Beranda blog Halaman 16

Mari Bercerita untuk Penggalangan Dana

Penulis
admin web
-
0

tell them your story - advice in isolated vintage wood letterpress printing blocks

Cerita adalah cara yang kuat dalam mendefinisikan pembangunan manusia, budaya, dan tradisi. Cerita memiliki kemampuan untuk memikat dan memotivasi sikap manusia. Dengan alasan inilah, anak-anak dikenalkan pada cerita dari sejak usia dini. Cerita merupakan komunikasi yang efektif dan disukai oleh orang-orang di berbagai kalangan.

Tim marketing di perusahaan menggunakan cerita untuk mengiklankan produk mereka, dengan menyentuh hati para pelanggan mereka. Kenapa LSM tidak melakukan hal serupa? Betul, bahwa kerja utama LSM adalah untuk menolong orang lain dan bukan menulis cerita. Tetapi, bukankah kamu harus mempublikasikan cerita-cerita kerja LSM anda dan menjadi cerita sukses sehingga seluruh dunia tau apa yang Anda lakukan? LSM yang sukses dalam menggunakan cerita tidak hanya sebagai bentuk promosi tetapi juga mengintegrasikan hal tersebut sebagai cara penggalngan dana.

Untuk menjadikan cerita yang mudah diingat dan memiliki dampak dibutuhkan suatu alur cerita, elemen-elemen kunci agar cerita menjadi efektif untuk penggalangan dana.

  1. Protagonis : Tokoh yang menjadi pahlawan dalam cerita, bisa seseorang, komunitas, ataupun organisasi. Anda bisa memilih salah satu penerima manfaat dari LSM Anda dan menjadikan dia sebagai tokoh protagonis.
  2. Antagonis/Konflik : Dalam satu cerita, tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat, dalam kasus kerja-kerja LSM, antagonis bisa berhubungan dengan situasi negatif yang ada di area tersebut dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi tokoh protagonis
  3. Resolusi : Hanya jika ada solusi dalam masalah tersebut, baru cerita yang dipaparkan bermakna. Pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana aksi-aksi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah.
  4. Transformasi : Bagian ini akan menunjukan perubahan sebagai hasil yang dicapai setelah intervensi terjadi. Kebanyakan donor ingin mengetahui bagaimana dana yang diberikan dapat berdampak kepada para penerima manfaat atau kepada masyarakat.

Penggalangan dana dengan menggunakan cara bercerita keanak-anak memiliki karakter-karakter yang nyata; dengan masalah dan solusi yang nyata yang ditampilkan dengan gambar dan gaya yang menarik. Menjadi master dalam bercerita; dan menggalang dana!

Sumber : Funds For NGOs

Stories are powerful tools that define human development, culture and traditions. They have the ability to engage, motivate and inculcate positive attitude in people. It is for this reason that kids are introduced to stories right from an early stage. Stories are an effective communication tool that is liked by people of all ages.

Marketing team in the companies use stories to advertise the product, by connect it to people heart. Why NGOs didn’t do the same? Yes, NGOs primary work is to help people and not write stories. But, don’t you think you should share and publish your success stories, so that people know what your organization does?  Don’t you want more people to connect to your cause? Successful NGOs use stories not just as case studies or for promotions but also integrate them in their fundraising campaigns.

To make it the stories easy to remember and amplify change, it need a plot in stories, here are the key elements of a story to make it complete and effective.

  1. Protagonist: He/she is the main hero of the story. This is the person, community,organization around which the whole story is built. You can select one beneficiary and make her the protagonist.
  1. Antagonist/Conflict: In normal sense, he/she is the villain of the plot, in the case of your story this relates to the negative situation that exists in a given area. Discuss about how it affects the life of your protagonist.
  1. Resolution: Unless and until you have a solution to the problem, there will be no point narrating a story. This section in the story will talk about the actions you have implemented or propose to implement for resolving the problem. Let’s say you trained the beneficiaries, empowered them.
  2. Transformation: This section should deal with the changes that are an outcome of the intervention.  Most donors look forward to see how their funds have impacted the beneficiaries or are likely impact on the people.

