Picture : thevoiceofyouth.com

Listen and act! Giving the youth voice only won’t make them as leaders, listening doesn’t mean creating more youth adviser positions and working groups. It means taking those voices seriously.

Every year, on August 12th is celebrated as International Youth Day. The roles of youth in the development worlds, including NGOs, is very important – not only as a participants but their voice will contribute not only for the better future but also for today.

When we are talking about giving the youth a voice or youth empowerment, we all do agree that it is a very important thing. But how much power over decision making in these bodies do young activists really have? How the young people can influence more development decisions?

It has to be recognised that there are youth who are leaders in development, the trend across the world is the young people are already spearheading the social entrepreneurial movement. This is also showed that youth is the solution not the problem. However youth marginalisation can also channel young people’s energy towards violence. This is makes  discrimination against youth (aware or unaware) having a voice  a serious issue.

The youth population is growing faster than the economy in many developing cities and countries. That is why it is need to improve policies that create economic opportunity for young people. Not only for economic opportunity, young people also need to be engage socially and politically so they can contribute to the development processes. From the traditional / customary perspective, the youth engagement sometimes see as the threats to stability rather than opportunities to harness their energy and abilities

Next, they who are more senior or adults need to share their knowledge and experiences. Young people often face issues related to resources, access, and accountability in the organisations. For this case, the role from the adults is necessary. Everyone need to keep on top of youth priorities, aware of them not as a topic for discussion but as the leaders.

Konsil LSM as mandated of Code of Ethics Konsil LSM, in article 3 “Anti-Discrimination” and article 4 ”Respect for Human Right” encourages all party for not only engage the youth as the object but also the subject, not only giving them voice but taking their voices seriously.

Source :

Youth in Development : We’re tired of Being the topic of the discussion not the leaders of it

How can young people wield more power around the world

Dengarkan dan lakukan! Memberikan para pemuda suara tidak akan membuat mereka menjadi pemimpin, mendengarkan bukan berati banyak para pemuda dalam berbagai kelompok kerja. Suara mereka harus diikuti dengan aksi yang serius.

Setiap tanggal 12 Agustus diperingati sebagai Hari Pemuda Internasional. Peran pemuda dalam dunia pembangunan, termasuk LSM, sangat penting tidak hanya sebagai ‘peserta’ tetapi ide-ide inovatif yang kerap kali datang dari pemuda bukan hanya untuk masa depan tetapi juga untuk hari ini.

Ketika berbicara tentang perlunya memberikan suara bagi pemuda, atau memberdayakan pemuda, disetujui oleh semua pihak baik pemerintah maupun LSM sebagai hal yang sangat penting. Tetapi berapa banyak kekuasaan mereka untuk pengambilan keputusan yang benar-benar dimiliki oleh para pemuda dalam badan-badan tersebut? Bagaimana para pemuda dapat menjadi lebih berpengaruh dalam pengambilan keputusan?

Perlu disadari bahwa para pemuda telah menjadi pemimpin di bidang pembangunan, trend yang ada saat ini adalah bagaimana para pemuda menjadi pemimpin di gerakan wirausahawan sosial di seluruh dunia. Hal tersebut juga dapat menunjukan bahwa para pemuda adalah solusi dari masalah yang ada, bukan permasalahannya. Marginalisasi yang terjadi adalah karena para pemuda dianggap tidak dapat mengontrol energi mereka terhadap terjadinya kekerasan. Hal tersebut membuat terjadinya diskriminasi disadari ataupun tidak kepada para pemuda dalam mempertimbangkan suara menjadi sebuah aksi yang serius.

Pertumbuhan pemuda yang sangat cepat membuat pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang terjadi di negara-negara berkembang. Maka dari itu perlu ada kebijakan yang memberikan peluang ekonomi bagi para pemuda. Tentu saja tidak hanya peluang ekonomi, para pemuda juga perlu dilibatkanbatkan secara sosial dan politik sehingga dapat menciptakan peluang bagi mereka untuk berkontribusi dalam proses pembangunan. Secara tradisional perspektif mereka kerap kali tidak dihargai dan dilihat sebagai ancaman terhadap sistem / stabilitas daripada peluang yang dapat dimanfaatkan untuk berkembang.

Selanjutnya, mereka yang lebih senior atau para orang dewasa perlu membagi pengetahuan dan pengalamannya. Dalam organisasi, para pemuda seringkali memiliki kesulitan dalam menghadapi akses terhadap berbagai sumber maupun akuntabilitas organisasi. Dalam hal ini peran mereka yang lebih dewasa dengan pengalaman dan pengetahuannya yang mumpuni sangat dibutuhkan. Untuk mendukung hal ini semua orang perlu bersama-sama memprioritaskan para pemuda bukan sebagai topik diskusi, tetapi bagaimana para pemuda dapat menjadi seorang pemimpin.

