahterahaan dan kepentingan masyarakat Amerika. Maka dari itu hal-hal yang dianggap tidak memiliki korelasi akan keamanan dan kesejahterahaan Amerikan mendapatkan pengurangan.

Seperti menghilangkan inisiatif global akan perubahan iklim, kemudian Amerika juga mengurangi pendanaan kepada PBB dan agensi afiliasi PBB termasuk pemeliharaan perdamaaian PBB dan organisasi internasional lainnya.

AS menghabiskan anggarannya sekitar AS$ 10 miliar (Rp134 triliun) per tahun untuk PBB. Di mana itu merupakan 22 persen dari total anggaran badan dunia. Anggaran sebesar itu juga memberikan kontribusi sebesar 28 persen dari anggaran pemeliharaan perdamaian.

Anggaran juga menghilangkan pendanaan untuk program dari Department of State’s Educational and Cultural Exchange (ECE). Sumberdaya ECE akan fokus pada program Fullbright unggulan, dimana akan menjalin koneksi kuat antara Amerika dan pemimpin potensial di seluruh dunia.

Pemerintahan Trump menyatakan niatnya untuk ‘mengurangi atau mengakhiri pendanaan untuk organisasi internasional yang misi tidak substansial dan tidak sejalan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS’.

Secara geografis, negara-negara Eropa – Asia Eropa termasuk Asia Timur dan Pasifik mendapatkan potongan masing-masing sebesar 57,4 persen dan 41,1 persen. Potongan terhadap wilayah Afrika sebesar 13 persen, sementara negara-negara Timur Tengah dan bekas negara-negara Balkan sebesar 7,2 persen. Negara-negara seperti, Republik Afrika Tengah, Nigeria, Sierra Leone, Laos, Thailand, Polandia, Brazil, Kuba dan Nicaragua akan kehilangan bantuan dari Amerika Serikat.


The United States President’s, Donald John Trump, cut the budget for Department of State amd USAID for 28 percent reduction from the previous year. The 2018 Budgets for this department is $25.6 billion.

The reduction is in line with President Trump campaign that all of his policies will be ‘America First’, where all the priorities will be for the people as number one priority – their safety and prosperity. That is why another thing that doesn’t have any correlation with the safety and prosperity of American People, the budget will be cut.

The implementation for that priorities such as; eliminates the  the Global Climate Change Initiative and the United States (US) also reduces funding to the UN and affiliated agencies, including UN peacekeeping and other international organizations.

US spent the budget almost US $10 billion each year to the UN that constitute 22 percent for the total UN Budget. Those big budget also give contribution 28 percent for the peacekeeping forces budgets.

The 2018 Budget’s also Reduces funding for the Department of State’s Educational and Cultural Exchange (ECE) Programs. ECE resources would focus on sustaining the flagship Fulbright Program, which forges lasting connections between Americans and emerging leaders around the globe.

Trump administration express their intention to ‘reduces or eliminates the funds to the international organisations mission that isn’t substantial or works along with the interest of US states policy.

Geographically, Europe and Eurasia as well as East Asia and the Pacific see the steepest cuts, at 57.4 percent and 41.1 percent, respectively. Africa would see its budget cut by a proposed 13 percent cut while Near East funds would drop about 7.2 percent. Countries including the Central African Republic, Niger, Sierra Leone, Laos, Thailand, Poland, Brazil, Cuba and Nicaragua would see all their aid for the U.S. government disappear.

Mengawal Penggunaan Dana Desa

Penulis
admin web
-
0

Salah satu dari Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK adalah pembangunan dari desa, hal ini terlihat dari anggaran dana desa yang cukup besar. Karena itu dana desa berisiko tinggi terhadap terjadinya kasus korupsi, baik dari aparat pemerintah maupun pemaksaan oleh LSM dan media palsu. Proses pengelolaan dana desa harus transparan dengan adanya andil dari masyarakat yang mengontrol perencanaan, aliran dana, dan pengalokasian di semua level dapat membantu menghapus tindak penyelewangan.