The strongest fundraising children’s stories have real characters; real problems and real solutions that are weaved together in a well-chosen settings and attractive style. Use the tips from the guide and become a master storyteller and fundraiser!

Source : Funds For NGO

Diplomat Utama Dunia: António Guterres berbicara mengenai Akuntabilitas PBB

Penulis
admin web
-
0

antonio-ban

António Guterres, Sekretaris Jendral PBB yang ke-9, mulai aktif pada 1 Januari 2017. Mengutip profil beliau di Laman PBB; Menyaksikan berbagai penderitaan masyarakat yang paling rentan di muka bumi; kamp pengungsi dan zona perang. Sekretaris Jenderal PBB ke-9 bertekad untuk memastikan kehormatan manusia sebagai inti dari pekerjaannya, dan untuk melayani sebagai perantara perdamaian serta mempromosikan reformasi dan inovasi.

Mempromosikan reformasi, dalam pidato pertamanya sebagai Sekjen PBB, Guterres menggarisbawahi tentang reformasi manejemen PBB dan berbicara menganai budaya akuntabilitas, termasuk perlindungan yang efektif bagi whistleblowers.

Government Accountability Project (GAP) mengkritisi bahwa sebelumnya baik Kofi Annan maupun Ban Ki-Moon mengatakan hal serupa namun tidak dapat menyelesaikan permasalahan sampai akhir masa jabatannya. Dalam beberapa kasus, whistleblower dikeluarkan dari Organisasi, sedangkan mereka yang dilaporkan tetap dalam posisi mereka atau secara diam-diam mengundurkan diri tanpa mengakui kesalahan.

Skandal terbaru yang terjadi di PBB, mengekspose kekerasan seksual dan perlakuan kejam terhadap anak laki-laki di sebuah kamp untuk pengungsi di Central Africal Republic. Ketika ada pegawai yang melaporkan hal tersebut, kini pegawai tersebut sudah tidak bekerja di PBB.

Entah apa yang terjadi, masyarakat mengetahui terjadi suatu skandal, tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah itu. Suatu informasi yang cukup transparan tidak membawa akuntabilitas, karena keduanya harus berjalan bersama-sama dengan komitmen yang tinggi. Mekanisme pengaduan yang baik termasuk perlindungan whistleblower, dan tindak lanjut aduan adalah salah ciri dari terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Kita sama-sama memiliki harapan kepada Antonio Guterres sebagaimana untuk mempromosikan reformasi, akan membawa perubahan lebih baik bagi PBB.


António Guterres, the ninth Secretary-General of the United Nations, took office on 1st January 2017. Quoting about his profile from the UN Page; Having witnessed the suffering of the most vulnerable people on earth, in refugee camps and in war zones, the Secretary-General is determined to make human dignity the core of his work, and to serve as a peace broker, a bridge-builder and a promoter of reform and innovation.

A promoter of reform, in his initial speech as the new Secretary General, Mr. Guterres turned his attention to UN management reform and spoke of a culture of accountability, including effective protection for whistleblowers.

The Government Accountability Project (GAP) notice that both Kofi Annan and Ban Ki-Moon made the same rhetorical commitment, neither met the challenge. In many cases, the whistleblower was expelled from the Organisation, while the retailor either remained in place, or resigned quitely without acknowledgment of wrongdoing.

The most recent UN scandal, exposing sexual exploitation and abuse of young boys by peacekeepers at a camp for the displaced in the Central African Republic. When one of the official report it, today the offical is no longer in place at the UN.

People know the scandal, but didn’t know what happen after that – quite transparently – does not bring accountability. It has to run together and a high commitment for transparent and accountability.

We are hoping the new Secretary General will change this at the UN, as a promoter of reform.