Konsil LSM Indonesia sesuai dengan Kode Etik Konsil LSM Indonesia, Pasal 3 (Anti-Diskriminasi) dan Pasal 4 (Penghormatan terhadap HAM) mengajak semua pihak untuk tidak hanya menjadikan para pemuda sebagai objek tetapi sebagai subjek, tidak hanya memberikan mereka suara tetapi juga mendengarkan suara mereka.

Sumber :

Youth in Development : We’re tired of Being the topic of the discussion not the leaders of it

How can young people wield more power around the world

With the increase in the number of  NGOs globally, it is important that they are  managed effectivly and efficiently. Almost all NGOs have issues related to democracy as a core element of programs. However, is this value reflected in their management?

The internal affairs of organisation / management is often forgotten by NGO or not seen as being the primary priority. NGOs are more likely to be concerned about  the impact of their prorams on their beneficiaries than internal affairs. Besides that,organisational issues may also be considered as “internal” so others didn’t have right to interfere.

One frequently occurring organizational problem is an unbalanced relationship between board and management (executive). The board may have zero involvement, showing the absence of democracy in the management. The board used to have the significant roles as the strategic decision maker for the organisation sustainability.

In The Global Development Centre publication , it was mentioned that having a good and effective board, can contribute to the success of organizations; by including beneficiaries, having an understable organizational structure for other stakeholder,and  also clear division of responsibility in the organization. It is also one form of NGO accountability.

The issues that related to Board in organizations is an important issues to discuss, because there are phenomenon; not only in Indonesia; related to “sleeping boards” or over involved board. Examples of this are when a NGO  borrows the ‘name’ of the board to attract donors, or the board that have no interest to interfere the management,thinking that it was not their domain. This unbalance relations need to be improved in the realization of NGO accountability.

Konsil LSM is fighting for the accountability of NGOs, hoping that this phenomenon will be of concern to and addressed by all the parties. NGOs needs to improve their management, by balancing the board and management functions ideally. NGOs also haves to practice accountability principles and mechanisms, in order to increase public trust and support for civil society movements. To facilitate this, Konsil LSM supported by Ford Foundation will hold the Workshop Position and Role Reflection of Board in strengthening the NGO accountability in October 2016.

Eksistensi LSM yang semakin meluas, menunjukan bagaimana secara organisasional LSM juga dapat dikelola secara efektif dan efisien. Hampir semua LSM mengusung nilai-nilai utama demokrasi dalam berbagai program yang dilakukannya. Akan tetapi, apakah hal ini tercermin dalam internal organisasi?

Internal organisasi/manajemen kerap kali terlupakan oleh LSM atau tidak menjadi prioritas utama. LSM terlalu sibuk memikirkan manfaat dari berbagai program dan kegiatannya, sehingga permasalahan internal dikesampingkan. Lain dari pada itu, permasalahan internal juga benar-benar dianggap “internal” sehingga tidak dapat dicampuri oleh orang lain.

Salah satu masalah organisasional yang kerap terjadi adalah manajemen LSM yang dilakukan sepihak dalam ranah eksekutif. Tidak berperannya lembaga pengurus, menunjukan tidak terjadinya demokrasi karena hanya ditentukan secara sepihak. Padahal lembaga pengurus/board berperan penting dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis bagi keberlangsungan organisasi.

Dalam publikasi The Global Development Centre disebutkan bahwa dengan adanya board yang baik dan efektif dapat memberikan dasar untuk keberhasilan organisasi; termasuk kepada para penerima manfaat, adanya struktur organisasi yang mudah dipahami bagi stakeholder, serta ada pembagian tanggung jawab yang jelas dalam organisasi tersebut. Hal ini juga tentu saja sebagai salah satu bentuk akuntabilitas LSM.

Isu mengenai Board dalam organisasi menjadi sangat menarik untuk dibahas dikarenakan banyakanya fenomena; yang tidak hanya terjadi di Indonesia; mengenai board yang tidak berfungsi atau board yang terlalu berfungsi. Ada beberapa kejadian dimana LSM meminjam ‘nama’ untuk meyakinkan donor, atau ada pula board yang memang tidak ingin mengetahui apa yang terjadi kepada LSM tersebut karena merasa bukan ranahnya. Tidak seimbangnya relasi antara Board dan manajemen perlu diperbaik demi terwujudnya akuntabilitas LSM.