Permasalahan yang terjadi terhadap penyelewengan dana desa ini disebabkan berbagai macam faktor, aspek sumber daya manusia, aspek regulasi dan kelembagaan, aspek pengawasan, dan aspek tata laksana.

Dana Desa sendiri diawasi oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang penegakan hukum, satgas Kemendes, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Dana desa 2016 telah berhasil membangun jembatan sepanjang 511,9 Kilometer, pasar desa 1.819 unit, penahan tanah 38.184 unit, tambatan perahu 1.373 unit, air bersih 16.295 unit, sumur 14.034 unit, embung 686 unit, drainase 65.998 unit, irigasi 12.296 unit, Polindes 3.133 unit, dan MCK 37.368 unit.

Tahun 2017 pemerintah menyalurkan dana desa sebesar Rp60 triliun. Rincian alokasi dana desa tahun 2017 dapat diakses di http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/RINCIAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD.pdf

Mari bersama-sama mengawal dana desa, untuk mencegah tindak penyelewangan yang dilakukan oleh aktor-aktor yang tidak bertanggunjawab. LSM sebagai perwakilan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa dana desa dialokasikan pada kebutuhan pembangunan desa yang tepat sasaran dan berdaya guna.


One of the Government Priority Program (Nawacita) under Jokowi – JK administration is the developing Indonesia’s rural areas. This can be seen village funds are quite high. That is why this budget is vulnerable for corruption, either from the government staff or any coercion form by psedo NGO and fake media. The process in managing the budget need to be transparent, participatory from the society to control the planning, allocation of the budget in all the level for prevent the misappropriation.

The village funds monitored by various stakeholder in law enforcement, taskforce in Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance, The Corruption Eradication Comission and the Development Finance Comptroller (BPKP).

Village Funds in 2016 succeed in built bridges for 511,9 kilometers, village market 1.819 units, retaining wall 38.184 units, boat moarings 1.373 units, clean water 16.295 units, well 14.034 units,  dam 686 units, drainage 65.998 units, irrigation 12.296 units, village birth facility 3.133 units and sanitation 37.368 units.

For 2017 budget, the government allocate village funds for 60 trillion rupiah. For the details budget can be access in http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/RINCIAN-ALOKASI-DANA-DESA-TA-2017-UPLOAD.pdf
Monitoring the use of village funds is our duties, in preventing the corruption by unresponsible parties. NGO as the representative of civil society has full responsibility in ensuring that village funds are alocated to the needs of village development.

Laporan Amnesty International (Indonesia) 2016/2017

Penulis
admin web
-
0

Berdasarkan laporan Amnesty Internasional 2016/2017, kebebasan berpendapat dan berasoasiasi di Indonesia masih dibatasi oleh beberapa UU yang samar-samar. Terlepas dari  komitmen Aparat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lalu, keluarga masih berusaha mencari keberanaran dan keadilan.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi adalah Kebebasan Berekspresi, misalnya salah seorang Aktivis dari Ternate, Maluku Utara, didakwa melakukan ‘pemberontakan’ karena memposting foto T-shirt online dengan karikatur simbol komunis. Pembahasaan di UU ITE juga sangat samar, dimana definisi luas akan penghinaan dan penghujatan, serta kriminalisasi ekspresi. Sedikitnya 11 aktivis dilaporkan kepada polisi oleh aktor negara atau non negara untuk melakukan penghinaan di bawah UU ITE, setelah para aktivis ini mengkritik kebijakan pemerintah.

Hak-hak LGBTI juga disorot di tahun 2016, pada Februari, polisi melarang workshop yang dilakukan oleh LSM LGBTI dijakarta, dan melarag demonstrasi pro-LGBTI  yang berlangsung di Jogjakarta. Di bulan yang sama, Komisi Penyiaran Indonesia mengeluarkan surat yang melarang siaran televisi atau radio dalam mempromosikan aktivitas LGBTI, untuk “melindungi anak-anak”. Sekolah Islam untuk masyarakat transgender, Al Fatah di Jogjakarta dipaksa tutup karena adanya intimidasi dan ancaman dari Front Jihad Islam.

