Kritik & Otokritik LSM

Kritik & Otokritik LSM

Penerbit:Piramedia
Penulis:
Penyunting:Abidin, Hamid & Rukmini, Mimin
Tahun Terbit:2004
Halaman/Deskripsiix+238
ISBN:979-97762-5-2

Dalam beberapa tahun terakhir, persoalan transparansi dan akuntabilitas LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) menjadi agenda besar yang ramai diperbincangkan. Persoalan ini muncul seiring dengan terjadinya ‘booming‘ LSM di era Reformasi. Fenomena itu di satu sisi bisa dianggap sebagai simbol kebangkitan masyarakat sipil dalam memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya. Lewat organisasi yang didirikannya, salah satunya berbentuk LSM, masyarakat mulai mampu tampil sebagai elemen di luar struktur formal kenegaraan yang turut melakukan kontrol terhadap proses kebijakan publik.

Namun di sisi lain, booming LSM ini juga melahirkan persoalan yang cukup serius. Karena begitu bebasnya setiap orang untuk berekspresi dan berasosiasi, LSM seolah bisa didirikan dan dioperasikan tanpa aturan main yang jelas. Dampak yang muncul dari realitas ini adalah semakin banyaknya praktik penyimpangan yang dilakukan oleh LSM baik secara pribadi maupun kelembagaan. Banyak LSM yang terkait dan terlibat dalam permainan kekuasaan, money politics, penyelewengan bantuan sosial, sampai terlibat dalam tindak kekerasan dan anarki.

Untuk memecahkan berbagai ekses negatif itu, para aktivis LSM berpikiran sudah waktunya mereka merumuskan dan menerapkan mekanisme pengaturan diri sendiri bagi LSM. Karenanya, beberapa LSM dan jaringan LSM tengah mencoba menggagas program dan kajian yang bertujuan untuk meningkatkan internal governance LSM. Beberapa upaya yang tengah digagas dan dipraktikkan, mulai dari penerapan kode etik sekaligus pembentukan asosiasi LSM pelaksananya, pembuatan statuta, penyusunan rating/pemeringkatan LSM, sampai pada gagasan sertifikasi dan akreditasi LSM.

Buku ini mencoba membedah berbagai konsep, problematika dan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di kalangan LSM. Selain menampilkan refleksi kritis para penggiat LSM, buku ini juga menyajikan pandangan dari berbagai kelompok masyarakat yang menjadi konstituen LSM, seperti akademisi, pejabat pemerintah, anggota parlemen, bahkan dari kalangan masyarakat awam yang selama ini kerap ‘diatasnamakan’ oleh LSM.*

Share this article

Berita Lainnya

Related articles