Konsil LSM Indonesia yang memperjuangkan isu akuntabilitas LSM berharap bahwa fenomena harus menjadi perhatian sehingga dapat terwujudnya fungsi board dan manajemen yang seimbang dan ideal. LSM perlu mempraktikan prinsip-prinsip dan mekanisme akuntabilitas, demi meningkatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap gerakan organisasi  masyarakat sipil. Untuk memfasilitasi hal ini Konsil LSM Indonesia didukung oleh Ford Foundation akan melaksanakan Workshop Refleksi Posisi dan Peran Dewan Pengurus (Board) dalam penguatan akuntabilitas LSM pada oktober 2016.

The  diversion of funds  by a NGO in Malawi, resulted in UNICEF endinga partnership that had been built since 2006. The aim of the aid was to alleviate hunger and disease in Malawi. It An investigation into asanitation program that was meant to provide toilets, washbasins, clotheslines and dish racks, and to teach cleanliness aimed at preventing the spread of diarrhea, dysentery and cholera, found these were not provided. The toilet was actually a damp, uncovered hole and surrounded by flies. An investigation revealed, the misuse of the money by one of the NGO in Malawi.  Besides that a few months ago UNICEF also received a letter of complaints from the NGO’s staff that detailed stories about how that NGO didn’t treat their staff well.

What happened in Malawi, needs to be a matter for self-reflection by Indonesian NGO, to always uphold the accountability of their programs. During an interview about the Malawi case, the UNICEF staff also mentioned that when there are no benefits, there are no funds. NGOs must respondstrongly by also stating that without accountability NGOs should not exist. To keep going,  accountability has to be the main umbrella for NGO, so NGO can still exist and be trusted.

The case in Malawi also showed that the NGO was not financially accountable and acted as a  profit instead of non=-profit organisation. NGOs have to manage the funds from their donors to achive the aim of their programs and also the vision and mission of the organization. When a NGO isn’t able to do that,  this erodes  trust in the NGO’s ability to manage funding aimed poverty reduction, civil society empowerment also the environmental sustainability.

Terjadinya ‘relokasi’ dana yang tidak sepatutnya dilakukan oleh LSM di Malawi, membuat UNICEF memutuskan bentuk kerjasama kepada organisasi tersebut meskipun kerjasama telah berlangsung sejak tahun 2006. Dana tersebut awalnya dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan dan kepalaran di Malawi. Namun nyatanya ketika dilakukan investigasi terhadap salah satu program sanitasi yang dilakukan untuk mencegah penyebaran diare, kolera, dan disentri, fakta dilapangan tidak menunjukan hal tersebut terjadi. Toilet yang dibangun masih merupakan jamban dengan penuh lobang, tidak layak, serta mengundang lalat.

Dari investigasi ini terungkap adanya penyelewengan yang dilkukan oleh salah satu LSM di Malawi tersebut, selain itu beberapa bulan sebelumnya UNICEF juga menerima surat dari para staf LSM tersebut yang menceritakan bagaimana LSM tersebut memperlakukan para pegawainnya secara tidak  layak.

UNICEF cut ties questionable NGO Malawi

Fenomena yang terjadi ini, perlu menjadi refleksi diri bagi LSM-LSM di Indonesia secara khususnya untuk mengusung nilai-nilai akuntabilitas dalam setiap kegiatannya. Jika salah satu staf UNICEF mengatakan tidak ada manfaat maka tidak ada dana yang diberikan. LSM harus mampu menjawab tidak ada akuntabilitas tidak ada eksistensi LSM. Untuk terus menjalankan berbagai kegiatannya, akuntabilitas harus menjadi payung utama LSM yang tidak bisa dipisahkan untuk eksistensi dan kepercayaan terhadap LSM.

Kasus yang terjadi di Malawi tersebut juga menunjukan adanya pengelolaan keuangan yang tidak akunbel dan tidak nirlaba. LSM harus mampu mengelola dana dari para donornya untuk mencapai tujuan dari program yang telah ditetapkan. Jika LSM tidak mampu mengelola pada akhirnya, yang terjadi adalah ketidakpercayaan lagi kepada LSM untuk mengelola dana hibah untuk mengurangi kemiskinan, pemberdayaan masyarakat maupun kerusakan lingkungan.

Tidak hanya kepada lembaga donor, LSM seharusnya dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan LSM, dari pemerintah, perusahaan, mitra-mitra LSM, para staf LSM, serta tentu saja para penerima manfaatnya.

Globally and in the region, corporate governance and responsibility has been recognized by government leaders and other key stakeholders in society as an enabler for inclusive, equitable and sustainable development. Government policy can’t be relied upon only to make this happen.. This situation needs the involvement of other stakeholders; such the consumer, investor, mass media, and also the role of NGOs role of to encourage corporate to accept social responsibility.