Penerima Manfaat dan Akuntabilitas Organisasi

Penulis
admin web
-
0

Pasal 11

Partisipasi

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah Konsil LSM Indonesia melibatkan semua unsur organisasi, komunitas dan pemangku kepentingan secara bermakna dalam proses pengambilan keputusan dan proses pemantauan organisasi.

Di suatu desa terpencil di Indonesia, komunitas ibu-ibu sedang diberikan pelatihan kerajinan asal daerahnya. Tetapi benarkah hal ini benar-benar yang mereka butuhkan? Apakah membuat kerajinan dapat membuat mereka mandiri, atau sebenarnya potensi komunitas tersebut adalah bercocok tanam?

Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, pemberdayaan komunitas adalah kerja utama untuk mencapai masyarakat mandiri. LSM asik mengkampanyekan dan melakukan berbagai kegiatan untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.  Dalam logika sederhana ini, tentunya kinerja LSM yang baik adalah kinerja yang memperhatikan para penerima manfaatnya, komunitas dampingannya.

Akan tetapi di lapangan, kejadian kerap kali tidak semudah hal itu. LSM yang memiliki kinerja baik karena ingin tampil baik kepada donornya sehingga akan mendapatkan dukungan lagi di tahun berikutnya. Dalam beberapa kasus,komunikasi dua arah yang seharusnya terjadi antara LSM dan komunitas dampingannya tidak dipertimbangkan ketika membuat program serupa. Bukankah hal ini justru akan membuat kinerja LSM tidak efektif?

Memastikan kinerja yang efektif berdasarkan pembelajaran-pembelajran di kegiatan sebelumnya tidak hanya diatas kertas yang dilaporkan ke donor. LSM sudah seharusnya melakukan hal tersebut untuk kepentingan penerima manfaatnya. LSM tidak boleh berfikir “mereka membutuhkan hal ini” tetapi “apa yang mereka butuhkan”

Hal ini adalah akuntabilitas kebawah, bahwa LSM harus memastikan program dan kegiatannya dipahami oleh penerima manfaatnya. Bahwa penerima manfaatnya percaya kepada LSM, karena kredibilitasnya Keterlibatan komunitas juga sesuai dengan Kode Etik Partisipasi, bahwa dalam penentuan program, semua unsur perlu terlibat termasuk para penerima manfaat itu sendiri.

IFRC membuktikan hal ini, dengan adanya komunikasi dua arah yang dilakukan, mereka mengetahui hal-hal apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana, dan melalui media apa saja. Sehingga hal ini akan lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat, tidak hanya itu sebagai bentuk akuntabilitas, kegiatan partisipasi akan menunjukan kredibilitas LSM tersebut.

“Philip Kotler, one of the leading authorities on marketing famously said, “the key to achieving organizational goals consists in determining needs and wants of target markets and delivering desired satisfactions more effectively and efficiently than competitors.” Best practices and insights are available in plenty. Maybe what is needed is effort to apply them and ask the first fundamental question: – ‘what does the beneficiary really need?”

Article 11

Participation

NGOs involve all elements of the organisation, communities and stakeholders meaningfully in the organisation’s decision-making and monitoring processes.

In one of the remote areas in Indonesia, the woman community were given the training on how to making the origin craft from their areas. However does this what do they really need? Are making a craft will make them independent? Or actually the potential of this community is agriculture?

For NGOs, community empowerment is our primary work in achieving the independent society. NGOs enjoyed in campaigning and doing lots of activities for the society welfare and justice. Looking at this, we can conclude that the good work of NGO is the work that paying attention to their beneficiaries – participating communities.

However in the filed, things doesn’t go that simple, the NGO that have a good work because they would like to perform to the donor so they will gain another support. In some cases, two way communication between NGO and their communities aren’t being consider when they make a similar program. Doesn’t this is actually will lead to ineffectiveness of NGO’s work?

Ensuring the effectiveness of NGO’s work should also reflect on Lesson Learned, not only on the report. NGOs should always think for the benefit of their beneficiaries. NGOs shouldn’t think “they need this” but “what do they need”.