Kebebasan beragama juga merupakan salah satu permasalahan yang terjadi terhadap kelompok-kelompok minoritas, seperti kepada gerakan Gafatar di Kabupaten Menpawah, Kalimantan Barat. 2000 orang terpaksa pindah kepada tempat tinggal sementara di Kabupaten Kubu Raya dan Pontianak dan kemudian dipindahkan ke Pulau Jawa tanpa adanya Konsultasi terlebih dahulu.  Februari 2016, SKB No. 93/2016 dikeluarkan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang melarang faham dan keyakinan ‘Millah Abraham’, yang diyakini oleh mantan anggota-anggota sebuah organisasi yang dikenal sebagai Gafatar.

Impunitas salah satunya saat pada bulan September, Presiden Widodo membuat janji publik untuk menyelesaikan kasus pembela hak asasi manusia Munir Said Thalib. Pada bulan Oktober, Komisi Informasi Publik memutuskan bahwa laporan tahun 2005 mengenai pembunuhannya, yang dilaporkan melibatkan petugas intelijen senior, harus dipublikasikan. Pemerintah mengajukan banding atas putusan tersebut.

Kemudian mengenai kekuatan Polisi dan aparat keamanan, termasuk penggunaan senjata api, kurangnya mekanisme independen, imparsial dan efektif untuk menginvestigasi kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan. Tidak ada progress pada kasus yang membunuh empat orang setelah polisi dan personil militer menembaki kerumunan demonstrasi di kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Pada oktober terjadi penyerangan terhadap jurnalis yang meliput berita perkelahian antar anggota unit militer dan sebuah kelompok bela diri di Madiun Jawa Timur, terlepas dari janji untuk menginvestigasi serangan ini, tidak ada yang ditahan sampai akhir tahun.

Pemaparan diatas hanya ringkasan dari Laporan Amnesty International, untuk membaca selengkapnya silahkan klik di https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/


Based on the Amnesty International 2016/2017 report, the rights to freedom of expression, of peaceful assembly and of association. Despite the authorities’ commitments to resolve past cases of human rights violations, millions of victims and their families were still denied truth, justice and reparation.

The problems that used to happened is the freedom of expression. One of the case is an activist from Ternate, North Maluku, was charged with “rebellion” for posting online a photo of a T-shirt with a caricature of the communist hammer and sickle symbol. The vague language in the 2008 Electronic Information and Transaction (ITE) Law allowed for the wide interpretation of definitions of defamation and blasphemy, and the criminalization of expression. At least 11 other activists were reported to the police by state or non-state actors for criminal defamation under the ITE Law after the activists criticized government policies.

LGBTI Rights also been another highlight for 2016, in February police disbanded a workshop organized by a leading LGBTI NGO in Jakarta and prevented a pro-LGBTI rally from taking place in Yogyakarta. In the same month, the Indonesian Broadcasting Commission issued a letter calling for a ban on any television or radio broadcasts promoting LGBTI activities, to “protect the children”. he Islamic school for transgender people, Al Fatah in Yogyakarta, was forced to close following intimidation and threats by the Islamic Jihadist Front.

Freedom of religion and belief happened to restrict the activities of members of minority religious groups using the discriminatory legislation. In January, a mob set alight nine houses belonging to members of the Gafatar movement in Menpawah District, West Kalimantan. After the attacks, at least 2,000 people were forcibly moved by local security forces to temporary shelters in Kubu Raya District and Pontianak City, West Kalimantan Province, and later transferred to locations on Java without prior consultation. In February, a Joint Ministerial decree (No.93/2016) was issued by the Minister of Religious Affairs, the Attorney General and the Minister of Home Affairs proscribing the Millah Abraham religious belief, adhered to by former members of Gafatar.