Here in ASEAN, the new blueprint for fostering regional integration – “ASEAN 2025: Forging Ahead together” – was published in November 2015 and lays down the strategy for realizing a sustainable, inclusive and equitable regional community. While ASEAN citizens are technically part of an integrated ASEAN Community, we have yet to fully realize the region’s economic, political and socio-cultural integration. In the new ASEAN Community Blueprint, greater stakeholder engagement and public-private partnerships, better corporate governance, support for SMEs and social enterprises.

A week ago, in National University of Singapore and ASEAN CSR Network held the Conference on Corporate Governance and Responsibility: Theory Meets Practice. The conference has the held discussion about the CSR in ASEAN, also has the aim of connecting multi-stakeholder partnership for sustainability in development. The research Center for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School showed the lack of understanding of corporate about CSR, this is also makes the quality of social responsibility is low. The research is study for 100 companies in four countries; Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand.

According to executive deputy, S Rajaratnam School of International Studies Ong Keng Yong, the lack of understanding is happening because the corporate orientation on CSR is still thinking about profit and hasn’t integrate the CSR values yet into their strategy and decision making process.

Routine meetings to develop partnership between public-private-government in managing CSR have a significant impact and have to be held be continually. This is also the way to prevent the CSR that is only for charity and to implement sustainability as part of corporate’s business. This is hand in hand with Konsil LSM’s Program to develop partnerships between accountable NGO, companies and government for CSR programs that have a significant impact on poverty reduction and environmental sustainability. The CSR implementation has to implement the real corporate social responsibility, so the inclusive, equitable and sustainable development can happen for real.

Dalam level global ataupun kawasan, peran perusahaan dalam pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan telah diakui oleh para pemangku kepentingan lainnya. Untuk mendorong hal ini, tidak dapat dilakukan hanya dengan kebijakan pemerintah. Perlu adanya peranan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti konsumen, investor, media, dan tidak luput peran LSM untuk mendorong perusahaan yang memiliki rasa tanggung jawab sosial.

Dalam level ASEAN, telah ada cetak biru untuk mendorong integrasi kawasan – “ASEAN 2025: Forging Ahead together” – yang dipublikasikan pada November 2015 dan menetapkan strategi dalam mewujudkan komunitas regional yang berkelanjutan, inklusif dan adil. Sementara sebagai warga ASEAN, kita belum sepenuhnya menyadari integrasi ekonomi, politik dan sosial budaya di kawasan ASEAN. Dalam cetak biru Komunitas ASEAN tersebut disebutkan adanya keterlibatan lebih besar anata para pemangku kepentingan dan kemitraan publik-swasta, tata kelola perusahaan yang baik, dukungan untuk UMKM dan berbagai perusahaan sosial. (ASEAN CSR Network)

Sepekan yang lalu National Unviersity of Singapure dan Asean CSR Network menggelar Conference on Corporate Governance and Responsibility: Theory Meets Practice. Pada Konferensi ini membicarakan tentang praktik CSR di ASEAN, dan akan menghubungkan pelbagai pemangku kepentingan untuk pembangunan berkelanjutan. Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School memaparkan rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR, menyebabkan pula rendahnya kualitas tanggung jawab sosial. Riset itu melakukan studi terhadap 100 perusahaan di empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. (CNN Indononesia)

Menurut deputi Eksekutif S Rajaratnam School of International Studies Ong Keng Yong pemahaman korporasi di sebagian negara ASEAN tentang pentingnya corporate social responsibility (CSR) dalam implementasi bisnis berkelanjutan masih rendah. Hal ini terjadi karena orientasi perusahan apakahpraktik CSR menguntungkan dan belum mengintegrasikan nilai CSR dalam masing-masing strategi operasional dan pembuatan keputusan.

Pertemuan rutin untuk membangun kemitraan antara publik – swasta – pemerintah dalam membangun CSR yang berdampak signifikan perlu terus-menerus dilakukan, hal ini tentu untuk mengindari CSR yang hanya sebatas sumbangan dan berupaya mewujudkan perusahan yang meingimplemntasikan bisnis yang berkelanjutan.

Sebagaimana program Konsil LSM yang didukung Ford Foundation yaitu untuk Mengembangkan Kemitraan antara LSM yang Akuntabel, Perusahaan dan Pemerintah agar Pengelolaan Program CSR berdampak Signifikan terhadap Penghapusan Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan. Implementasi CSR harus bisa mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang sebenernya, agar  dapat mewujudkan tujuan bersama untuk pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.