This is also the downward accountability, that NGOs need to ensure their program and activities are received well by their beneficiaries. This can also reflected that the NGO are being trusted because of their credibility. The participation of community also relates with the participation code of ethic Konsil LSM, which the NGO has to involve elements meaningfully in the organisation’s decision-making and monitoring processes.

IFRC also proven this, because they do the two-way communication, they understand what the society really need that living in vulnerable disaster areas. They understand what media that effective to notice them when the disaster coming. So this is will be more effective program and can receive well by the society, not only as that the participation of communities will show the credibility of NGO as well as one of the form of accountability.

“Philip Kotler, one of the leading authorities on marketing famously said, “the key to achieving organizational goals consists in determining needs and wants of target markets and delivering desired satisfactions more effectively and efficiently than competitors.” Best practices and insights are available in plenty. Maybe what is needed is effort to apply them and ask the first fundamental question: – ‘what does the beneficiary really need?”

 

Laporan CSO Sustainability Index for Asia 2015

Penulis
admin web
-
0

USAID bekerja sama dengan MSI (Management Systems International) menerbitkan Laporan Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil tahun 2015 untuk wilayah Asia (Bangladesh, Kamboja, Indonesia, Nepal, Filipina, Srilanka, dan Thailand). Laporan ini merupakan intisari dari focus group discussion (FGD) yang dilakukan oleh beberapa pakar dan aktifis CSO. Laporan ini merupakan edisi kedua setelah sebelumnya di tahun 2014 yang melihat kekuatan dan keberlanjutan CSO di masing-masing negara tersebut dengan beberapa indikator.

Di Indonesia, Konsil LSM Indonesia adalah partner dari MSI untuk menyelenggarakan Panel Expert Meeting dalam penyusunan indeks ini. Silakan unduh laporan lengkap (english) di tautan berikut : CSO Sustainability Index for Asia 2015

PP 59/2016 tentang Ormas yang didirikan oleh WNA

Penulis
admin web
-
0

Dalam situs resmi setkab.go.id (Inilah PP Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan WNA di Indonesia), disebutkan dengan pertimbangan bahwa organisasi kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing (WNA) di Indonesia perlu menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, serta tetap menghormati nilai sosial budaya masyarakat, patuh dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia,  pemerintah  memandang perlu mengatur mengenai pemberian perizinan, tim perizinan, dan pertimbangan pengesahan badan hukum, serta tata cara pengenaan sanksi bagi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan asing atau sebutan lain.

Atas pertimbangan tersebut, maka pada 2 Desember 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.

Unduh disini: Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016

PP 58/2016 tentang Pelaksanaan UU Ormas

Penulis
admin web
-
0

Dalam situs resmi setkab.go.id (Presiden Teken PP tentang Pelaksanaan UU Ormas), dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19, Pasal 40 ayat (7), Pasal 42 ayat (3), Pasal 50, Pasal 56, Pasal 57 ayat (3), dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, Presiden Joko Widodo pada 2 Desember 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Unduh disini : Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2016, tentang Organisasi Kemasyarakatan

Apakah perempuan harus benar-benar melindungi dirinya?

Penulis
admin web
-
0

Di Morokko, suatu acara reality show televisi, menampilkan bagaimana make-up yang dapat menutupi luka-luka yang disebabkan terjadinya kekerasan perempuan. Meski saat ini acara tersebut sudah ditarik kembali, tetapi perspektif munculnya acara tersebut menunjukan bahwa apa yang terjadi pada perempuan masih merupakan hal-hal domestik yang tidak pantas diperjuangkan. Apakah dengan menutupi luka-luka yang terjadi dapat menghentikan terjadinya kekerasan terhadap perempuan?