Impunity, one of several example, happened in September President Widodo made a public pledge to resolve the case of human rights defender Munir Said Thalib. In October, the Public Information Commission ruled that the 2005 report into his killing, which reportedly implicated senior intelligence officers, should be made public. The government appealed against the ruling.

Other thing is about police and security forces, including he use of firearms, by police and military, and of the lack of independent, effective and impartial mechanisms to investigate violations by security forces. There was no progress towards holding to account those involved in the killing of four men in December 2014 after police and military personnel opened fire on a crowd of protesters in Paniai regency, Papua Province. In October, members of the Madiun Infantry 501 Raider Battalion attacked a journalist from NET TV who was covering a brawl between members of a military unit and a martial arts group in Madiun, East Java Province. Despite promises by the Armed Forces chief to investigate the attack, no one had been held to account at the end of the year.

Those explanation only summary from the Amnesty International Report, to read the full report please click https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/indonesia/report-indonesia/

New Office Location

Penulis
admin web
-
0

Aktivisme Digital untuk Perubahan yang Nyata

Penulis
admin web
-
0

asafagDigital Activism succeed as the alternative social campaign tool to build the awareness in society for any important issues. #bringbackourgirls became very famous on twitter, April 2014. In less than three weeks the hashtag had been used over 1 million times with everyone from supermodel Cara Delevingne until the first lady of the United States at that time Michelle Obama.

Exactly on the April 14th 2014, 274 school girls were abducted by Boko Haram in the northern Nigerian village of Chibok. Even got a positive response the campaign (digital) #bringbackourgirl didn’t really make any change, until today 195 are remain missing, leaving their families with nothing to do but to wait in hope.

In the other sides, last January when Trump innagurated as the 45th President of the United States of America, women from all over the country did the Women’s March as the response on Trump behaviour towards women and for the equality. It was successful, the biggest in the American History and dominated the news outlet compare to the New President News. The front-page headlines in most newspapers focused on the marches in their local cities and around the country. Many papers had no front-page stories at all about Trump’s first day as president.

The most interesting part from this Women’s March is, everything started as a Facebook post. NARAL and Planned Parenthood provided some support, but the march was not directed by paid organizers for national organizations. There was no central slogan or theme. There were few professionally printed signs. In most cities, volunteers found each other via social media or friendship networks and did the grunt work—getting police permits, identifying march routes, recruiting speakers and musicians—necessary to pull off a public protest.

This situation provide the importance of social media in organizing the mass. In the case of #bringbackourgirls majority only doing ‘click’ because it is hard to do any action, while in the Women’s March, after confirmed their attendances in Facebook, they do came and/or do similiar March in their cities.

However, there is one question left, are this will really make a change? In #bringbackourgirls after more than thousands days passed, majority of the school girls still missing. In the case of  Women’s March, they are trying to collected the data of the supporter through professional website, so if in the future they have another together-activities it will be east to contact each other, not only on Facebook. We can see this is need to be manage professionaly, need to be monitor with credibel organisations to make it into change. Those initiated activities from social media giving a broader understanding for the society, but it won’t stop ther will it? It need more initiatives and a real movement to ensure how to make the change.


asafagAktivisme digital berhasil menjadi salah satu alternatif dalam melakukan berbagai kampanye sosial untuk membangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu isu. #bringbackourgirls yang menjadi sangat fenomenal di twitter, pada April 2014. Kurang dari 3 minggu, hastag bring back our girls telah dikampanyekan 1 juta kali di seluruh dunia, dari supermodel Cara Delevinge hingga First Lady United States saat itu, Michelle Obama.

Tepatnya pada tanggal 14 April 2014, 274 siswi diculik dari hostel mereka oleh Boko Haram di Nigeria Utara, wilayah Chibok. Meski mendapat respon positif, kampanye #bringbackourgirls tidak terlalu membawa perubahan, sampai hari ini 195 masih menghilang, meninggalkan keluarga mereka yang tidak berdaya kecuali menunggu dalam harapan.

