BerandaBerita UmumDiplomat Utama Dunia: António Guterres berbicara mengenai Akuntabilitas PBB

Diplomat Utama Dunia: António Guterres berbicara mengenai Akuntabilitas PBB

antonio-ban

António Guterres, Sekretaris Jendral PBB yang ke-9, mulai aktif pada 1 Januari 2017. Mengutip profil beliau di Laman PBB; Menyaksikan berbagai penderitaan masyarakat yang paling rentan di muka bumi; kamp pengungsi dan zona perang. Sekretaris Jenderal PBB ke-9 bertekad untuk memastikan kehormatan manusia sebagai inti dari pekerjaannya, dan untuk melayani sebagai perantara perdamaian serta mempromosikan reformasi dan inovasi.

Mempromosikan reformasi, dalam pidato pertamanya sebagai Sekjen PBB, Guterres menggarisbawahi tentang reformasi manejemen PBB dan berbicara menganai budaya akuntabilitas, termasuk perlindungan yang efektif bagi whistleblowers.

Government Accountability Project (GAP) mengkritisi bahwa sebelumnya baik Kofi Annan maupun Ban Ki-Moon mengatakan hal serupa namun tidak dapat menyelesaikan permasalahan sampai akhir masa jabatannya. Dalam beberapa kasus, whistleblower dikeluarkan dari Organisasi, sedangkan mereka yang dilaporkan tetap dalam posisi mereka atau secara diam-diam mengundurkan diri tanpa mengakui kesalahan.

Skandal terbaru yang terjadi di PBB, mengekspose kekerasan seksual dan perlakuan kejam terhadap anak laki-laki di sebuah kamp untuk pengungsi di Central Africal Republic. Ketika ada pegawai yang melaporkan hal tersebut, kini pegawai tersebut sudah tidak bekerja di PBB.

Entah apa yang terjadi, masyarakat mengetahui terjadi suatu skandal, tetapi tidak mengetahui apa yang terjadi setelah itu. Suatu informasi yang cukup transparan tidak membawa akuntabilitas, karena keduanya harus berjalan bersama-sama dengan komitmen yang tinggi. Mekanisme pengaduan yang baik termasuk perlindungan whistleblower, dan tindak lanjut aduan adalah salah ciri dari terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.

Kita sama-sama memiliki harapan kepada Antonio Guterres sebagaimana untuk mempromosikan reformasi, akan membawa perubahan lebih baik bagi PBB.


António Guterres, the ninth Secretary-General of the United Nations, took office on 1st January 2017. Quoting about his profile from the UN Page; Having witnessed the suffering of the most vulnerable people on earth, in refugee camps and in war zones, the Secretary-General is determined to make human dignity the core of his work, and to serve as a peace broker, a bridge-builder and a promoter of reform and innovation.

A promoter of reform, in his initial speech as the new Secretary General, Mr. Guterres turned his attention to UN management reform and spoke of a culture of accountability, including effective protection for whistleblowers.

The Government Accountability Project (GAP) notice that both Kofi Annan and Ban Ki-Moon made the same rhetorical commitment, neither met the challenge. In many cases, the whistleblower was expelled from the Organisation, while the retailor either remained in place, or resigned quitely without acknowledgment of wrongdoing.

The most recent UN scandal, exposing sexual exploitation and abuse of young boys by peacekeepers at a camp for the displaced in the Central African Republic. When one of the official report it, today the offical is no longer in place at the UN.

People know the scandal, but didn’t know what happen after that – quite transparently – does not bring accountability. It has to run together and a high commitment for transparent and accountability.

We are hoping the new Secretary General will change this at the UN, as a promoter of reform.

Baca Lainnya

Anggota Kami

F A K T A – Forum Analisis Kketerwakilan dan Transparansi...

Komp. Pertokoan Nusa Indah Plaza D 11 – KALBAR,

Yayasan SHEEP Indonesia

Jl. Bimo Kurdo No.11, Sapen, Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221

Lembaga Masyarakat Indonesia Hijau

Artikel Terkait

Diseminasi Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil (CSOSI) 2023 dan Resiliensi OMS

Jakarta, 5 Agustus 2024 – Ruang sipil menyempit akibat kebijakan negara, tindakan kekerasan, dan...

Ini Hasil Survey Organisasi Masyarakat Sipil di 35 Provinsi

(Eksistensi organisasi mengacu kepada prasyarat dasar organisasi seperti legalitas, struktur, laporan keuangan dan kegiatan)Liputan6.com,...

Panel Expert Meeting Penyusunan Indeks Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia 2023

Sejak tahun 2015 sampai dengan 2022, Konsil LSM Indonesia secara regular mengeluarkan Indeks Keberlanjutan...

Indeks Keberlanjutan OMS Indonesia 2023 Akan Dimulai Kembali

Kepada Yth.Bapak/Ibu Pimpinan/Perwakilan OMSDi tempatKonsil LSM Indonesia merupakan mitra lokal dari 74 negara dalam...