Amazon baru-baru ini juga menjual produk yang dipercaya dapat melindungi perempuan untuk bertahan apabila terjadi ancaman dalam dirinya, cincin berwana pink ini memiliki spesifikasi dengan benda tersembunyi yang tajam dan dapat menusuk, serta ada juga pakaian anti-pemerkosaan, dan hal-hal lainnya.

Apakah semua itu diperlukan, apakah perempuan harus membayar untuk melindungi dirinya sendiri?

Mungkin memang benar, bagi perempuan, ada perasaan takut dan tidak aman, ketika harus berjalan sendiri. Ada ancaman yang mereka fikir dapat menghantui mereka, sehingga perempuan berusaha melindungi dirinya sendiri. Dengan membawa barang-barang tertentu, sebagian berlatih bela diri, atau sebagian menghindari menggunakan pakaian tertentu yang dianggap sumber masalah atau keluar di waktu yang orang-orang bilang tidak sepantasnya.

Tetapi, apakah pendidikan juga dilakukan? Pendidikan kepada mereka yang melakukan kekerasan terhadap perempuan. Bisa saja laki-laki atau mungkin bisa saja perempuan lainnya yang memilki status lebih tinggi. Pendidikan sebagai cara terbaik untuk mengubah cara pandang manusia seringkali terlupakan, atau mungkin sengaja dilupakan.

Memang tidak ada yang salah jika perempuan berusaha melindungi dirinya dengan cara-cara tertentu, tetapi akan menjadi hal yang salah jika yang terjadi adalah ‘diam’. Diam karena merasa ini urusan domestik, diam karena merasa ini hal yang tabu, atau bahkan diam karena statusnya, dalam posisi yang lebih rendah.

Diamnya para korban kekerasan bukan tanpa alasan, pandangan dari masyarakat menjadi faktor penting. Bagaimana masyarakat melihat para korban ini, harus menjadi perhatian bagi kita semua untuk mendidik dan mengubah cara pandangnya. Karena perubahan tingkah laku tidak akan terjadi tanpa adanya perubahan cara pandang.

Jadi, apakah perempuan benar-benar harus melindungi dirinya?

Kesetaraan Gender dan Anti Kekerasan, merupakan kode etik Konsil LSM Indonesia

Lihat lebih lengkap di :

https://www.hrw.org/news/2016/11/28/telling-women-hide-domestic-violence-behind-make
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2016/nov/25/why-should-women-have-to-pay-the-price-for-safety-on-a-daily-basis
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2013/nov/11/problem-anti-rape-underwear-chastity-belt
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/26/anti-rape-nail-polish-stop-rapists

 

Few weeks ago in Marocco’s on air television, show the make-up advice to cover up bruises from domestic violence against women. Even though the show has been setback, but when that kind of ‘show’ are on the television it was really pointed that what was happened to woman still something behind, doesn’t need to be fought.  Does covering a bruises can’t stop the violence against women? This is really a misguided attempt to commemorate International Day for the Elimination of Violence Against Women.

Recently, Amazon also selling the product bright-pink ring or called self-defense ring that have the knife inside to ‘protect’, there are also some product called anti-rape underwear, anti-rohypol nail polish, any stuff that make the women have to pay the price for “safety” as a woman in a man’s world.

Maybe, it is true that for woman that always the unsecure feeling when we have to walk alone, there are always the threat they have to face, from catcalling until the action that violance against woman. There are the threat, that is why woman thinking to always protect themselves. From bringing some useful stuff, or learning self-defense until prevent to walking alone or not using ‘certain clothes’ that could be a problem, or even didn’t have the courage if they have to go in the middle of night.

But then, it is just the woman that have to fight? Is all the people being educated that it is not humanity to treat women in that way. Education is the best way to change people’s mind is oftenly being forgotten or maybe being declined.

There are really isn’t a problem when woman protect themselves because of insecurity, but the problem is when the women is ‘being silent’ Well, it’s been always like that because of those stuffs exist and the culture in society. Women used to keep silent because thinking that it is taboo refers to this as a domestic affairs or because of their status that was thinking lower than others.