Disisi lain, pada Januari lalu, saat Presiden Trump dilantik sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat, para perempuan di seluruh wilayah Amerika Serikat melakukan Women’s March sebagai respon akan tindakan Trump yang melecehkan Perempuan dan untuk kesetaraan perempuan. Women’s March ini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah Amerika Serikat, dan pemberitaan Women’s March di media sangat besar dibandingkan dengan Presiden yang baru saja terpilih. Headline utama dari koran-koran di Amerika Serikat adalah marches di kota mereka dan di seluruh negeri. Bahkan di halaman pertama banyak koran tidak menceritakan tetang hari pertama Trump sebagai Presiden.

Hal lain yang paling menarik dari Women’s March ini adalah, semua berawal dari post Facebook NARAL dan Planned Parenthood yang memberikan dukungan, tetapi tidak ada tema ataupun slogan utama. Sangat sedikit sekali peraga kampanye yang profesional. Di beberapa kota, para relawan ini saling bertemu di sosial media atau berdasarkan jejaring pertemanan mereka dan melakukan pekerjaan dari meminta izin polisi, identifikasi jalur march, sampai mencari narasumber dan musisi untuk menjadi protes publik.

Hal ini juga sangat menunjukan bahwa pentingnya peran sosial media dalam mengorganisir massa. Jika pada kasus #bringbackourgirls mayoritas hanya melakukan ‘klik’ karena memang sangat sulit untuk melakukan tindakan, dalam Women’s March setelah memastikan kedatanngannya di Facebook, mereka datang dan/atau membantu melakukan March di kotanya masing-masing.

Akan tetapi, pertanyaannya, apakah hal ini akan membawa kepada perubahan? Dalam #bringbackourgirls setelah lebih dari 1000 hari berlalu, mayoritas anak perempuan masih menghilang. Dalam kasus Women’s March, mereka mencoba mendata para pendukung kembali melalui website yang dibentuk, sehingga tidak hanya di facebook. Tetapi tentu ini harus dikawal terus oleh organisasi yang permanen, sehingga bisa terjadinya suatu perubahan.  Kegiatan-kegiatan yang diinisiasi dari media sosial memberikan kesadaran luas bagi Masyarakat, tetapi gerakan tidak berhenti sampai pemberian kesadaran saja bukan? Perlu ada inisiatif dan gerakan bersama untuk memastikan terjadinya perubahan yang ingin dicapai.

References :

New Wave of Digital Activist

Turning March Movement

One Year Bring Back Our Girls

 

Pentingnya membangun Integritas untuk Citra Publik OMS

Penulis
admin web
-
0

IMG_2045Laporan Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Asia 2015 secara khusus untuk Indonesia memperoleh skor 4,1 atau berada dalam range ‘keberlanjutan berkembang’. Ada 7 dimensi yang dinilai yaitu lingkungan hukum, kapasitas organisasi, keberlanjutan finansial, advokasi, penyedia layanan, infrastruktur dan citra publik. Dibandingkan dengan skor keseluruhan skor akan citra publik lebih rendah yaitu 4,3.

Dalam acara Speakers Event: Citra Publik Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang diadakan pada 9 Maret 2017, yang bertujuan untuk mengkonfirmasi bagaimana nilai tersebut dalam kenyataan di lapangan dan berdiskusi lebih lanjut. Maka narasumber yang hadir terdiri dari kalangan pemerintah maupun bisnis. Selain itu juga diundang dari KPK dikarenakan citra publik OMS yang buruk terjadi juga karena adanya kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh LSM. Dimana kasus-kasus yang terjadi kepada OMS menyebabkan buruknya indikator-indikator untuk mengukur citra publik yaitu; pemberitaan media, persepsi publik terhadap OMS, persepsi pemerintah dan perusahaan terhadap OMS, hubungan masyarakat dan pengaturan diri sendiri.

detik3Suryani Motiek (WKU Kadin Bidang CSR dan Persaingan Usaha) mengungkapkan bahwa “Bagi perusahaan yang terpenting dalam kerjasama dengan OMS adalah ; kepercayaan, tepat sasaran dan keberlanjutan”. Sehingga jika LSM dapat menampilkan hal-hal tersebut, perusahaan akan merasa ‘aman’ dalam bekerja sama dengan LSM melalui dua mata anggaran yang biasa disalurkan yaitu Corporate Social Responsibility dan Dana Alokasi Bagian (Pos Marketing).

