Globally and in the region, corporate governance and responsibility has been recognized by government leaders and other key stakeholders in society as an enabler for inclusive, equitable and sustainable development. Government policy can’t be relied upon only to make this happen.. This situation needs the involvement of other stakeholders; such the consumer, investor, mass media, and also the role of NGOs role of to encourage corporate to accept social responsibility.
Here in ASEAN, the new blueprint for fostering regional integration – “ASEAN 2025: Forging Ahead together” – was published in November 2015 and lays down the strategy for realizing a sustainable, inclusive and equitable regional community. While ASEAN citizens are technically part of an integrated ASEAN Community, we have yet to fully realize the region’s economic, political and socio-cultural integration. In the new ASEAN Community Blueprint, greater stakeholder engagement and public-private partnerships, better corporate governance, support for SMEs and social enterprises.
A week ago, in National University of Singapore and ASEAN CSR Network held the Conference on Corporate Governance and Responsibility: Theory Meets Practice. The conference has the held discussion about the CSR in ASEAN, also has the aim of connecting multi-stakeholder partnership for sustainability in development. The research Center for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School showed the lack of understanding of corporate about CSR, this is also makes the quality of social responsibility is low. The research is study for 100 companies in four countries; Indonesia, Malaysia, Singapore, and Thailand.
According to executive deputy, S Rajaratnam School of International Studies Ong Keng Yong, the lack of understanding is happening because the corporate orientation on CSR is still thinking about profit and hasn’t integrate the CSR values yet into their strategy and decision making process.
Routine meetings to develop partnership between public-private-government in managing CSR have a significant impact and have to be held be continually. This is also the way to prevent the CSR that is only for charity and to implement sustainability as part of corporate’s business. This is hand in hand with Konsil LSM’s Program to develop partnerships between accountable NGO, companies and government for CSR programs that have a significant impact on poverty reduction and environmental sustainability. The CSR implementation has to implement the real corporate social responsibility, so the inclusive, equitable and sustainable development can happen for real.
Dalam level global ataupun kawasan, peran perusahaan dalam pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan telah diakui oleh para pemangku kepentingan lainnya. Untuk mendorong hal ini, tidak dapat dilakukan hanya dengan kebijakan pemerintah. Perlu adanya peranan dari pemangku kepentingan lainnya, seperti konsumen, investor, media, dan tidak luput peran LSM untuk mendorong perusahaan yang memiliki rasa tanggung jawab sosial.
Dalam level ASEAN, telah ada cetak biru untuk mendorong integrasi kawasan – “ASEAN 2025: Forging Ahead together” – yang dipublikasikan pada November 2015 dan menetapkan strategi dalam mewujudkan komunitas regional yang berkelanjutan, inklusif dan adil. Sementara sebagai warga ASEAN, kita belum sepenuhnya menyadari integrasi ekonomi, politik dan sosial budaya di kawasan ASEAN. Dalam cetak biru Komunitas ASEAN tersebut disebutkan adanya keterlibatan lebih besar anata para pemangku kepentingan dan kemitraan publik-swasta, tata kelola perusahaan yang baik, dukungan untuk UMKM dan berbagai perusahaan sosial. (ASEAN CSR Network)
Sepekan yang lalu National Unviersity of Singapure dan Asean CSR Network menggelar Conference on Corporate Governance and Responsibility: Theory Meets Practice. Pada Konferensi ini membicarakan tentang praktik CSR di ASEAN, dan akan menghubungkan pelbagai pemangku kepentingan untuk pembangunan berkelanjutan. Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School memaparkan rendahnya pemahaman perusahaan terhadap praktik CSR, menyebabkan pula rendahnya kualitas tanggung jawab sosial. Riset itu melakukan studi terhadap 100 perusahaan di empat negara yakni Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. (CNN Indononesia)
Menurut deputi Eksekutif S Rajaratnam School of International Studies Ong Keng Yong pemahaman korporasi di sebagian negara ASEAN tentang pentingnya corporate social responsibility (CSR) dalam implementasi bisnis berkelanjutan masih rendah. Hal ini terjadi karena orientasi perusahan apakahpraktik CSR menguntungkan dan belum mengintegrasikan nilai CSR dalam masing-masing strategi operasional dan pembuatan keputusan.
Pertemuan rutin untuk membangun kemitraan antara publik – swasta – pemerintah dalam membangun CSR yang berdampak signifikan perlu terus-menerus dilakukan, hal ini tentu untuk mengindari CSR yang hanya sebatas sumbangan dan berupaya mewujudkan perusahan yang meingimplemntasikan bisnis yang berkelanjutan.
Sebagaimana program Konsil LSM yang didukung Ford Foundation yaitu untuk Mengembangkan Kemitraan antara LSM yang Akuntabel, Perusahaan dan Pemerintah agar Pengelolaan Program CSR berdampak Signifikan terhadap Penghapusan Kemiskinan dan Kerusakan Lingkungan. Implementasi CSR harus bisa mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang sebenernya, agar dapat mewujudkan tujuan bersama untuk pembangunan yang inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan.