The women are being silent also without no reason, they are afrain of the culture in society. How the society response towards the issues of violence are really affected the women’s behavior, being silent or speak for their rights. The society response also will effect how the violence actor will behave, to be more respect each other. That all of this change of behavior only can happened if there are the change of mind, and as I stated the changes of mind is the fruit of education. So the education is really has to targeted all the people.

So, do you still thinking woman really need to pay the price? Or who should?

Gender Equality and Anti-Violence is two of 16 Konsil’s Code of Ethics.

See More Here:

https://www.hrw.org/news/2016/11/28/telling-women-hide-domestic-violence-behind-make
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2016/nov/25/why-should-women-have-to-pay-the-price-for-safety-on-a-daily-basis
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/womens-blog/2013/nov/11/problem-anti-rape-underwear-chastity-belt
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/aug/26/anti-rape-nail-polish-stop-rapists

LSM harus Berkolaborasi, Mendengar dan Fokus untuk Keberlanjutan LSM

Penulis
admin web
-
0

Non-Governmental Organisations was born by the civil movement – concerned on any social problems that keep happening – In Indonesia, Budi Utomo as one of the prioneer NGO born as the non political movement but social, economic, culture in 1908.

The development of NGOs has given a positive contribution for Indonesia, in multi-sector approach, however, the roles of NGOs started being replaced. Today society tends to have social enterprise that also offer in tackle any social problem, some are integrated or part with NGOs. The difference part between social enterprise and NGOs is their advocacy work, because even they can do the development work they aren’t do the advocacy.

NGOs that existed for years in Indonesia, some of them not have a good governance in management. This is cause, the NGO doesn’t get the trust both material or non non-material that become the threat for the sustainability. Besides that the NGOs that affiliate with the grassroots makes them too rooted in the society, that makes their work hard to perform to public as a whole. This is not wrong, however if the NGO didn’t promote their work, how NGO can survive and gain public trust?

The NGOs that being existed for years, for their valuable contribution to Indonesia must have a good governance in their management. The primary thing that in getting the grants don’t think as a competition with others. Keep doing this only show how the NGOs is lack of collaboration,  when actually if every NGO focus on their core issue, it can be used for a better collaboration.

The second things, that has to do is always listening. As the civil movement, the NGO sometimes forget that society need to be the center. When making the program, without asking, some NGO only do what they thing it is appropriate to do. NGOs has to have the willingness to learn from every stakeholder and get the feedback to ensure that their program can run well.

The last thing that already being repeated thousand times when talking about the Sustainability is being focus and specified. By being focus and specified, it could show the NGO great capability in the issue as the expert and still represent the inclusive society.

NGO has to survive, advance, and always give valuable contribution to Indonesia


Lembaga Swadaya Masyarakat lahir dari gerakan atau kerap kali keprihatinan terhadap suatu masalah yang terjadi di lingkungan sosialnya. Lahirnya Budi Utomo sebagai suatu gerakan yang bersifat non – politik tetapi sosial, ekonomi dan kebudayaan di Indonesia pada tahun 1908 yang merupakan cikal-bakal gerakan sosial di Indonesia.

Perkembangan Lembaga Swadaya Masyarakat telah memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, dalam berbagai sektor, akan tetapi keberlanjutan lembaga swadaya masyarakat yang sangat berperan dalam pembangunan ini mulai tergantikan. Munculnya organisasi dengan sebutan “kewirausahaan sosial’ yang juga menawarkan untuk mengatasi suatu isu, beberapa terintegrasi dengan LSM atau menjadi bagian dari LSM sementara yang lainnya berkembang sendiri. Hal yang menjadi pembeda adalah, kewirausahaan sosial tidak melakukan kerja-kerja advokasi sebagaimana yang dilakukan LSM.