La Ode Ahmad P. Balombo (Direktur Ormas, Kemendagri) menyatakan “Konstitusi menjamin kebebasan berorganisasi, namun konstitusi juga mengatur OMS agar mendukung NKRI”. Sehingga tentu Pemerintah berharap bahwa AD/ART Ormas tidak bertentangan dengan konstitusi negara. Pemerintah mengakui ormas adalah mitra pemerintah dalam perspektif good governance, pemerintah pasti mendukung dengan berbagai regulasi untuk menjamin eksistensi keberlanjutan ormas akan tetapi ormas juga harus berani melakukan instropeksi bagaimana dirinya sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat (self-reflection – self-regulation)

Ramah Handoko (KPK) menyatakan bahwa “Keberadaan OMS sangat penting untuk KPK, mengacu keapda UU KPK tahun 2002 bahwa dalam proses pencegahan korupsi harus melibatkan partisipasi masyarakat”. Sementara dari data yang dimiliki KPK, misalnya di Banten ada 1000an lebih LSM dan yang terverifikasi sebagai LSM sungguhan hanya 30 an, yang tentu merupakan suatu ironi. Bahkan ditemukan alamat foto copy sebagai alamat kantor LSM, banyak LSM yang dimiliki anggota dewan dan  anggota partai yang didirikan untuk menerima dana bansos.

Kemunculan LSM-LSM palsu ini atau kemudian disebut sebagai LSM psedo yang menyebabkan semakin buruknya citra LSM di mata publik. Menutup Diskusi, Peter Van Tuijl selaku moderator menyatakan bahwa pembicaraan mengenai citra publik memang sangat subjektif, banyak hal yang bisa muncul namun kepercayaan terhadap LSM tidak hanya dibangun oleh kualitas SDM dan aspek-aspek teknis tetapi ketika LSM mampu menjaga integritasnya baik aktivis LSM maupun organisasnya. Dalam hal ini perlu adanya Kode Etik LSM dan Standar Minimal Akuntabilitas dimana LSM mampu menampilkan dan mendemonstrasi kerja-kerjanya.


IMG_2045In the Civil Society Organisations Sustainability Index (CSOSI) Asia Report for 2015,  Indonesia scoring 4,.1, being in the range Sustainability Evolving. There 7 Dimension to score in the CSOSI which are, legal environment, organisational capacity, financial viabuility, advocacy, service provider, infrastructure, and public image. Compared with the overall Indonesia score, the score for public image is lower at 4.3.

The Speakers Event : CSO Public Image held on March 9th, 2017  aimed to present the score for further discussion. That is why the speakers as well the participants came from various backgrounds, business to government. Besides that there was representation from the Corruption Eradication Commission (KPK) because corruption is one of the factor that cause CSOs’ poor public image. There are various indicators of public image, which are; media coverage, public perception to CSO, business and government perception to CSO, public relations and self regulations.

detik3Suryani Motiek (Vice of Kadin for CSR and Business Competition), said “For the Corporation, the most importance for partnership with CSO are; trust, right on target and sustainability”. So if CSO or particularly NGO can demonstrate those things, corporates will feel safer in having the partnership. There are usually two key budget for partnership with CSO which are Corporate Social Responsibility and Allocation Fund (Marketing Post).

