Kenya Meminta Pekerja Ekspatriat di LSM untuk Pulang

Expatriate-241x200

The Kenyan Government has warned expat NGO workers to go home; the cause of this was the gap between the salaries and conditions of expatriats and local staff employed by  NGOs. .

Fazel Muhammed, the chief of the Kenya NGO Board stated  that expat salaries can reach US $ 18.000 in a month, excluding other benefits. Does that amount of money make Kenyans’ life better?

Fazul also mentioned, that Kenya has well qualified local staff throughout the country, and they are should be given priority to work in NGO sector. The Guardian raised this issue, questioning if it isn’t it hypocritical for an aid for an aid agency to come to a developing country looking to improve local lives, while at the same time economically discriminate against local staff within their organisation. Perhaps local staff are seen more as tools to implement aid programs without the expertise to make the big decisions.

In some Africa countries, as well as Kenya, there is some resentment to ‘white saviors’ , when the foreigner came to Kenya and look  at Kenya’s problems from a western rather than the local context. They come to help, but are actually trapped in the ‘aid system’. A further concern is “learned dependency”, when some of the beneficiaries might be happy to look poor, so the can get more and more aid.

In Kenya, a country where 42% of people living under the poverty line, the expatriates enjoy their life. They can send their children to international schools and are helped by employ drivers, cleaners, and cookers.

So does their ‘work’ actually result in Kenyans have a better life?

What did the response from NGOs?

Suba Hill, head of the Civil Society Reference Group (CSRG), an umbrella organisation for international and national NGOs in Kenya, said that these rules are perhaps good, but they are not in the interest of the country.

According to Hill, the government has become increasingly hostile to NGOs after local groups called on the International Criminal Court (ICC) to pursue President Uhuru Kenyatta and his vice president William Ruto over their role in ethnic violence that claimed more than 1 000 lives after a disputed presidential election in 2007. This policy only served to “drive a wedge between local and international NGOs” and starve local organisations that depend on funding from abroad.

International NGO in Kenya also highlight their work specifically on building local partner capacity, because the local partners who have deep roots in the community. But in terms of accountability, in terms of development effectiveness, it is not an overnight job. That is why their works needs to be continuos and follow the dynamic work of civil society movement.

Pemerintah Kenya berusaha untuk memulangkan para expatriat yang bekerja di LSM-LSM Kenya, hal ini terjadi karena beberapa faktor salah satu faktor utamanya adalah terjadi kesenjangan antara expatriat dan staf lokal di organisasi.

Fazul muhamaed, ketua Board LSM Kenya menyebutkan bahwa angka gaji ekspatriat bisa mencapai US $ 18.000 per bulan, belum lagi tunjangan-tunjangan yang didapatkan. Apakah uang tersebut membuat rakyat Kenya merasa lebih baik?

Fazul juga menyebutkan bahwa Kenya memiliki staf lokal yang memiliki kualifikasi diatas rata-rata di seluruh negeri, merekalah yang perlu diberikan prioritas pertama di sektor LSM.

Mengutip The Guardian bahwa terjadi ironi ketika ada LSM internasional ataupun lembaga donor yang datang ke negara berkembang dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupan lokal, namun secara organisasi terjadi diskriminasi terjadap staf lokal mereka. Staf lokal diangap sebagai alat untuk melaksanakan program bantuan namun tidak memiliki wewenang dalam pembuatan keputusan.

Di beberapa negara Afrika, salah satunya Kenya ada kebencian terhadap “white savior”, ketika orang asing datang ke Kenya dan tidak melihat suatu permasalahan dalam konteks lokal. Hal ironis yang terjadi dimana mereka yang datang untuk membantu justru hanya terjebak dalam suatu sistem bantuan. Beberapa masyarakat mungkin senang untuk terlihat miskin, sehingga mereka akan mendapatkan bantuan yang lebih banyak lagi.

Di negara dengan 42% penduduk hidup dibawah garis kemiskinan, para ekspatriats yang tinggal di Kenya menikmati fasilitas hidup di Kenya ketika mereka dapat mengirim anak mereka ke sekolah internasional, mempekerjakan warga lokal sebagai supir, asisten rumah tangga, koki, dll

Lalu “pekerjaan” yang mereka lakukan membuat kualitas hidup warga Kenya lebih baik?

Apa kata LSM?

Suba Hill, Ketua Civil Society Reference Group, organisasi payung bagi LSM Internasional dan Nasional di Kenya menyebutkan bahwa mungkin aturan ini adalah aturan baik, tetapi tidak dalam konteks kepentingan negara.

Menurut Hill, pemerintah semakin memusuhi LSM setelah kelompok lokal meminta ICC untuk mengejar Presiden Uhuru dan Wakil Presiden Ruto atas peran mereka dalam kekerasan etnis yang terjadi setelah pemilihan presiden pada tahun 2007. Kebijakan ini tidak lain adalah untuk “membuat perpecahan antara LSM lokal dan internasional”

LSM-LSM Internasional yang bekerja di Kenya juga menggarisbawahi pekerjaan mereka untuk membangun kapasitas mitra lokal, karena mitra lokal memiliki akar dalam di masyarakat. Tetapi dalam hal membangun akuntabilitas dan kapasitas masyarakat sipil (lokal), bukan pekerjaan satu malam. Sehingga hal ini dilakukan secara berkelanjutan dan mengikuti organisasi masyarakat sipil yang bergerak secara dinamis.

Share this article

Berita Lainnya

Related articles