LSM-LSM yang hadir di Indonesia, mayoritas telah berumur puluhan tahun tetapi mengelola organisasinya dengan cara lama. Akibatnya, LSM tidak mendapatkan kepercayaan baik dalam bentuk materil maupun non-materil yang menyebabkan ancaman bagi keberlanjutan LSM. Selain itu LSM identik dengan gerakan-gerakan akar rumput yang justru membuat gerakannya sangat mengakar sehingga tidak dapat terdeteksi. Walaupun hal ini tidaklah salah, tetapi jika LSM enggan untuk mempromosikan kegiatannya, lalu bagaimana LSM dapat bertahan dan mendapatkan kepercayaan?

LSM yang telah berumur puluhan tahun tersebut, yang telah memberikan berbagai kontribusi positif bagi Indonesia harus berupaya untuk mengelola organisasi dengan cara-cara yang lebih baik. Hal utama dan yang paling penting adalah LSM jangan berfikir adanya kompetisi dalam mendapatkan dana-dana hibah. Hal ini justru menunjukan citra buruk bagi LSM yang kembali akan menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat. Padahal dengan adanya isu-isu utama dari setiap organisasi,  seharusnya dapat dimanfaatkan dengan adanya kolaborasi yang baik.

Hal kedua yang dapat dilakukan adalah selalu mendengar. Sebagai gerakan masyarakat, LSM kerap kali lupa dan melihat faktor-faktor dari masyarakat tanpa bertanya terlebih dahulu apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. LSM harus mau selalu mendengar dan menggunakan masukan-masukan tersebut untuk memastikan progam yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik.

Kemudian hal terakhir dan telah dibahas beberapa kali dalam strategi keberlanjutan LSM adalah tetap fokus dan spesifik dengan isu yang diangkat. Dengan bersikap seperti itu akan menunjukan kemampuan LSM yang mumpuni dalam menangani suatu isu dan tetap mewakili kepentingan masyarakat secara inklusif.

LSM harus mampu bertahan, maju dan terus memberikan kontribusi positif bagi Indonesia.

Filantropi Komunitas sebagai Aset, Kapasitas dan Kepercayaan

Penulis
admin web
-
0

Funding from International Donor is the life resource for development actor, not only NGOs but also government agency. Because for government agency if they only depend on the National Budget, the development goal will be hard to achieve. Meanwhile for NGOs, International Donor is the only way for support all the activities in certain program, besides to achieve the NGO’s vision and mission but also to achieve the development goals.

The NGO are non-profit organisations, that is why all the operational were support by the donor mainly international donor. This is make the stereotype that NGOs are foreign hands, standing on the foreign side to interfere state sovereignty. Several step were taken by states to prevent the intervention happened, as what happened in Russia, Egypt, China, and maybe Indonesia. They did release a statement or a regulation to limit the movement of civil organisations.

In the other side, too dependent on International Donor created a civil society sector that lives from project to project and sometimes are not suitable for the grassroots movements. That is why NGOs need to find new strategy, that doesn’t cause dependency but a sense of belonging, which is public participation. Strengthening the local resource from public participation can be a great alternative for NGO to keep working and always giving a positive contribution for the development goals. The idea of public participation as community philanthropy has been an idea since 1908, today NGOs do ‘this idea’ for keep working with a unique way.

Local philanthropy model can be develop with some ways, first of all, the local philanthropy  is a culture, especially local giving by ordinary people as an asset. This is a critical strategy for growing local ownership and participation. Building a local support base is about building a local constituency for civil society action, getting people to think, engage with and care about a cause. Next, Community philanthropy organisations deliberately use grants to local groups as a way to strengthen and invest in the community around them, to feed the pipeline and strengthen the capacities of organic, people-led action, and in that sense, they are often not “specialists” working on a particular issue but rather work holistically responding to a range of different issues that their community might encounter. And finally, at a very profound level, community philanthropy organisations are building trust within, between and among the communities they serve, and togetherness building a mutual accountability

In Indonesia, public support are raising more than ever because of the digital crowdfunding trend are expanding. Currently, Konsil also are developing a crowdfunding site for NGO Sustainability. In the international level, the community philanthropy are holding the first International Summit on December 1st – 2nd, 2016 in Johannesburg Global Summit on Community Philanthropy.