La Ode Ahmad P. Balombo (CBO Director General Directorate of Politics and Public Administration, Ministry of Interior) said “The constituion guarantee for freedom of expression, however the constitution also regulate that CSOs have to support Indonesia Republic”. So the government ask that CSOs Article/Memorandum of Association do not contradict with state constitution. Government recognizes that CSOs are partners of  the government partner in the good governance perspective. Therefore government support the CSO through regulation to ensure  CSO Sustainability, and the CSOs also has to be brave to do self-reflection what they can contribute to the society.

Ramah Handoko (KPK) stated that “The existence of CSOs is very important for KPK, and he referred to the KPK Law, 2002, that in preventing corruption process there is the need of community participation”. Based on the baseline data that KPK has, for example in Banten there are more than a thousand NGO, but those who verified as the real one only thirty, this is such an irony. In several places, some places like printing places associated as the NGO address, there are a lot of politicians who established NGO just to received social aid funds.

The existence of fake NGOs, also known as pseudo NGOs caused lowest the NGO public image. Closing the discussion, Peter Van Tuijl as the moderator said that the CSO public image discussion is very subjective, there are various things, however the trust for NGO not only established by technical aspects or NGO qualities, but how keeping the integrity either the individual or the organisations. In this case the need of NGO Code of Ethics and Minimum Standards and Accountability is important where NGO can perform and demonstrate their works.

Speakers Event : Citra Publik OMS

Penulis
admin web
-
0

WhatsApp Image 2017-03-15 at 08.03.34(1)

AVI Indonesia dan Konsil LSM Indonesia bekerja sama dalam melaksanakan acara Round Table Speakers Event : Citra Publik OMS dan Peluncuran Laporan Indeks Keberlanjutan Masyarakat Sipil Asia pada 9 Maret 2017 di Hotel Borobudur Jakarta.

Ada 4 narasumber yang menceritakan bagaimana Citra Publik OMS, keterkaitannya dengan kepercayaan publik dan inegritas OMS secara khusus LSM.

  • Bapak La Ode Ahmad P Balombo (Direktur Ormas, Kementerian Dalam Negeri)
  • Ibu Suryani S. Motik (WKU Kadin bidang CSR dan Persaingan Usaha)
  • Bapak Ramah Handoko (Social Campaign Specialist, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, KPK)
  • Bapak Rustam Ibrahim (Penulis Laporan Indeks Keberlanjutan Masyarakat Sipil – Indonesia- dan pemerhati OMS)

Serta di moderatori oleh Bapak Peter Van Tuijl (Senior Advisor – Kemitraan).

Dalam laporan CSOSI 2015, citra LSM di Indonesia berada dalam nilai 4.3 sama dengan tahun sebelumnya. Nilai ini berada dalam rentang 1-7 dimana angka 1 menunjukan keberlanjutan LSM yang sangat kuat sementara 7 menunjukan tingkat LSM yang sangat lemah. Sebagaimana dalam laporan tersebut ada beberapa indikator yang mempengaruhi citra LSM kepada publik. Pertama adalah aturan mandiri LSM yang akan menunjukan integritas LSM, selanjutnya bagaimana LSM dapat menampilkan dirinya baik melalui media mainstream ataupun media sosial yang akhirnya akan mengarah kepada persepsi publik, pemerintah dan bisnis kepada LSM.

Liputan Media :

AVI Indonesia and Konsil LSM Indonesia held the Round Table Speakers Event : CSO Public Image and the launch of Civil Society Organisations Sustainability Index (CSOSI) Report on March 9th, 2017 in Hotel Borobudur Jakarta.

There are 4 keynote speakers in discussing the CSO Public Image, in related with the public trust and CSO Integrity, which are :

  • La Ode Ahmad P Balombo (CBO Director General Directorate of Politics and Public Administration, Ministry of Interior)
  • Suryani S. Motik (Vice of Chamber of Commerce for Corporate Social Responsibility and Good Corporate Governance)
  • Ramah Handoko (Social Campaign Specialist, Directorate Education and Public Service, Corruption Eradication Comission)
  • Rustam Ibrahim (journalist, CSO activist and author CSOSI Report 2015)

The discussion moderated by Peter Van Tuijl (Senior Advisor – Kemitraan).

The 2015 CSO SI report shows that the overall sustainability of CSOs in Indonesia was rated as 4.3,e ,equal to the previous year. This value is in the range 1-7, where a rating of 1 shows the sustainability of NGOs is very strong and 7 indicates very weak sustainability. The report details several indicators that affect the public image of NGOs. The first is an independent, self-governing NGO, with rules that will demonstrate the integrity of the NGO. Next, how NGOs can present through mainstream media or social media impacts on the perceptions of the public, government and business about NGOs.

Media Coverage:

Suarakarya.id : Citra LSM di Mata Publik Sangat Penting

Detik : Diskusi Kode Etik LSM

Antara News : Kepercayaan Publik pada LSM masih Rendah

Media Indonesia : LSM harus mampu tumbuhkan kepercayaan publik

Republika : LSM masih dianggap sebagai antek asing

Tirto : Kerap dituduh antek asing kepercayaan publik pada LSM turun

Indopos : Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap LSM Menurun

Warta Ekonomi : Rendah Kepercayaan Publik pada LSM

 

 

 

Diskusi Panel Experts – Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil 2016

Penulis
admin web
-
0

WhatsApp Image 2017-03-15 at 11.31.18Pada 8 Maret 2017, Konsil LSM Indonesia sebagai organisasi pelaksana indeks keberlanjutan organisasi masyarakat sipil di Indonesia melakukan diskusi panel untuk mengukur indeks tersebut.

Indeks ini dibangun oleh MSI – USAID dan telah dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir sejak tahun 2014. Untuk melihat laporan sebelumnya klik disini.

Laporan Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil melihat 7 dimensi penting yaitu; lingkungan hukum, kapasitas organisasi, keberlanjutan finansial, advokasi, penyedia layanan, infrastruktur, citra publik. Dalam setiap dimensi tersebut ada beberapa indikator tertentu untuk melihat bagaimana posisi dan peran organisasi masyarakat sipil. Nilai yang diberikan dari angka 1 – 7, dimana 1 memiliki keberlanjutan paling baik sementara 7 memiliki keberlanjutan paling buruk.

Para Experts yang hadir juga tidak berubah sejak tahun 2014, namun adanya beberapa tambahan untuk memperkaya isu sehingga laporan dapat dituliskan secara mendalam dan komprehensif. Beberapa hal baru terkait organisasi masyarakat sipil muncul di tahun 2016, dari adanya peraturan pemerintah yang terbaru, trend donor, posisi organisasi masyarakat sipil terhadap stakeholder lainnya, kemampuan pengelolaan organisasi masyarakat sipil, dan berbagai hal lainnya.

Berikut adalah nama-nama para panel ahli :
1. Serlyeti Pulu – Konsil LSM
2. Frans Tugimin – Konsil LSM (Based Jogja)
3. Hipolitus Mawar – Lap Timoris (Based Kupang)
4. Frank – USAID
5. Rustam Ibrahim – Penulis CSOSI
6. Meutia Ganie Rochman – Akademisi / Ketua Yappika – Action Aid
7. La Ode Ahmad – Direktur Ormas Kemendagri
8. Eryanto Nugraho – PSHK
9. Dina Lumban Tobing – Aktivis Perempuan (Based Medan)
10. Rumadi – Lakpesdam PBNU
11. Khamid – Organisasi Buruh
12. Lusi Herlina (Fasilitator)
13. Sugiato AS (Fasilitator)

1...131415...48Halaman 14 dari 48

Jl. Duren Tiga Bar. VI No.36, RT.6/RW.2, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760

sekretariat@konsillsm.or.id

Artikel Terbaru

Kegiatan Terbaru

Publikasi Terbaru

Berikan pendapat anda mengenai anggota kami!

Copyright ©Konsil LSM Indonesia.