Pendanaan dari Donor Internasional adalah sumber daya bagi hidupnya aktor-aktor pembangunan, tidak hanya LSM tetapi juga badan-badan pembangunan pemerintah. Karena jika hanya mengandalkan dari APBN, tujuan pembangunan yang ditetapkan sulit untuk dicapai. Sementara bagi LSM, donor internasional lah satu-satunya jalan untuk membiayai berbagai kegiatannya dalam program-program tertentu, selain untuk mencapai visi dan misi organisasi juga tentu sejalan dengan tujuan pembangunan negara.

LSM adalah organisasi non-profit sehingga seluruh operasional dibiayai dan/atau didukung oleh sumber daya donor internasional. Hal ini membuat berbagai streotype bahwa LSM adalah kaki tangan asing, berpihak pada kepentingan asing untuk mengintervensi negara. Bukan hal yang baru ketika negara mengeluarkan pernyataan atau bahkan peraturan dalam mengatur mekanisme pendanaan ini, untuk mencegah terjadinya intervensi terhadap negara, sebagaimana yang terjadi di Rusia, Mesir, Cina, dan mungkin Indonesia.

Melihat dari sisi lain, bahwa dukungan dari donor Internasional telah membuat sektor masyarakat sipil hidup dari satu program tertentu ke program lainnya, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi akar rumput. Untuk itu LSM perlu mencari strategi baru, yang tidak menimbulkan rasa ketergantungan tetapi kepemilikan bersama, yaitu partispasi publik. Menguatkan sumber daya lokal dari partisipasi publik menjadi pilihan bagi LSM untuk bisa terus bekerja dan berkontribusi positif bagi agenda pembangunan.

Isu mengenai partisipasi publik sebagai filantropi komunitas telah digulirkan sejak tahun 1908, dan saat ini berbagai LSM menggunakan cara ini untuk tetap bisa bekerja dengan karakteristik yang cara bekerja yang unik.

Model pengembangan filantropi lokal tentu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama-tama, budaya filantropi lokal bahwa untuk memberi dapat dilakukan oleh ‘orang biasa’ sebagai suatu aset. Hal ini menunjukan strategi kritis untuk menumbuhkan kepemilikan dan partisipasi lokal. Dalam membangun dukungan lokal, adalah cara mengajak masyarakat untuk berfikir, terlibat, peduli dan melakukan aksi tentang apa yang terjadi.  Selanjutnya, dengan filantropi lokal adalah cara untuk memperkuat dan mengiventasi komunitas disekitar mereka dengan kapasitasnya, meski mereka bukan seorang ‘ahli’ tetapi dapat bekerja secara holistik dalam merespon isu-isu yang beragam. Serta filantropi lokal dapat membangun kepercayaan, diantara komunitas, sumber-sumber daya yang digunakan dan bersama-sama membangun akuntabilitas.

Di Indonesia sendiri, dukungan dari publik semakin tinggi semenjak trend digital crowdfunding meluas. Konsil sendiri sedang mengembangkan digital crowdfunding bagi keberlanjutan LSM. Pada level internasional gerakan filantropi lokal ini akan menggelar International Summit pertama pada 1-2 Desember 2016 di Johannesburg pada Global Summit on Community Philanthropy.

See More :

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/nov/29/community-philanthropy-a-brave-new-model-for-development-funding

Key Ask Feminist Constituency

Penulis
admin web
-
0

feminist-key-asks-final_001

Download the full documents here

1...151617...48Halaman 16 dari 48

Jl. Duren Tiga Bar. VI No.36, RT.6/RW.2, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760

sekretariat@konsillsm.or.id

Artikel Terbaru

Kegiatan Terbaru

Publikasi Terbaru

Berikan pendapat anda mengenai anggota kami!

Copyright ©Konsil LSM Indonesia.